Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Antikorupsi di Tahun Kandidasi

image-profil

image-gnews
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama Komisioner Independent Commission Against Corruption (Komisi Antikorupsi Hongkong) Simon YL Peh setelah melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. ANTARA
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama Komisioner Independent Commission Against Corruption (Komisi Antikorupsi Hongkong) Simon YL Peh setelah melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. ANTARA
Iklan

D. Danarka Sasangka
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Isu antikorupsi menjadi salah satu isu populer selama masa kandidasi Pemilihan Umum 2019. Kita bisa melihatnya dari bagaimana isu ini dikemas sedemikian menarik melalui keragaman skema argumentasi, pertimbangan etik, hingga struktur dialog yang merepresentasikan arah ideologi para penuturnya.

Di satu sisi, tentu saja fenomena ini menjadi satu gejala politik yang patut disyukuri. Namun tampaknya kita juga perlu lebih sensitif untuk menangkap kecenderungan yang tidak cukup produktif. Wacana antikorupi seakan-akan masih terisolasi dalam pengandaian korupsi sebagai sebuah peristiwa hukum atau peristiwa politis "sesaat". Para penutur terkesan masih mewacanakan korupsi sebatas sebagai a rotten apple (Punch, 2003), sebiji "apel" yang bisa disisihkan begitu saja dari apel lain atau wadah yang menaunginya. Wacana-wacana tersebut sepertinya belum menyinggung persoalan sistemik yang berada di sekitarnya.

Kecenderungan tersebut salah satunya dapat kita lihat dalam wacana normatif yang dilantunkan dua kandidat presiden selama masa kampanye. Di permukaan, kita mendapat kesan bahwa wacana yang mereka lantunkan berbeda tajam secara ideologis karena kontroversi perspektif etik yang mereka pilih. Satu kandidat memakai perspektif utilitarian, yang terkesan memberikan toleransi kepada para koruptor asalkan sebagian dana negara dapat kembali. Kandidat lain memakai perspektif etik, seakan-akan zero tolerance (tanpa toleransi) yang lebih kaku.

Namun, kalau kita telusuri lebih jauh, wacana keduanya memiliki kemiripan, untuk tidak menunjukkan mata rantai identifikasi sistemik atas sebab dan proyeksi atas akibat dari korupsi secara lebih panjang. Keduanya seolah-olah lebih sibuk untuk menunjukkan posisi ideologis mereka sebagai dua kubu yang berkontestasi. Padahal, identifikasi sebab dan proyeksi akibat adalah dua variabel penting yang selanjutnya menjadi basis rasionalisasi dan pertimbangan-pertimbangan konkret dari kebijakan-kebijakan yang ditawarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kecenderungan yang sama juga terbaca dalam wacana-wacana reaktif publik yang mengikutinya. Ulasan tentang sebab-akibat seakan-akan tidak lebih penting dibanding perbedaan ideologi yang dipertentangkan satu dengan yang lain. Di sinilah sekali lagi metafora Punch menjadi relevan. Wacana antikorupsi seolah-olah tidak menyentuh ihwal kemungkinan "kerusakan wadah buahnya", apalagi "kebun buah yang rusak". Di sini, narasi "wadah rusak" atau bahkan "kebun apel yang dipenuhi ulat" adalah narasi metaforis untuk melacak sebab dan akibat korupsi secara lebih sistemik.

Secara spontan kita akan memaklumi bahwa tidak komprehensifnya wacana yang dituturkan adalah konsekuensi dari basa-basi politik proses kandidasi. Namun, seandainya kita mengembalikan cara pandang kita pada pengandaian bahwa wacana korupsi juga menjadi potret bagaimana publik negeri ini merekonstruksi korupsi, tentu terabaikannya narasi "sebab-akibat" korupsi dan relasi sistemiknya dengan lingkungan di sekitarnya merupakan satu kecenderungan yang tidak cukup menggembirakan.

Merefleksikan wacana tentang korupsi adalah bagian dari usaha membangun imajinasi tentang masa depan kita sebagai sebuah bangsa. Tentu amat disayangkan kalau dalam momen strategis, seperti masa kandidasi yang baru saja kita lewati, kita hanya terpukau dan terpaku pada pertentangan ideologis. Memang, mengikuti konsep legendaris sub-universe of meaning yang pernah dilontarkan Berger dan Luckman (1966), sifat alamiah konstruksi sosial tentang korupsi adalah relatif dan ideologis. Dalam hal ini, bagaimana korupsi diartikan akan sangat bergantung pada preferensi nilai para penuturnya. Meskipun demikian, sifat dasar ini tidak boleh begitu saja menjadi pembenaran. Ketika kita terjebak dalam pertentangan ideologis di dalamnya, wacana korupsi tidak akan pernah menjadi wacana yang produktif.

Untuk itu, sudah saatnya momen-momen publik yang potensial berikutnya diberdayakan secara optimal sebagai ruang strategis untuk berwacana bersama tentang korupsi secara lebih komprehensif dengan pertentangan ideologis yang lebih terkontrol. Belajar dari wacana korupsi selama tahun kandidasi lalu, tentu saja kita berharap agar jangan sampai wacana korupsi selanjutnya hanya menjadi bagian dari basa-basi politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.