Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bijak Menjelang 22 Mei

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ki-ka: Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dan Komisioner KPU Hasyim Asyari meninjau server Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Ki-ka: Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dan Komisioner KPU Hasyim Asyari meninjau server Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Iklan

Hari-hari ini proses demokrasi terkesan begitu menakutkan. Ancaman pengerahan massa disebar melalui berbagai media, yang kemudian direspons dengan mobilisasi pasukan besar-besaran oleh aparat keamanan. Semua itu justru dilakukan pada ujung proses: penetapan hasil pemilihan presiden pada 22 Mei ini.

Pemilihan presiden, yang tahun ini dilaksanakan serentak bersama pemilihan anggota badan legislatif, semestinya merupakan hajatan demokrasi biasa. Peristiwa lima tahunan ini dilakukan sebagai metode sirkulasi kepemimpinan nasional. Kali ini menjadi tidak biasa karena kubu penantang, yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang tertinggal dalam hasil sementara perolehan suara, mengeluarkan ancaman intimidatif kepada penyelenggara pemilu.

Kubu Prabowo-Sandi menuduh ada kecurangan pemilu yang sistematis, masif, dan terstruktur. Mereka mendasarkan tuduhan pada setidaknya dua hal, yakni data pemilih tetap yang mereka sebut mengandung 6,1 juta nama ganda plus 18 juta nama invalid serta kesalahan input pada sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum. Dengan basis itu, mereka menyatakan akan menolak hasil pemilihan sembari mengajak pendukungnya menggelar demonstrasi besar-besaran.

Sayangnya, mereka juga menyatakan tidak akan mempersoalkan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, lembaga yang diatur konstitusi untuk menangani permasalahan itu. Mereka berdalih bahwa Mahkamah tak bisa dipercaya karena lima tahun laluketika Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasajuga tidak menangani kecurangan yang sama. Di sinilah proses politik yang seharusnya sederhana menjadi pelik. Penyebabnya adalah kubu Prabowo menyatakan tidak menggunakan aturan main yang sudah disepakati bersama.

Keberatan kubu Prabowo bukannya diabaikan begitu saja. Dalam kesalahan input pada sistem informasi penghitungan suara, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memerintahkan agar KPU memperbaikinya. Meski demikian, sistem itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan informasi publik. Kenyataannya, selisih perolehan kedua kubu hingga kemarin memang sangat jauh, yakni lebih dari 15 juta suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ajakan provokatif semacam "people power" jelas tidak menghargai proses demokrasi, yang walaupun punya kelemahan merupakan cara terbaik dalam bernegara. Ancaman-ancaman itu pun telah merugikan publik. Bukan hanya keresahan dan ketakutan yang muncul, tapi juga kerugian yang lebih substansial pada hak-hak sipil. Misalnya, respons pemerintah, yang antara lain membentuk tim untuk kemudian menangkapi mereka yang bersuara kritis di media sosial, bisa dianggap merugikan kebebasan berpendapat.

Kerugian lain timbul di sektor ekonomi. Sebagian pengusaha menunda keputusan bisnis sembari menunggu perkembangan situasi. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia anjlok 6,16 persen. Kurs rupiah melorot 0,87 persen lantaran sebagian investor khawatir dan memutuskan keluar dari pasar. Sejumlah kedutaan besar negara pun merilis peringatan keamanan kepada warganya yang berkunjung ke Indonesia. Sektor pariwisata sedikit-banyak pasti terganggu oleh peringatan keamanan itu.

Untuk mencegah kerugian semakin besar, tak ada jalan lebih baik bagi Prabowo dan pendukungnya selain menaati sistem demokrasi kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.