Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Percepat Kongres Luar Biasa PSSI

image-profil

image-gnews
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Ahad, 20 Januari 2019. Dalam kongres yang berlangsung sehari tersebut, Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. ANTARA
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Ahad, 20 Januari 2019. Dalam kongres yang berlangsung sehari tersebut, Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. ANTARA
Iklan

Eddi Elison
Pengamat Sepak Bola Nasional

Ketika Edy Rahmayadi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PSSI pada 20 Januari 2018, ada yang berpendapat seharusnya Exco PSSI segera merencanakan program untuk melangsungkan kongres luar biasa (KLB). Namun rencana KLB itu tenggelam oleh ramainya berbagai kegiatan dan kompetisi, persiapan tim nasional, dan lain-lain.

Keinginan menyelenggarakan KLB kemudian berembus kencang setelah kepolisian, melalui Satuan Tugas Anti-Mafia Bola, membongkar kasus pengaturan skor, lalu menangkap dan menahan 15 "orang" PSSI. Bahkan Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, yang ditunjuk Edy Rahmayadi sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, ikut terlibat dan kini sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengurus PSSI sama sekali tidak menanggapi desakan tentang penyelenggaraan KLB, malah "repot" mencari pengganti Joko dengan mengangkat pelaksana tugas Ketua Umum PSSI baru, yakni Gusti Randa, anggota Exco. Gusti tak lama memegang jabatan itu. Dia kemudian digantikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto. Hal ini membuktikan bahwa pengurus PSSI telah melakukan kekeliruan prosedur atau tata krama dengan memilih Iwan, yang diputuskan Kongres berada di bawah garis kepengurusan Joko.

Meskipun Iwan telah "dinobatkan" sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, rupanya Gusti dan kawan-kawan memprediksi tidak mustahil Iwan juga akan mengalami nasib seperti Joko dalam perkara mafia bola mengingat pengalaman mantan pengurus Arema FC itu. Hal ini bahkan pernah dia akui sendiri. Ketika diangkat sebagai Ketua Umum PSSI pada 2016, Edy Rahmayadi memperkenalkan Iwan sebagai wakilnya dan menyatakan Iwan pernah terkait dengan "pertengkulakan skor". Saat itu, Iwan juga mengakuinya tapi menyebut dirinya sudah tobat.

Sejumlah anggota PSSI kemudian meminta PSSI segera menggelar KLB. Mereka antara lain Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang, Persatuan Sepak Bola Sleman, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara, Persatuan Sepak Bola Ngawi, dan Asosiasi Provinsi PSSI DIY. Bahkan Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo, Dedi M. Lawe, telah menyiapkan dua pertiga dari 108 pemilik suara. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun sudah meminta: "Segera laksanakan KLB."

Namun rupanya banyak anggota pengurus yang masih senang "ngendok di kandang" PSSI. Dengan alasan menunggu restu Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang belum bersedia memproses KLB, Kongres itu pun belum bisa digelar. Petunjuk FIFA biasanya diperlukan dalam pembentukan Komisi Pemilih dan Komisi Banding.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan soal "restu" ini bisa dianggap "lucu" karena dalam Pasal 30 Statuta PSSI tentang KLB, tidak ada satu kata pun tentang "restu". Ayat 2 jelas menyebutkan: "Exco harus melaksanakan KLB jika 50 persen anggota PSSI atau dua pertiga dari jumlah delegasi membuat permohonan tertulis. Permintaan ini harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. KLB harus diadakan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila KLB tidak diadakan, anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, anggota bisa meminta bantuan FIFA." Artinya, setelah terkumpul surat permintaan dua pertiga voter, barulah PSSI melapor, dan kalau perlu meminta petunjuk dari FIFA.

FIFA pada era Gianni Infantino berbeda dengan FIFA saat dikomandoi Sepp Blatter dalam hal pemberian otonomi penuh kepada negara anggotanya. Setiap negara diberi kebebasan untuk melaksanakan programnya asalkan tidak melanggar peraturan FIFA. PSSI memerlukan izin FIFA jika kondisi persepakbolaan mengalami kendala seperti yang dialami Indonesia pada 2015. Saat itu, pemerintah tidak mengakui kepengurusan PSSI akibat turbulensi di tubuh induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut. FIFA pun terpaksa membekukan kepengurusan PSSI.

Ada kabar pengurus PSSI akan membentuk Komisi Pemilihan dan Komisi Banding pada Juli mendatang dan KLB dilaksanakan pada Januari 2020. Sungguh tidak masuk akal. Apakah Komisi memerlukan waktu begitu lama untuk persiapan KLB?

Alasan percepatan penyelenggaraan KLB akan mengganggu kompetisi dan persiapan tim nasional juga bisa ditepis. Pelaksana kompetisi Liga 1 dan 2 bukan PSSI, melainkan operator PT Liga Indonesia Baru. PSSI hanya menyediakan Komisi Disiplin dan Komisi Banding. Adapun ihwal tim nasional, tim itu baru akan beraksi dalam SEA Games di Manila pada Desember nanti.

Dengan kata lain, tampaknya pengurus PSSI masih ingin terus bertahan. Padahal, setelah terbongkarnya "bisnis gol" dalam PSSI, komunitas persepakbolaan nasional dan pemerintah menginginkan persepakbolaan nasional harus segera dibersihkan. Jalannya sudah tentu melalui KLB dengan satu tema: perubahan total tata kelola persepakbolaan nasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.