Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

People Power dan Jebakan Demokrasi Mobius

image-profil

image-gnews
Massa dari Gerakan Daulat Rakyat menggelar aksi di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Mereka juga menuntut ketua KPU dipecat dan bertanggung jawab atas berlangsungnya Pemilu yang mereka anggap buruk. TEMPO/Subekti
Massa dari Gerakan Daulat Rakyat menggelar aksi di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Mereka juga menuntut ketua KPU dipecat dan bertanggung jawab atas berlangsungnya Pemilu yang mereka anggap buruk. TEMPO/Subekti
Iklan

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Titik didih politik nasional belum reda meskipun hari pencoblosan telah lewat. Bahkan relasi antagonistis kian tajam seiring dengan terjadinya saling klaim kemenangan. Perkembangan terbaru, kubu Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang. Penolakan tersebut sudah dinyatakan Prabowo dalam simposium "Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019" di Jakarta, Selasa, 14 Mei lalu. Hal ini seolah-olah meneguhkan sikap pengingkaran terhadap hasil pemilihan presiden 2019.

Saat ini, ada semacam pengkondisian instrumental yang mengarah pada delegitimasi penyelenggaraan Pemilu 2019. Indikatornya, banyak elite politik yang menggaungkan ketidakpercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sudah pasti banyak kerja KPU yang wajib dikritik dan dikontrol. Namun semua temuan dan bukti pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan KPU ini harus bisa dibuktikan dan diuji melalui kanal-kanal hukum yang disediakan, baik melalui Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maupun Mahkamah Konstitusi. Saluran-saluran konstitusional jauh lebih terhormat untuk adu data, argumen, dan pembuktian dibanding cara-cara provokasi yang berpotensi membentur-benturkan warga.

Di tengah silang sengketa ihwal hasil pemilu, muncul juga polemik soal people power. Mungkinkah hal tersebut terjadi di Indonesia saat ini? Istilah people power memang bisa bermakna polisemi atau multi-interpretasi. Namun sejarah people power ini juga punya tautan memori kolektif yang tertuju pada penurunan rezim berkuasa melalui demonstrasi rakyat secara masif.

Contoh yang terkenal adalah people power di Filipina saat rakyat melawan Presiden Ferdinand Marcos, yang telah berkuasa selama 20 tahun. Protes itu dipimpin oleh Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi, Benigno Aquino Jr. People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi di jalanan setiap hari, terutama di Epifanio de los Santos Avenue.

Protes dipicu oleh hasil pemilihan umum yang dipercepat pada 1986. Komisi Pemilihan Umum Filipina (Comelec) mengumumkan Marcos sebagai pemenang pemilihan presiden dan mengalahkan Corazon Aquino. Namun Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas (Namfrel)-organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi-menyatakan Aquino sebagai pemenang. Gelombang unjuk rasa pun pecah di mana-mana hingga akhirnya Marcos kabur ke Amerika Serikat dan Corazon "Cory" Aquino menjadi pemimpin Filipina.

Apakah plot seperti ini yang disemai para elite politik pasca-pemilihan presiden saat menggunakan istilah people power? Tidak terlalu jelas, karena orang-orang yang kerap menyampaikan istilah ini sering mengelak untuk memperjelas maksudnya. Yang jelas, kondisi politik Indonesia kini tidak sama dengan Filipina pada masa itu.

Ada lima syarat agar gerakan people power bisa mewujud dan mendapat dukungan luas di masyarakat. Pertama, harus ada musuh bersama (common enemy). Dalam kasus Filipina, misalnya, musuh bersama itu adalah kekuasaan korup Ferdinand Marcos, yang berkuasa sejak 1965. Ragam praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dan membuat rakyat Filipina muak. Hal ini juga menjadi faktor penting dalam menyukseskan demonstrasi gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Soeharto. Apakah Jokowi saat ini sudah menjadi musuh bersama?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, adanya friksi di tubuh militer. Jika militer masih sangat solid, sulit untuk menurunkan rezim berkuasa. Ketiga, masifnya isu di hampir seluruh wilayah, tidak hanya menjadi isu elitis di Jakarta atau beberapa daerah. Keempat, krisis yang menghantam fundamental ekonomi yang bisa turut menurunkan mental penguasa. Kelima, adanya tokoh pemersatu dalam kekuatan oposisi yang bisa tampil menjadi ikon pemimpin rakyat secara lintas sektoral, tidak semata-mata dipandang sebagai pemimpin partai tertentu.

Menilik kelima syarat tersebut, untuk konteks Indonesia saat ini kemungkinan terjadinya people power teramat sulit untuk tidak mengatakan mustahil terjadi.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah people power seperti di Filipina, melainkan penguatan peran serta fungsi eksekutif dan legislatif sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas mandat kekuasaan yang sudah disematkan. Yang menang harus bertanggung jawab dan yang kalah sebaiknya memposisikan diri sebagai kekuatan pengontrol di luar kekuasaan.

Pemilu sebagai sirkulasi elite lima tahunan telah menelan ongkos politik dan ongkos sosial yang sangat tinggi. Sangat disesalkan jika hasilnya justru menorehkan luka teramat mendalam dalam hubungan sosial antar-anggota masyarakat. Pembelahan dukungan yang berdampak pada robeknya kohesivitas politik di masyarakat inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para calon presiden/wakil presiden yang berkompetisi beserta tim suksesnya.

Jangan sampai demokrasi kita seolah-olah berjalan di pita Mobius. Meminjam istilah matematikawan Jerman, August Ferdinand Mobius, pita Mobius merupakan obyek topologis yang menyerupai angka delapan yang ditidurkan. Pita dengan karakter non-orientable object ini membuat kita bergerak dari satu sisi dan tak akan pernah berakhir di satu tepian pembatas. Secara politik, mengikuti alur Mobius membuat kita tak memiliki orientasi akhir perjalanan. Pemilu jangan justru menjadi jebakan demokrasi ala pita Mobius, ketika rakyat tak tahu ujung-pangkal dari proses yang dilaluinya. Pemilu harus menghadirkan perubahan, bukan kekecewaan dan kebohongan demi kebohongan dari setiap rezim yang mendapat kekuasaan.

Pemerintah yang dibentuk oleh pemimpin terpilih harus mengatasi jebakan demokrasi Mobius ini. Caranya, tentu saja bukan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan di antara mitra kongsi, tapi membentuk pemerintah yang kuat, juga punya kapasitas dan integritas untuk menunaikan ragam janji yang sudah diikrarkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.