Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menuju Disrupsi di Sektor Perikanan

image-profil

image-gnews
Pedagang menata ikan-ikan yang akan dijual di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. PIM merupakan proyek milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 150 miliar. TEMPO/Hilman Fathurahman W
Pedagang menata ikan-ikan yang akan dijual di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. PIM merupakan proyek milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 150 miliar. TEMPO/Hilman Fathurahman W
Iklan

Andre Notohamijoyo
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang juga sangat besar. Dukungan infrastruktur di wilayah terpencil yang masih sangat terbatas membuat pembangunan semua aspek belum memenuhi harapan. Keterbatasan tersebut belum kunjung dapat diperbaiki meskipun sistem otonomi daerah telah bergulir selama lebih dari 20 tahun.

Hal tersebut terjadi akibat cara pandang pengelola pemerintahan di pusat dan daerah masih konservatif serta cenderung bergantung pada kapasitas anggaran. Pemikiran seperti itu pula yang menyebabkan masih maraknya praktik korupsi dan kolusi di pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Contoh terakhir adalah kasus operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kabupaten itu merupakan wilayah kepulauan dengan potensi perikanan yang luar biasa. Korupsi dalam pengelolaan anggaran di kabupaten itu mengesampingkan pengembangannya, yang sebagian besar merupakan wilayah terpencil. Tanpa terobosan yang tepat, pembangunan wilayah kepulauan, khususnya di wilayah terpencil seperti Kepulauan Talaud, akan tersendat dan semakin menjauh dari tujuan awal otonomi daerah.

Distribusi menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan. Tanpa adanya penyelesaian terhadap tantangan ini, sulit bagi sektor perikanan memanfaatkan disrupsi dalam bisnis pada era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini. Perkembangan teknologi informasi akan sulit dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perikanan kecil dan menengah.

Banyak sekali wilayah kepulauan yang belum terbangun saluran distribusinya dengan baik sehingga sulit untuk memasarkan produk perikanannya ke luar wilayahnya. Di sisi lain, nilai jual produk perikanan di berbagai daerah tersebut sangat tinggi di pasar nasional dan internasional, seperti tuna, kepiting rajungan, kerapu, dan lobster.

Saya melihat kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) di wilayah-wilayah terpencil tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ketertinggalan informasi perihal distribusi dan pemasaran produk perikanan. Kehadiran BUMN diperlukan karena masih rendahnya ketertarikan pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan wilayah terpencil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BUMN yang memiliki akses ke daerah terpencil, seperti PT Pos Indonesia, perlu didorong lebih aktif lagi. Kehadiran PT Pos diharapkan dapat mendukung pemasaran produk-produk perikanan dari kawasan terpencil. PT Pos perlu diperkuat mengingat gelombang pasang yang dihadapi oleh BUMN tersebut dalam industri logistik akibat liberalisasi jasa pengiriman dan bisnis digital.

Perkembangan inovasi usaha yang berkaitan dengan teknologi informasi tersebut dikenal sebagai disrupsi (disruption). Secara singkat, disrupsi adalah perkembangan teknologi digital yang melahirkan inovasi menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Saat ini, perkembangan bisnis rintisan (start-up) berbasis teknologi informasi, baik yang menginisiasi aplikasi informasi penangkapan maupun pemasaran produk perikanan, menjamur di Indonesia. Namun perkembangan bisnis berbasis teknologi informasi tersebut belum sejalan dengan perkembangan sektor perikanan sendiri.

Keterlambatan dalam mengantisipasi disrupsi inilah yang mengakibatkan BUMN seperti PT Pos menghadapi gelombang pasang tersebut. Kekeliruan itu perlu segera ditanggapi dengan kecepatan dan ketepatan penyesuaian dalam bisnis digital. Hal tersebut ditambah dengan perkembangan media sosial, seperti Facebook dan Instagram, yang turut menurunkan kemampuan PT Pos dalam jasa pengiriman surat dan barang.

Kondisi tersebut merupakan tantangan riil bagi PT Pos. Perusahaan itu harus segera bermetamorfosis dan perlu bersinergi dengan BUMN lain. BUMN perikanan, yaitu PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara, harus didorong untuk menampung produk perikanan yang dibawa oleh PT Pos ke wilayah-wilayah yang dijadikan penghubung (hub).

Wilayah penghubung itulah yang menjadi tempat pengolahan produk perikanan dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah itu harus didukung oleh BUMN yang berkaitan dengan jasa distribusi, seperti PT Pelindo, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Angkasa Pura, dan PT Garuda Indonesia. Dukungan PT Telkom sebagai pemimpin pasar dalam industri layanan telekomunikasi di Indonesia juga sangat diperlukan.

Sistem logistik perikanan inilah yang merupakan tulang punggung usaha di sektor tersebut. Tanpa penguatan sistem logistik perikanan, manfaat dari teknologi informasi tidak dapat dirasakan dengan optimal. Hal ini bertujuan menjaga mutu, keamanan, dan kualitas produk tersebut hingga sampai di tangan konsumen. Di sinilah peluang bagi BUMN untuk menyempurnakan sistem logistik di sektor perikanan sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan integrasi antara sistem logistik dan teknologi informasi akan menghasilkan disrupsi di sektor perikanan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024