Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menuju Disrupsi di Sektor Perikanan

image-profil

image-gnews
Pedagang menata ikan-ikan yang akan dijual di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. PIM merupakan proyek milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 150 miliar. TEMPO/Hilman Fathurahman W
Pedagang menata ikan-ikan yang akan dijual di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. PIM merupakan proyek milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 150 miliar. TEMPO/Hilman Fathurahman W
Iklan

Andre Notohamijoyo
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang juga sangat besar. Dukungan infrastruktur di wilayah terpencil yang masih sangat terbatas membuat pembangunan semua aspek belum memenuhi harapan. Keterbatasan tersebut belum kunjung dapat diperbaiki meskipun sistem otonomi daerah telah bergulir selama lebih dari 20 tahun.

Hal tersebut terjadi akibat cara pandang pengelola pemerintahan di pusat dan daerah masih konservatif serta cenderung bergantung pada kapasitas anggaran. Pemikiran seperti itu pula yang menyebabkan masih maraknya praktik korupsi dan kolusi di pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Contoh terakhir adalah kasus operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kabupaten itu merupakan wilayah kepulauan dengan potensi perikanan yang luar biasa. Korupsi dalam pengelolaan anggaran di kabupaten itu mengesampingkan pengembangannya, yang sebagian besar merupakan wilayah terpencil. Tanpa terobosan yang tepat, pembangunan wilayah kepulauan, khususnya di wilayah terpencil seperti Kepulauan Talaud, akan tersendat dan semakin menjauh dari tujuan awal otonomi daerah.

Distribusi menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan. Tanpa adanya penyelesaian terhadap tantangan ini, sulit bagi sektor perikanan memanfaatkan disrupsi dalam bisnis pada era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini. Perkembangan teknologi informasi akan sulit dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perikanan kecil dan menengah.

Banyak sekali wilayah kepulauan yang belum terbangun saluran distribusinya dengan baik sehingga sulit untuk memasarkan produk perikanannya ke luar wilayahnya. Di sisi lain, nilai jual produk perikanan di berbagai daerah tersebut sangat tinggi di pasar nasional dan internasional, seperti tuna, kepiting rajungan, kerapu, dan lobster.

Saya melihat kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) di wilayah-wilayah terpencil tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ketertinggalan informasi perihal distribusi dan pemasaran produk perikanan. Kehadiran BUMN diperlukan karena masih rendahnya ketertarikan pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan wilayah terpencil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BUMN yang memiliki akses ke daerah terpencil, seperti PT Pos Indonesia, perlu didorong lebih aktif lagi. Kehadiran PT Pos diharapkan dapat mendukung pemasaran produk-produk perikanan dari kawasan terpencil. PT Pos perlu diperkuat mengingat gelombang pasang yang dihadapi oleh BUMN tersebut dalam industri logistik akibat liberalisasi jasa pengiriman dan bisnis digital.

Perkembangan inovasi usaha yang berkaitan dengan teknologi informasi tersebut dikenal sebagai disrupsi (disruption). Secara singkat, disrupsi adalah perkembangan teknologi digital yang melahirkan inovasi menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Saat ini, perkembangan bisnis rintisan (start-up) berbasis teknologi informasi, baik yang menginisiasi aplikasi informasi penangkapan maupun pemasaran produk perikanan, menjamur di Indonesia. Namun perkembangan bisnis berbasis teknologi informasi tersebut belum sejalan dengan perkembangan sektor perikanan sendiri.

Keterlambatan dalam mengantisipasi disrupsi inilah yang mengakibatkan BUMN seperti PT Pos menghadapi gelombang pasang tersebut. Kekeliruan itu perlu segera ditanggapi dengan kecepatan dan ketepatan penyesuaian dalam bisnis digital. Hal tersebut ditambah dengan perkembangan media sosial, seperti Facebook dan Instagram, yang turut menurunkan kemampuan PT Pos dalam jasa pengiriman surat dan barang.

Kondisi tersebut merupakan tantangan riil bagi PT Pos. Perusahaan itu harus segera bermetamorfosis dan perlu bersinergi dengan BUMN lain. BUMN perikanan, yaitu PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara, harus didorong untuk menampung produk perikanan yang dibawa oleh PT Pos ke wilayah-wilayah yang dijadikan penghubung (hub).

Wilayah penghubung itulah yang menjadi tempat pengolahan produk perikanan dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah itu harus didukung oleh BUMN yang berkaitan dengan jasa distribusi, seperti PT Pelindo, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Angkasa Pura, dan PT Garuda Indonesia. Dukungan PT Telkom sebagai pemimpin pasar dalam industri layanan telekomunikasi di Indonesia juga sangat diperlukan.

Sistem logistik perikanan inilah yang merupakan tulang punggung usaha di sektor tersebut. Tanpa penguatan sistem logistik perikanan, manfaat dari teknologi informasi tidak dapat dirasakan dengan optimal. Hal ini bertujuan menjaga mutu, keamanan, dan kualitas produk tersebut hingga sampai di tangan konsumen. Di sinilah peluang bagi BUMN untuk menyempurnakan sistem logistik di sektor perikanan sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan integrasi antara sistem logistik dan teknologi informasi akan menghasilkan disrupsi di sektor perikanan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.