Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilar Kesejahteraan Nelayan

image-profil

image-gnews
Nelayan mencari ikan di Sungai Citarum kawasan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 11 Februari 2018.Kodam III Siliwangi, Polda Jawa Barat, serta pegiat lingkungan turut dikerahkan untuk merevitalisasi Citarum. Sungai dengan panjang 297 kilometer itu memiliki tiga permasalahan yang akut, yaitu limbah, sampah, dan banjir. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Nelayan mencari ikan di Sungai Citarum kawasan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 11 Februari 2018.Kodam III Siliwangi, Polda Jawa Barat, serta pegiat lingkungan turut dikerahkan untuk merevitalisasi Citarum. Sungai dengan panjang 297 kilometer itu memiliki tiga permasalahan yang akut, yaitu limbah, sampah, dan banjir. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

Yonvitner
Kepala Pusat Studi Bencana IPB

Klaim terhadap penangkapan ikan secara ilegal sudah bisa dianggap sukses dengan aksi penenggelaman kapal yang terus berlangsung. Terlepas dari perdebatan mengenai hal ini, psikologi kedaulatan sudah dapat direngkuh dengan mulai mundurnya kapal asing dari laut Nusantara dan kembali meningkatnya stok ikan-dua catatan yang fantastis sebagai basis tata kelola perikanan yang tangguh pada masa mendatang.

Namun perjuangan merebut kejayaan perikanan belum selesai karena kita harus membangun dua pilar lain, yaitu keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan. Untuk dua pilar ini, pendekatan yang perlu dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Sebab, kesejahteraan adalah resultante dari keberdayaan nelayan dan petani ikan, sementara keberlanjutan adalah resultante dari kebijakan yang berkeadilan. Untuk itu, kalkulasi ekonomi sektor perikanan kelautan harus segera dimatangkan agar kontribusi produk domestik bruto perikanan bisa lebih besar lagi dibanding saat ini.

Pilar keberlanjutan pada hakikatnya bukan bertambahnya stok ikan, tapi bagaimana kita menjamin stok itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kota dengan dukungan kedaulatan dan konservasi. Penghentian penangkapan ikan secara ilegal menjadi instrumen proteksi yang baik. Namun instrumen ini hanya satu dari lima instrumen. Empat instrumen lain adalah perlindungan ekosistem; sosial dan ekonomi masyarakat; instrumen kelembagaan perikanan; dan teknologi penangkapan. Dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, keberlanjutan bisa dicapai apabila semua instrumen berperan dengan baik.

Kini kita menghadapi persoalan tingginya pencemaran plastik, organik, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan terumbu karang mencapai skala berbeda sekitar 70-80 persen, mangrove kritis 1,8 juta hektare, dan lamun rusak mencapai 40 persen lebih. Jika dikalkulasi dengan daya dukung, sediaan stok ikan kita juga turun proporsional dengan luasan dan daya dukungnya. Upaya pemulihan dan perbaikan juga terhambat tata kelola yang berubah akibat perubahan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil serta Undang-Undang Otonomi Daerah. Akibatnya, potensi kerusakan malah bisa makin meningkat dan peran kawasan konservasi bisa terdistorsi.

Instrumen sosial dan ekonomi menjadi penting karena adanya hak adat dan kearifan lokal, seperti panglima laot, sasi, dan awik-awik. Hak adat turut berperan dalam pemulihan stok ikan. Dalam konteks ekonomi, rezim akses terbuka masih dominan dalam eksploitasi yang berdampak pada pencapaian modal penangkapan dengan hasil tangkap. Pada level teknologi, kita baru sampai pada pelarangan jenis tertentu dan belum melakukan audit pada ukuran mata jaring secara baik. Walaupun stok dikatakan naik, ikan-ikan berukuran kecil masih banyak tertangkap. Pengalaman saya, bahkan ikan yang belum matang gonad tertangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk itu, instrumen teknologi perikanan pada nelayan dan budi daya ikan juga harus difasilitasi, terutama teknologi pelayanan umum, seperti teknologi pencari wilayah daerah penangkapan dan teknologi pengolahan hasil yang berkualitas.

Pilar kesejahteraan adalah keluaran dari sistem pengelolaan perikanan pada instrumen ekonomi ini. Kesejahteraan nelayan dan budi daya ikan harus dirunut dari undang-undang sistem bagi hasil perikanan sampai sistem pengupahan. Undang-Undang Bagi Hasil, yang sampai hari ini terpatri dalam sistem usaha perikanan, tidak akan mampu menyejahterakan nelayan anak buah kapal (ABK). ABK adalah salah satu pekerjaan yang tidak dilindungi oleh organisasi profesi nelayan sehingga tidak memiliki standar pendapatan yang layak. Akibatnya, pendapatan dan kesejahteraan nelayan ABK benar-benar bergantung pada kemampuan dan keberlanjutan mereka berusaha melakukan penangkapan. Berdasarkan hasil riset saya pada 2005, pendapatan ABK rata-rata hanya sekitar Rp 1,7 juta per bulan dan kondisi ini belum mempertimbangkan musim. Artinya, angka pendapatan nelayan sangat fluktuatif dan tidak ada jaminan akan menjadi lebih baik pada bulan lain.

Saya menyarankan agar pembangunan perikanan bisa mendorong kesejahteraan nelayan dengan mendorong tumbuhnya sistem usaha dan industri perikanan. Untuk itu, sistem usaha perikanan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu perikanan skala kecil, perikanan industri, dan perikanan rekreasional. Pada prinsipnya, perikanan skala kecil dan perikanan rekreasional tergolong perikanan rakyat. Untuk perikanan industri, pada kapal yang menangkap lebih dari 10 GT (tonase kotor) berlaku sistem tata industri perikanan. Kesejahteraan dan perlindungan menjadi bagian dari pekerjaan pada industri perikanan. Dengan demikian, nelayan ABK akan mendapat perlindungan dan jaminan kesejahteraan dari usaha perikanan.

Pemerintah harus berani keluar dari sikap proteksionis sebagai terobosan baru dengan memperkuat kebijakan perikanan pada sektor ekonomi. Beberapa kebijakan harus ditinjau ulang agar usaha perikanan lebih atraktif, seperti Undang-Undang Bagi Hasil serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024