Berlarut-larutnya Perkubuan Politik Setelah Pemilihan Presiden 2019 Berbahaya Bagi Sistem Demokrasi Indonesia. Pemerintah Harus Berhati-hati Dalam Menggunakan Aparatnya Untuk Mengatasi Gesekan Sosial Di Masyarakat Akibat Perbedaan Dalam Menyikapi Hasil Pemilu. Jangan Sampai Perkubuan Yang Meruncing Ini Memicu Krisis Politik.
Kedua Kubu Pendukung Calon Presiden Harus Sabar Menunggu Proses Penghitungan Suara Di Komisi Pemilihan Umum. Segala Bentuk Intimidasi Terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu Itu Patut Dianggap Sebagai Serangan Terhadap Demokrasi. Kubu Prabowo Subianto Boleh Saja Mengklaim Menang Dengan Perolehan 62 Persen Suara. Namun Klaim Sepihak Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Menuding Kpu Melakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Apalagi Mengajak Pendukungnya Mengerahkan Massa Untuk Menolak Penghitungan Suara. Bukti Dan Temuan Lapangan Yang Dimiliki Seharusnya Disiapkan Ketika Menempuh Jalur Hukum Dengan Mengajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Ke Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah Pun Tak Semestinya Terpancing Oleh Langkah Kubu Prabowo. Pembentukan Tim Asistensi Hukum Oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan Wiranto Untuk Mengkaji Ucapan Atau Aktivitas Para Tokoh Terkait Dengan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Presiden Jelas Merupakan Keputusan Gegabah. Pembentukan Tim Ini Patut Dianggap Sebagai Upaya Membungkam Kritik. Pemerintah Berpotensi Melanggar Konstitusi Karena Memberangus Kebebasan Berekspresi.
Respons Berlebihan Juga Ditunjukkan Orang-orang Di Sekitar Jokowi. Mereka Termakan Oleh Manuver Kubu Prabowo. Kepala Kepolisian Ri Jenderal Tito Karnavian Mengancam Akan Menerapkan Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Makar Terhadap Mereka Yang Terlibat Dalam Pengerahan Massa. Adapun Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono Memperingatkan Rizieq Syihab Dan Warga Negara Indonesia Keturunan Arab Agar Tidak Memprovokasi Rakyat Melakukan Gerakan Politik Jalanan. Respons Tersebut Memberi Kesan Bahwa Pemerintah Fobia Terhadap Perbedaan Pendapat. Sejauh Provokasi Kubu Prabowo Belum Membuahkan Tindakan Pelanggaran Hukum, Polri Tak Sepatutnya Bereaksi Berlebihan.
Kedua Kubu Seharusnya Dapat Lebih Menahan Diri. Tindakan Berlebihan Dalam Menyikapi Hasil Pemilu Dapat Merusak Sistem Demokrasi Yang Dengan Susah-payah Dibangun Sejak Reformasi Pada 1998. Tindakan Segelintir Elite Politik Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Meraih Kekuasaan Dengan Mengusung Politik Identitas, Serangan Hoaks, Serta Eksploitasi Ujaran Kebencian Telah Mengancam Kelangsungan Demokrasi. Para Pemegang Kuasa Politik Hendaknya Segera Melakukan Rekonsiliasi Untuk Mengakhiri Polarisasi Di Masyarakat. Pihak Yang Kalah Menerima Dengan Legawa Dan Sang Pemenang Mesti Sadar Bahwa Ia Sedang Mengemban Amanat Besar Dari Rakyat.
Kita Patut Memetik Pelajaran Dari Petaka Yang Menimpa Sejumlah Negara Timur Tengah Yang Mengalami Musim Semi Arab Pada Akhir 2010. Perbedaan Paham, Ideologi, Dan Aliran Yang Menyangkut Kekuasaan Telah Memicu Perpecahan Di Masyarakat Yang Berujung Pada Konflik Berdarah Di Sejumlah Negara. Demokrasi Memang Tak Selamanya Mulus, Tapi Terbukti Sebagai Tatanan Politik Paling Tepat Untuk Mengelola Kehidupan Bernegara Dan Menjamin Hak Asasi Manusia. Untuk Mewujudkannya, Semua Dari Kita Punya Tanggung Jawab Berdemokrasi Dengan Benar.
