Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Tim Asistensi Hukum

Oleh

image-gnews
Belasan aktivis dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dan Pertahanan Ideologi Serikat Islam mengadakan kampanye stop saling klaim kemenangan dalam Pilpres 2019 antara kedua kubu pasangan calon presiden di area Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, 21 April 2019. Tempo/Imam Hamdi
Belasan aktivis dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dan Pertahanan Ideologi Serikat Islam mengadakan kampanye stop saling klaim kemenangan dalam Pilpres 2019 antara kedua kubu pasangan calon presiden di area Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, 21 April 2019. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

LANGKAH pemerintah seusai pemungutan suara bisa menyeret mundur praktik berdemokrasi di negara ini. Pemantauan pendapat yang bisa diikuti tindakan hukum terhadap sejumlah tokoh sebagian besar dari kubu penantang presiden inkumben Joko Widodo jelas melanggar kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Pemerintah melegalkan tindakannya dengan membentuk Tim Asistensi Hukum. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada 6 Mei lalu. Pemerintah terkesan membesar-besarkan ancaman para tokoh yang dipantau dan, karena itu, perlu tindakan berlebih untuk menggembosinya.

Kubu penantang, yang kalah dalam perolehan suara, memang meneriakkan protes terhadap jalannya pemungutan suara. Mereka menyatakan menolak penghitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan mengajak pendukungnya mengerahkan massa. Pekan lalu, kepada jurnalis asing, calon presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menolak hasil pemilu jika ia dinyatakan kalah.

Pernyataan-pernyataan kubu Prabowo menghadapi hasil pemungutan suara jelas berlebihan. Mereka semestinya mengambil prosedur formal sengketa pemilu jika berkeberatan terhadap proses pemilu. Prabowo juga tak patut memprovokasi massa untuk bertindak inkonstitusional. Meski begitu, sebelum ada tindakan pelanggaran hukum yang mengiringnya, sekeras apa pun pernyataan mereka harus dipandang sebagai kebebasan berpendapat.

Pembentukan tim hukum oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto malah memunculkan masalah besar. Mengemban tugas sebagai "polisi pernyataan", tim yang dibentuk melalui surat keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 38 Tahun 2019 ini bisa dipakai untuk membungkam kritik. Apalagi tim ini melanggar prinsip persamaan di depan hukum karena yang disasar hanya tokoh-tokoh kubu penentang pemerintah Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pasal-pasal peninggalan Belanda yang bisa mendakwa aktivitas politik sebagai tindakan pidana. Kehadiran tim hukum ini berpotensi mendorong penyalahgunaan pasal-pasal tersebut secara masif demi membungkam suara kritis terhadap pemerintah. Meski kemudian diralat, gejala itu terlihat pada pernyataan Wiranto. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mengancam akan menutup media yang dianggap membantu melakukan pelanggaran hukum.

Ancaman tersebut menunjukkan arogansi khas Orde Baru dalam mengatur ruang publik. Pada era Orde Baru, pemerintah amat otoriter. Pers dikungkung dan kebebasan berekspresi dibatasi. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Kita tentu tak ingin kembali ke masa-masa suram Orde Baru.

Pemerintah semestinya segera membubarkan tim bentukan Menteri Wiranto. Kecurigaan dan protes terhadap penyelenggaraan pemilu, juga provokasi oleh kelompok oposisi, tak perlu dihadapi dengan tindakan represif. Apalagi Presiden Joko Widodo menyatakan sedang membuka dialog dengan Prabowo dan para pendukungnya. Dua langkah yang bersamaan dilakukan kubu Jokowi itu sama sekali tak seiring sejalan.

Perangkat hukum kita sudah lengkap untuk menangani berbagai pelanggaran dan tindakan yang membahayakan keamanan negara. Tindak pidana dan pelanggaran pemilu pun telah diatur Undang-Undang Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menanganinya. Posisi tim asistensi bentukan Wiranto jelas sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024