Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akses Data HGU Sawit

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.
Minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.
Iklan

Keputusan pemerintah untuk menutup akses publik terhadap informasi mengenai hak guna usaha (HGU) dan data industri sawit harus ditinjau ulang. Selain bertentangan dengan asas keterbukaan, kebijakan itu menghalangi partisipasi publik untuk ikut mengawasi dan menjaga sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut.

Kebijakan itu dirilis lewat surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan kepada Dewan Minyak Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan para pemimpin perusahaan. Isinya, mereka diminta melindungi data dan informasi ihwal kebun kelapa sawit. Praktis hak publik untuk mengakses data sawit diganjal.

Penutupan akses itu dilakukan lantaran pemerintah tengah mengumpulkan basis data untuk kebijakan satu peta. Digadang-gadang kebijakan satu peta ini nantinya berfungsi mendukung program lain, seperti moratorium sawit. Alasan ini mengada-ada. Basis data HGU yang dimiliki pemerintah sudah diketahui amburadul. Karena itu, justru dibutuhkan masukan dan pengawasan banyak kalangan untuk menyempurnakannya.

Amburadulnya data HGU pemerintah bisa dilihat pada hasil analisis citra satelit 2014-2016 yang dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA dan KPK. Citra satelit menunjukkan luas perkebunan sawit sudah mencapai 16,7 juta hektare. Sedangkan data pemerintah untuk periode yang sama cuma menunjukkan angka 11,2 juta hektare.

Banyak permainan sangat mungkin terjadi seputar selisih lahan sekitar 5 juta hektare itu. Ketidakakuratan data dan informasi itu mengindikasikan tingginya jumlah praktik ilegal, terutama korupsi, di sektor kelapa sawit. Apalagi, berdasarkan citra satelit, ditemukan pula area hutan sawit di kawasan hutan seluas 3 juta hektare yang belum dilepas statusnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa pengawasan publik, praktik kurang elok semacam itu bisa semakin merajalela.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mudarat lain dari ketertutupan informasi ini adalah potensi terjadinya konflik lahan dan sosial antara warga dan perusahaan pemegang konsesi. Kerap terjadi perusahaan mengklaim HGU atas lahan yang ternyata dikuasai masyarakat. Salah satu konflik yang dipicu oleh tak transparannya dokumen ini adalah pertikaian antara masyarakat adat Dayak Benuaq dan perusahaan sawit PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ) di Muara Tae, Kalimantan Timur.

Penyembunyian data juga tak menguntungkan bagi ikhtiar mengatasi ketimpangan lahan. Data rasio Gini pertanahan (2017) adalah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Data lain menunjukkan 31 persen lahan (5,1 juta hektare) total area penanaman kelapa sawit dikuasai hanya oleh 25 kelompok perusahaan.

Hal-hal semacam itulah yang dulu membuat Mahkamah Agung memutus bahwa dokumen HGU perkebunan sawit merupakan informasi terbuka. Dengan demikian, publik bisa turut mengawasinya. Putusan itu kini dilanggar terang-terangan oleh secarik surat dari deputi sebuah kementerian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.