Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mencegah PLN Kembali Korupsi

image-profil

image-gnews
Ekspresi Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir saat ditanya awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ekspresi Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir saat ditanya awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Emerson Yuntho
Wakil Direktur Visi Integritas

Dari 118 badan usaha milik negara (BUMN), Perusahaan Listrik Negara (PLN) tampaknya yang paling banyak diberitakan karena tersangkut masalah korupsi. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sedikitnya ada 39 proyek di lingkungan PT PLN yang diduga tersangkut praktik korupsi. Sejumlah kasus telah dan masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian. Mayoritas korupsi di PLN berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pelakunya dari swasta, politikus, pegawai, hingga direktur utama.

Kasus korupsi terbaru di PLN menimpa Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Sofyan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 April lalu karena diduga menerima janji berupa komisi dalam tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Selain Sofyan, tiga Direktur Utama PLN pernah ditetapkan sebagai tersangka. Eddie Widiono, Direktur Utama PLN periode 2001-2008, pernah tersangkut kasus korupsi proyek di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang pada 2007. Dahlan Iskan, saat menjabat Direktur Utama PLN, terjerat kasus korupsi proyek 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara selama 2011-2013.

Selain itu, ada Nur Pamudji, Direktur Utama PLN periode 2011-2014, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak high speed diesel. Dari ketiganya, hanya Eddie Widiono yang diproses hingga ke pengadilan dan divonis 5 tahun penjara. Sedangkan Dahlan Iskan dan Nur Pamudji lebih mujur karena kasusnya tidak berlanjut hingga ke pengadilan.

Masih terjadinya korupsi di lingkungan PLN sungguh memprihatinkan, mengingat PLN merupakan salah satu pionir dalam gerakan pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Pada 2012, perusahaan ini memulai penandatanganan pakta integritas dan gerakan "PLN Bersih", yang sejak 2015 berubah menjadi "PLN Berintegritas". Semua upaya tersebut dimaksudkan sebagai komitmen PLN untuk menjalankan proses bisnis kelistrikan yang bebas dari korupsi.

Selain itu, mulai 2011, PLN bersama semua BUMN berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/2011. Berdasarkan peraturan tersebut, semua BUMN diwajibkan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Namun, akibat praktik korupsi di PLN, tata kelola perusahaan yang baik kemudian malah berkembang menjadi tata kelola perusahaan yang buruk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu faktor penyebab banyaknya korupsi di PLN adalah besarnya belanja modal perusahaan milik negara ini, yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun, selama empat tahun terakhir. Apalagi sejak 2015 PLN diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun banyak proyek infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penyebab lain adalah minimnya keteladanan dan komitmen antikorupsi dari pimpinan PLN. Semua program antikorupsi dan penerapan prinsip tata kelola yang dijalankan oleh PLN tampaknya hanya efektif diterapkan pada level pegawai. Sedangkan pada level pimpinan, program antikorupsi terkesan tidak berlaku dan banyak prinsip tata kelola yang kemudian dilanggar. Tanpa adanya keteladanan dan komitmen antikorupsi pada level pimpinan, tentu saja upaya pencegahan korupsi tidak akan berhasil atau sekadar pencitraan.

Penetapan tersangka terhadap Sofyan Basir harus menjadi momentum bagi PLN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan dan mencegah PLN kembali masuk pusaran korupsi. Muhammad Ali, sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PLN yang menggantikan Sofyan, juga harus bersikap tegas dan memastikan tidak akan menoleransi tindakan koruptif di lingkungan PLN. Fungsi pengawasan internal harus diperkuat. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh oleh pimpinan PLN harus melalui proses analisis yang matang dan tanpa melanggar aturan hukum, khususnya regulasi antikorupsi.

Perusahaan juga tidak perlu ragu melibatkan KPK dalam setiap pelaksanaan program pencegahan korupsi yang dijalankan di internal PLN. Perusahaan ini juga sudah harus menerapkan Standar Nasional Indonesia 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Terakhir, semua program antikorupsi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh pegawai dan pimpinan PLN tanpa kecuali.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.