Bawono Kumoro
Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center
Hasil hitung cepat (quick count) pemilihan umum dari sejumlah lembaga survei yang kredibel, termasuk Litbang Kompas, menunjukkan keunggulan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Meskipun demikian, semua pihak saat ini masih menanti hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
Hasil hitung cepat juga menunjukkan, dari 10 partai politik pengusung pasangan calon 01, lima partai dipastikan lolos ambang batas parlemen 4 persen. Sedangkan lima partai lain-Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia-gagal memenuhi ambang batas parlemen.
Dengan demikian, bisa dipastikan komposisi 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat selama lima tahun mendatang didominasi oleh partai-partai politik pendukung pasangan calon 01. Kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif pun diperkirakan berjalan semakin baik dan lancar, sehingga pemerintah tidak menemui kendala atau hambatan berarti dalam menggolkan program-program andalan. Karena itu, wajar apabila kemudian muncul harapan agar pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi dapat melakukan akselerasi lebih cepat dalam menjalankan program-program pemerintahan.
Berbagai pekerjaan rumah telah menanti di depan mata untuk segera diselesaikan. Seiring dengan hal itu, perhatian publik perlahan-lahan kini mulai tertuju pada komposisi kabinet seperti apa yang kelak dibentuk oleh Jokowi pada periode kedua pemerintahannya. Bahkan, tersiar kabar, tidak tertutup kemungkinan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet sebelum pelantikan pada Oktober mendatang.
Dalam pembentukan kabinet mendatang, Jokowi harus belajar dari pengalaman lima tahun periode pertama pemerintahan terdahulu dan 10 tahun periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukan rahasia lagi bahwa salah satu kendala serius bagi presiden terpilih dalam membentuk kabinet adalah dominasi kuat partai politik. Hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat koalisi partai-partai politik dan ketidakjelasan praktik sistem presidensial kita saat ini.
Empat kali reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Jokowi selama lima tahun periode pertama pemerintahannya juga menunjukkan betapa kompromi-kompromi politik dengan partai-partai politik koalisi harus diperbarui secara terus-menerus. Namun Jokowi berdalih bahwa perombakan kabinet itu dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pejabat lama dan penyegaran kabinet.
Untuk itu, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi harus lebih berani mengambil keputusan politik dalam pembentukan kabinet. Apabila pada periode pertama dia terlihat kurang berani, mungkin publik masih dapat memahami, mengingat ia figur baru di kancah politik nasional dan bukan penentu kebijakan di partai politik (baca: ketua umum) sehingga terpaksa melakukan berbagai kompromi politik melalui empat kali perombakan kabinet. Namun, bila pada periode kedua ini keberanian mengambil sikap politik tegas dalam pembentukan kabinet tidak juga terlihat, mantan Wali Kota Solo itu harus siap menghadapi gelombang kekecewaan publik.
Betapapun ramai pembicaraan di ruang publik selama beberapa pekan ke depan seputar komposisi kabinet, harus dipahami oleh semua pihak bahwa penentu akhir mengenai siapa saja nama yang akan mengisi 34 pos kementerian adalah Jokowi sendiri. Itu adalah hak prerogatif presiden yang dilindungi undang-undang. Mengabaikan kader-kader partai politik dalam pembentukan kabinet memang hampir mustahil dilakukan oleh siapa pun presidennya di tengah ketidakjelasan praktik sistem presidensial pasca-Orde Baru.
Boleh jadi di partai politik juga tersedia orang-orang berintegritas dan memiliki kapasitas mumpuni untuk menduduki pos kementerian tertentu. Namun tetap harus secara sungguh-sungguh dipastikan bahwa kader partai politik yang akan diangkat memahami betul apa yang harus dilakukan selama lima tahun memimpin kementerian.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah Jokowi tidak boleh mengangkat figur-figur yang bermasalah secara hukum untuk duduk di kabinet. Kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama, dugaan suap dana hibah bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kementerian Pemuda dan Olahraga, penggeledahan ruang kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang berkaitan dengan kasus suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, serta perkara suap PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, harus dijadikan cermin bagi Jokowi untuk lebih hati-hati menempatkan kader-kader partai politik di kabinet. Sudah menjadi rahasia umum pos kementerian kerap kali menjadi pintu masuk aliran dana bagi partai politik tempat menteri bersangkutan bernaung.
Untuk itu, bukan hal yang dilarang serta sangat wajar dan dapat dipahami publik apabila dalam proses pembentukan kabinet nanti Komisi Pemberantasan Korupsi digandeng oleh Jokowi sebagai mitra untuk memberikan masukan mengenai figur-figur calon menteri mana saja yang bersih dari virus korupsi.
