Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sia-sia Satgas Tenaga Kerja

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Buruh mengumpulkan sumbangan dari pengendara yang melintas di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 1 Mei 2019. Aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana ini untuk membantu korban bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sejaligus untuk memperingati Hari Buruh Internasional. ANTARA/Mohamad Hamzah
Buruh mengumpulkan sumbangan dari pengendara yang melintas di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 1 Mei 2019. Aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana ini untuk membantu korban bencana banjir bandang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sejaligus untuk memperingati Hari Buruh Internasional. ANTARA/Mohamad Hamzah
Iklan

Kepolisian tak perlu membentuk "desk tenaga kerja" untuk menyelesaikan kasus pidana ketenagakerjaan. Pembentukan unit tugas ini, juga organ khusus lain seperti Satuan Tugas Pangan Polri, mubazir dan tak menjamin kepastian nasib para buruh. Rawan disalahgunakan, desk tenaga kerja malah bisa berakibat negatif terhadap investasi di negeri ini.

Pembentukan desk tenaga kerja merupakan kelanjutan dari pertemuan pemimpin sejumlah organisasi buruh dengan Presiden Joko Widodo pada 26 April lalu. Pimpinan serikat pekerja meminta agar Presiden merevisi peraturan tentang pengupahan, membangun ruang penitipan anak di semua perusahaan, serta membentuk satuan tenaga kerja di tingkat kepolisian daerah. Polisi yakin unit khusus yang dibentuk hingga tingkat kepolisian resor ini bakal menjadi pusat pelayanan terpadu berupa konsultasi, pengaduan, dan pelaporan di bidang hukum ketenagakerjaan.

Seharusnya polisi tak mengambil alih tugas dinas tenaga kerja dalam memberikan konsultasi atau menjadi fasilitator persoalan tenaga kerja. Persoalan ketenagakerjaan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pengawas tenaga kerja maupun pengadilan hubungan industrial. Cara itu sebenarnya bisa menjamin pemenuhan hak pekerja. Ketidakpuasan terhadap putusan hakim bisa ditempuh dengan cara mengajukan permohonan banding.

Polisi bisa ikut menyelesaikan kasus pidana ketenagakerjaan yang menjurus ke arah kriminal. Misalnya jika ada perusahaan yang menggelapkan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja meski telah menyunat gaji pekerjanya. Polisi juga bisa bertindak terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur atau menyiksa buruh. Semua tugas itu tidak membutuhkan organ baru, melainkan cukup memaksimalkan unit kerja yang sudah ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan hendaknya tak melulu lewat ranah pidana. Pemenuhan hak-hak mendasar buruh, seperti pembentukan serikat atau pemberian upah minimum, bisa diselesaikan oleh Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja. Lembaga ini, juga dengan penyidik pegawai negeri sipil yang dimilikinya, punya kekuatan untuk memaksa perusahaan memenuhi hak tersebut.

Penyelesaian kasus tenaga kerja juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Menyeret pengusaha dengan ancaman penjara, kecuali untuk persoalan kriminal, malah bisa membuat investor, termasuk mereka yang berniat menanamkan modal di sektor yang membutuhkan banyak pekerja, kabur ke negara lain.

Presiden Jokowi sebaiknya segera merevisi aturan ketenagakerjaan supaya lebih ramah investasi, tapi sekaligus tetap menjaga pemenuhan hak-hak buruh. Revisi juga diperlukan agar aturan tenaga kerja mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah berusia 16 tahun, misalnya, belum menyentuh persoalan tenaga kerja di bidang ekonomi digital. Undang-undang tenaga kerja seharusnya memperhatikan pula nasib jutaan pekerja transportasi online yang tak berstatus karyawan-bahkan harus menyediakan alat kerja sendiri-dan minim perlindungan hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024