Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Takut Film?

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Poster film Kucumbu Tubuh Indahku. Twitter.com
Poster film Kucumbu Tubuh Indahku. Twitter.com
Iklan

Keputusan sejumlah pemerintah daerah melarang pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku karya sutradara Garin Nugroho di wilayahnya, dengan dalih menjaga moral masyarakat, sungguh tak masuk akal. Larangan itu membunuh kreativitas seniman perfilman dan jelas melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Film yang berjaya di berbagai festival internasional itu telah lolos saringan Lembaga Sensor Film (LSF)lembaga yang eksistensinya juga bisa diperdebatkan. Dibentuk dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Perfilman, LSF adalah satu-satunya organisasi yang berhak menyatakan sebuah film layak ditayangkan atau tidak.

Film yang berkisah tentang kekerasan sosial dan politik yang dialami oleh pria seorang penari lengger tersebut beredar sejak 18 April lalu. Sebelumnya, Kucumbu Tubuh Indahku malang-melintang di banyak festival dan memenangi penghargaan dalam Asia-Pacific Screen Award dan Festival Des 3 Continents Nantes 2018.

Dipuji di luar negeri, sayangnya film ini dihujat di negeri sendiri. Wali Kota Depok Mohammad Idris pada 24 April melarang penayangan film itu dengan alasan dapat mempengaruhi cara pandang atau perilaku masyarakat terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT); serta "bertentangan dengan nilai agama". Larangan yang sama dikeluarkan oleh pemerintah Garut, Jawa Barat; Palembang, Sumatera Selatan; dan Balikpapan, Kalimantan Selatan.

Tidak semestinya pemerintah daerah mengambil peran sebagai lembaga sensor kedua dalam menentukan film mana yang patut ditayangkan dan yang tidak. Kepentingan politik elite lokal tidak bisa dijadikan alasan untuk memberangus karya seni yang sudah diloloskan oleh lembaga lain yang bekerja berdasarkan berbagai kriteria.

Pemerintah daerah sesungguhnya bisa terlibat dalam pengawasan perfilman. Misalnya dengan memastikan pengelola bioskop memenuhi aturan klasifikasi film berdasarkan kelompok umur. Kita tahu, saat ini hampir tidak ada bioskop yang memeriksa usia penonton terlebih dulu. Tugas aparat daerah adalah memastikan pengelola bioskop menjalankan kewajibannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi pembuat kebijakan, larangan ini menunjukkan tidak adanya mekanisme perlindungan terhadap kreator film. Terbukti, film yang sudah dinyatakan tidak bermasalah oleh LSF justru kandas di tangan pemerintah daerah. Secara bisnis, tentu ini mendatangkan kerugian materi bagi produser.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya mulai memikirkan perlindungan bagi film yang sudah lolos sensor tapi dihambat peredarannya, apakah itu oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan. Lembaga yang meloloskan sebuah film harus diberi kekuatan hukum untuk menjamin film itu bisa ditayangkan.

Negara harus merespons cepat larangan ini. Sebab, jika larangan film dengan alasan perbedaan orientasi seksual dibiarkan tanpa respons yang tepat, dikhawatirkan masalah ini akan meluas ke arah intoleransi terhadap kelompok LGBT. Bukan mustahil, bentuk-bentuk diskriminasi lain akan muncul setelah ini.

Melarang peredaran film di zaman sekarang juga terasa muskil. Dilarang tayang di bioskop, film masih bisa didapatkan dengan mudah di dunia maya. Ketimbang melarang, akan lebih bijak jika pemerintah ikut meningkatkan literasi film masyarakat. Caranya adalah dengan mendidik masyarakat supaya pandai memilih dan mengapresiasi film.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.