Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peran Kultural NU dan Muhammadiyah dalam Pemilu

image-profil

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj (kiri), memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. PBNU dan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menghimbau seluruh umat muslim dan masyarakat agar bersabar menunggu hasil resmi pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj (kiri), memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. PBNU dan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menghimbau seluruh umat muslim dan masyarakat agar bersabar menunggu hasil resmi pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Riki Dhamparan Putra
Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan

Penolakan terhadap hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan keributan dalam masyarakat. Hal ini bisa menjadi indikasi belum utuhnya penerimaan atas proses demokrasi yang berlandaskan konstitusi pada sebagian elite politik dan massa pendukungnya.

Hal yang juga menarik disoroti dalam proses ini adalah eksploitasi atas simbol-simbol, atribut, dan ungkapan agama (Islam) yang tidak pada tempatnya yang berlangsung sepanjang proses pemilihan presiden 2019. Agama dengan perilaku seperti itu telah dibawa ke ruang yang sempit, rawan, dan antidemokrasi karena berpotensi mengalami benturan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Kita tentu berharap penolakan ini tidak berlanjut hingga Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara resmi nanti. Kalau hal itu sampai terjadi, bukan hanya proses formal demokrasi yang cacat, tapi hubungan sosial dan budaya juga akan cedera. Hal ini karena energi politik pada dasarnya dipasok dari ruang kultural. Ruang kultural yang rusak akan berdampak kerusakan keseimbangan hidup kita secara luas di masa depan.

Lalu bagaimana unsur-unsur kultural itu bekerja menghadang potensi kerusakan itu? Dalam konteks inilah kita ingin melihat sumbangsih lembaga-lembaga kultural, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjaga keseimbangan di ruang kultural itu.

NU dan Muhammadiyah memang tidak perlu terlibat secara formal dalam proses politik praktis yang dijalankan sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Namun, NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kultural keagamaan sehingga punya tanggung jawab kultural dan moral untuk menjaga sendi-sendi demokrasi itu agar tidak goyah akibat proses politik praktis yang berlangsung.

Peran semacam itu telah dijalankan secara konsisten selama ini. NU, misalnya, pada masa reformasi bergulir mengembangkan wacana melalui diskusi-diskusi intens tentang pluralisme. Bahkan, melalui Musyawarah Nasional Ulama NU pada November 1997 di Lombok Tengah, NU telah mengeluarkan pendapat tentang kemuliaan wanita dan mendukung partisipasi wanita dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih pada tahun yang sama, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menegaskan kebolehan perempuan untuk menjadi presiden sesuai dengan dalil-dalil agama. Bibit-bibit pandangan progresif semacam ini, bahkan bagi Muhammadiyah, telah berlangsung pada awal didirikannya Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah pendirian Aisyah yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan peran kaum wanita dalam ranah sosial.

Putusan-putusan itu membawa dampak besar pada kemajuan demokrasi di Indonesia karena proses demokrasi, terutama nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan, memiliki basis kultural yang kuat melalui keputusan tersebut. Dalam konteks semacam inilah kita melihat peran NU dan Muhammadiyah dalam proses politik praktis tidak mungkin dilewatkan karena politik praktis hanya bagian dari proses yang lebih besar, yakni proses budaya. Atas dasar historis ini pula kita tak perlu heran mengapa pada hari-hari belakangan, NU dan Muhammadiyah aktif mengeluarkan pernyataan terkait dengan pemilihan presiden 2019.

Argumentasinya, ini tentu tidak semata karena faktor elektabilitas, tapi juga timbulnya ketegangan sosial-budaya akibat eksploitasi emosi keagamaan yang meliputi proses pemilihan presiden. Sebagai lembaga besar yang memiliki otoritas kultural dan keagamaan, tak pelak partisipasi NU dan Muhammadiyah dengan sendirinya diperlukan. Dukungan mayoritas ulama dan warga NU terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, misalnya, muncul bukan hanya karena Ma’ruf Amin maju sebagai wakil presiden, tapi juga karena keduanya dipandang lebih mewakili keberagaman, mewakili asas-asas NU tentang Islam Indonesia. Pilihan dan sikap itu sekaligus menegaskan penolakan kaum NU atas ideologi-ideologi scriptural, seperti khilafah dan negara Islam, yang pendukung-pendukungnya ditenggarai berada di kubu lain.

Peran ulama NU dalam menetralkan isu-isu hoaks tentang rezim yang pro-sekularisme, pendukung LGBT, dan sebagainya yang sangat santer menguasai imajinasi publik selama proses pemilihan presiden itu patut dihargai sebagai usaha untuk mengembalikan keadaban dan kejernihan dalam kehidupan beragama dan budaya.

Muhammadiyah, walaupun tidak eksplisit mendukung calon presiden tertentu, tetap menjalankan tanggung jawab kulturalnya melalui pernyataan-pernyataan yang berpihak pada nilai keberagaman dalam demokrasi, konstitusi, keindonesiaan, dan menolak politisasi agama. Hal ini, selain menjadi titik temu antara akidah modern NU dan Muhammadiyah sekaligus menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang memimpikan ideologi lain di luar demokrasi Pancasila.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024