Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peran Kultural NU dan Muhammadiyah dalam Pemilu

image-profil

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj (kiri), memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. PBNU dan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menghimbau seluruh umat muslim dan masyarakat agar bersabar menunggu hasil resmi pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj (kiri), memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 19 April 2019. PBNU dan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menghimbau seluruh umat muslim dan masyarakat agar bersabar menunggu hasil resmi pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Riki Dhamparan Putra
Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan

Penolakan terhadap hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan keributan dalam masyarakat. Hal ini bisa menjadi indikasi belum utuhnya penerimaan atas proses demokrasi yang berlandaskan konstitusi pada sebagian elite politik dan massa pendukungnya.

Hal yang juga menarik disoroti dalam proses ini adalah eksploitasi atas simbol-simbol, atribut, dan ungkapan agama (Islam) yang tidak pada tempatnya yang berlangsung sepanjang proses pemilihan presiden 2019. Agama dengan perilaku seperti itu telah dibawa ke ruang yang sempit, rawan, dan antidemokrasi karena berpotensi mengalami benturan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Kita tentu berharap penolakan ini tidak berlanjut hingga Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara resmi nanti. Kalau hal itu sampai terjadi, bukan hanya proses formal demokrasi yang cacat, tapi hubungan sosial dan budaya juga akan cedera. Hal ini karena energi politik pada dasarnya dipasok dari ruang kultural. Ruang kultural yang rusak akan berdampak kerusakan keseimbangan hidup kita secara luas di masa depan.

Lalu bagaimana unsur-unsur kultural itu bekerja menghadang potensi kerusakan itu? Dalam konteks inilah kita ingin melihat sumbangsih lembaga-lembaga kultural, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjaga keseimbangan di ruang kultural itu.

NU dan Muhammadiyah memang tidak perlu terlibat secara formal dalam proses politik praktis yang dijalankan sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Namun, NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kultural keagamaan sehingga punya tanggung jawab kultural dan moral untuk menjaga sendi-sendi demokrasi itu agar tidak goyah akibat proses politik praktis yang berlangsung.

Peran semacam itu telah dijalankan secara konsisten selama ini. NU, misalnya, pada masa reformasi bergulir mengembangkan wacana melalui diskusi-diskusi intens tentang pluralisme. Bahkan, melalui Musyawarah Nasional Ulama NU pada November 1997 di Lombok Tengah, NU telah mengeluarkan pendapat tentang kemuliaan wanita dan mendukung partisipasi wanita dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih pada tahun yang sama, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menegaskan kebolehan perempuan untuk menjadi presiden sesuai dengan dalil-dalil agama. Bibit-bibit pandangan progresif semacam ini, bahkan bagi Muhammadiyah, telah berlangsung pada awal didirikannya Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah pendirian Aisyah yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan peran kaum wanita dalam ranah sosial.

Putusan-putusan itu membawa dampak besar pada kemajuan demokrasi di Indonesia karena proses demokrasi, terutama nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan, memiliki basis kultural yang kuat melalui keputusan tersebut. Dalam konteks semacam inilah kita melihat peran NU dan Muhammadiyah dalam proses politik praktis tidak mungkin dilewatkan karena politik praktis hanya bagian dari proses yang lebih besar, yakni proses budaya. Atas dasar historis ini pula kita tak perlu heran mengapa pada hari-hari belakangan, NU dan Muhammadiyah aktif mengeluarkan pernyataan terkait dengan pemilihan presiden 2019.

Argumentasinya, ini tentu tidak semata karena faktor elektabilitas, tapi juga timbulnya ketegangan sosial-budaya akibat eksploitasi emosi keagamaan yang meliputi proses pemilihan presiden. Sebagai lembaga besar yang memiliki otoritas kultural dan keagamaan, tak pelak partisipasi NU dan Muhammadiyah dengan sendirinya diperlukan. Dukungan mayoritas ulama dan warga NU terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, misalnya, muncul bukan hanya karena Ma’ruf Amin maju sebagai wakil presiden, tapi juga karena keduanya dipandang lebih mewakili keberagaman, mewakili asas-asas NU tentang Islam Indonesia. Pilihan dan sikap itu sekaligus menegaskan penolakan kaum NU atas ideologi-ideologi scriptural, seperti khilafah dan negara Islam, yang pendukung-pendukungnya ditenggarai berada di kubu lain.

Peran ulama NU dalam menetralkan isu-isu hoaks tentang rezim yang pro-sekularisme, pendukung LGBT, dan sebagainya yang sangat santer menguasai imajinasi publik selama proses pemilihan presiden itu patut dihargai sebagai usaha untuk mengembalikan keadaban dan kejernihan dalam kehidupan beragama dan budaya.

Muhammadiyah, walaupun tidak eksplisit mendukung calon presiden tertentu, tetap menjalankan tanggung jawab kulturalnya melalui pernyataan-pernyataan yang berpihak pada nilai keberagaman dalam demokrasi, konstitusi, keindonesiaan, dan menolak politisasi agama. Hal ini, selain menjadi titik temu antara akidah modern NU dan Muhammadiyah sekaligus menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang memimpikan ideologi lain di luar demokrasi Pancasila.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.