Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Guna Pindah Ibu Kota

Oleh

image-gnews
Peserta apel berbaris saat Apel Bersama TNI, POLRI dan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Apel ini digelar dalam rangka sosialisasi pengamanan Pemilu 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Peserta apel berbaris saat Apel Bersama TNI, POLRI dan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Apel ini digelar dalam rangka sosialisasi pengamanan Pemilu 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

DI ujung periode pertama kekuasaannya, Presiden Joko Widodo semestinya tidak memutuskan proyek mercusuar yang bisa berbahaya: pemindahan ibu kota. Sejarah mencatat, keputusan serupa di sejumlah negara lain tidak menghasilkan hal ideal yang dicita-citakan. Ia tidak perlu mengulang kegagalan-kegagalan itu.

Keputusan memindahkan ibu kota disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas pada Senin, 29 April lalu, ketika perhatian publik masih terfokus pada hasil pemilu. Sejumlah tempat di Jakarta, pada hari-hari itu, memang terendam banjir. Sergapan air bah inilah yang selalu memunculkan wacana pemindahan ibu kota, selain kemacetan lalu lintas yang menurut sejumlah penelitian menimbulkan kerugian besar.

Dengan dasar hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Dalam kajian lembaga itu, disebutkan bahwa Jakarta tidak bisa lagi menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan bisnis. Namun memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah lain pun belum tentu bisa menyelesaikan persoalan itu. Apalagi pemindahan itu jelas memerlukan biaya jumbo.

Pembangunan kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru diperkirakan menyedot anggaran hingga Rp 466 triliun. Biaya yang tak kalah besar mesti disediakan buat ongkos mobilisasi dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal sekitar 195 ribu pegawai pemerintahan. Pendek kata, pemindahan ibu kota merupakan proyek raksasa. Biaya membangun ibu kota baru bisa jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Pertanyaannya: mampu dan perlukah pada saat ini negara menyediakan duit sebesar itu?

Sejarah mencatat, hasil pemindahan ibu kota tak seindah pidato para penggagasnya. Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia di era Presiden Juscelino Kubitschek de Oliveira pada 1960. Brasilia dibangun dengan klaim menjadi ibu kota yang setara bagi semua orang. Kenyataannya, selain soal estetika yang tidak bisa menandingi Rio, pembangunan Brasilia justru menciptakan kesenjangan baru. Kota ini hanya ditinggali kalangan atas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak jauh dari Indonesia, Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw. Belakangan, Naypyidaw menjadi “kota hantu” karena penduduk ogah bermukim di kota itu. Biaya besar dengan hasil yang tak sesuai dengan harapan juga terjadi ketika pemimpin Pantai Gading membangun ibu kota baru di Yamoussoukro. Hampir semua pemindahan itu dilakukan karena pemimpin negara-negara tersebut ingin meninggalkan warisan pada periode kepemimpinannya.

Secara teori, bisa jadi ada manfaatnya ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke luar Jawa. Selama ini, kekuasaan dan bisnis terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, wilayah ini memiliki nilai politik yang jauh lebih tinggi daripada pulau lain di Indonesia. Pemindahan akan membuat kekuasaan dan bisnis berpotensi tersebar ke wilayah baru. Namun ongkos besar dan hasil yang tak sepadan dalam pengalaman negara lain harus menjadi bahan bagi Jokowi untuk menarik kembali keputusannya.

Indonesia tidak atau belum memerlukan ibu kota baru. Presiden Jokowi tidak perlu memaksakan diri menghasilkan peninggalan seperti ini kelak pada akhir kekuasaannya. Kumpulan pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia terlalu berharga untuk digelontorkan buat menghasilkan proyek mercusuar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024