Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Simsalabim Keuangan Garuda

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa
Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa
Iklan

POLEMIK laporan keuangan Garuda Indonesia tidak perlu berlarut-larut bila maskapai penerbangan ini berterus terang soal pendapatan dan kontrak kerja sama yang diperolehnya pada 2018. Tanpa keterbukaan itu, publik akan terus bertanya: bagaimana perusahaan yang berdarah-darah tiba-tiba bisa meraup laba? Apalagi dua komisaris Garuda menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Penolakan itu terungkap saat perusahaan yang mayoritas sahamnya milik negara ini menggelar rapat umum pemegang saham pada 24 April lalu. Pangkal soalnya adalah kontrak kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Perjanjian ini memberikan hak eksklusif kepada Mahata untuk memasang peralatan Internet dan hiburan pada 203 unit pesawat Garuda, Citilink, dan Sriwijaya.

Dari kontrak Oktober 2018 ini, Garuda memperoleh pendapatan US$ 239,9 juta atau sekitar Rp 3,47 triliun dengan kurs 14.481 per dolar Amerika Serikat. Masalahnya, pendapatan selama 15 tahun ke depan itu diakui sebagai penerimaan Garuda pada tahun buku 2018. Rapor keuangan yang merugi Rp 3,05 triliun sepanjang 2017 mendadak menjadi untung Rp 72,69 miliar pada akhir 2018. Padahal, hingga September 2018, Garuda masih tekor Rp 1,6 triliun. Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, komisaris yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, menilai laporan keuangan tersebut menyesatkan. Keduanya adalah perwakilan pengusaha Chairul Tanjung, yang menguasai 28 persen saham Garuda.

Pada dasarnya, pengakuan piutang yang belum dibayarkan sebagai pendapatan merupakan praktik yang lazim dalam akuntansi perusahaan. Dengan metode ini, transaksi dicatat pada saat kontrak ditandatangani, bukan ketika perseroan menerima uang. Namun pencatatan berbasis akrual semacam ini memiliki sejumlah syarat.

Salah satunya adalah perusahaan harus lebih dulu memiliki hak tagih. Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Garuda akan memiliki hak tagih atas biaya kompensasi pemasangan layanan Internet dan manajemen konten setelah perseroan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak. Kewajiban itu antara lain menyediakan pesawat untuk dipasangi perangkat layanan.

Persoalannya, baru Citilink yang menyediakan satu unit pesawat kepada Mahatadari total 50 pesawat Citilink yang dijadwalkan. Anak usaha Garuda itu menargetkan delapan unit pesawat dipasangi perlengkapan serupa pada tahun ini. Ketersediaan pesawat tidak hanya disesuaikan dengan jadwal perawatan, tapi juga bergantung pada persetujuan dari perusahaan lessor sebagai pemilik pesawat. Dengan pelbagai risiko itu, transaksi belum layak dibukukan sebagai pendapatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pencatatan piutang US$ 240 juta pada laporan keuangan Garuda juga harus diikuti pengakuan utang pada laporan keuangan Mahata. Hingga kini, Mahata belum mau mengakuinya karena termin pembayaran belum tertulis jelas pada perjanjian yang mereka teken. Belakangan, terungkap bahwa Garuda dan Mahata belum menyepakati rincian termin pembayaran atas biaya kompensasi pemasangan peralatan di pesawat. Skema pembayaran ini akan didetailkan pada adendum ketiga perjanjian kerja sama.

Dengan skema pembayaran itu, Garuda tidak bisa mengakui pendapatan di muka. Biaya kompensasi atas hak pemasangan layanan Internet dan hiburan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan usaha yang muncul di kemudian harimisalnya bagi hasil pemanfaatan slot iklan. Dengan begitu, biaya kompensasi harus dicatat sebagai pendapatan yang dibagi rata selama kerja sama berlangsung. Dengan langkah ini, pendapatan dan beban operasi terbagi secara merata dalam periode kontrak.

Sebagai pemegang saham terbesar, Kementerian Badan Usaha Milik Negara semestinya bisa mencegah terbitnya laporan keuangan yang mencurigakan. Apalagi kedua komisaris telah menyampaikan keberatan melalui surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno jauh sebelum rapat umum pemegang saham berlangsung. Kementerian selayaknya berteriak paling kencang terhadap keanehan laporan keuangan itu. Sikap Kementerian yang justru setuju kini memantik curiga: untuk alasan apa Garuda “dibedaki”pertimbangan bisnis atau politis?

Rapor merah keuangan Garuda sudah berlangsung lama. Perusahaan ini bahkan hampir masuk kategori bangkrut. Sempat membaik pada 2015 dan 2016, maskapai ini kembali terpuruk dua tahun lalu. Garuda selayaknya lebih terbuka kepada publik dalam menjelaskan skema kerja samanya dengan Mahata. Maskapai ini juga harus bersedia memperbaiki laporannya bila Bursa Efek Indonesia menemukan kekeliruan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024