Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat Pemindahan Ibu Kota

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.
Iklan

Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara sungguh tidak realistis. Biaya membangun ibu kota baru jelas sangat mahal. Anggaran ratusan triliun untuk proyek mercusuar ini akan lebih baik jika dialokasikan buat memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa memindahkan ibu kota bukan sekadar membangun kantor-kantor pemerintahan di lokasi baru. Ratusan ribu aparat pemerintah pusat, termasuk keluarga mereka, harus pula diboyong. Selain kantor pemerintahan, dibutuhkan infrastruktur lain, seperti perumahan, sekolah, dan rumah sakit. Biaya membangun ibu kota baru bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Boyongan ibu kota negara pun akan berdampak pada kantor kedutaan dan perwakilan negara-negara asing. Perusahaan-perusahan besar yang bermarkas di Jakarta pun akan terpengaruh, terutama berkaitan dengan urusan perizinan bisnis. Hal ini justru akan merugikan bagi iklim investasi.

Dari tiga opsi yang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi menyatakan cenderung memilih lokasi baru di luar Pulau Jawa. Salah satu alasannya, Jakarta memikul beban yang terlalu besar sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sehingga menyebabkan kota ini menjadi padat dan lalu lintasnya macet. Alasan ini terlihat masuk akal. Tapi sesungguhnya banyak solusi lain untuk mengatasi problem Jakarta.

Kepadatan terjadi karena pemerintah tidak sanggup mencegah urbanisasi dengan menyediakan lapangan kerja di daerah. Sedangkan kemacetan sulit diurai lantaran pemerintah belum berhasil menyediakan sarana transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah-serta membuat kebijakan lain yang simultan, seperti membatasi jumlah kendaraan. Pemerintah juga belum bersikap tegas dalam menekan pertumbuhan tempat-tempat bisnis di Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika tujuannya untuk mengontrol tata ruang Jakarta, pemerintah semestinya membikin perencanaan pembangunan di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya secara lebih baik. Pemerintah perlu menggeser sentra industri dan bisnis ke luar Jakarta secara perlahan-lahan sehingga perusahaan akan mengikuti dengan membangun kantor di sana. Pemerintah harus pula menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dengan begitu, wilayah lain akan berkembang.

Ada negara yang berhasil memindahkan ibu kota. Contohnya Australia, yang membangun ibu kota baru di Canberra. Tapi hal ini dilakukan dengan persiapan amat lama dan biaya tidak sedikit. Adapun pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia boleh dibilang kurang berjalan mulus. Ibu kota baru, yang tadinya ditujukan untuk orang kaya dan orang miskin, kini hanya menjadi tempat tinggal orang kaya.

Ketimbang menghambur-hamburkan anggaran negara untuk memindahkan ibu kota, Jokowi semestinya berkonsentrasi mendongkrak kinerja pemerintahan pada periode mendatang. Banyak masalah yang perlu dibenahi, dari soal memerangi korupsi, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, hingga mengoptimalkan manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur bagi perekonomian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024