Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur

image-profil

image-gnews
Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur
Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur
Iklan

Emilianus Yakob Sese Tolo
New Mandala Indonesia Fellow, Australian National University’s College of Asia and the Pacific, Canberra, Australia

Proyek infrastruktur pemerintah, baik yang dibiayai oleh dana desa maupun anggaran pemerintah provinsi dan pusat, cenderung dikorupsi oleh para politikus dan birokrat di Indonesia timur. Di Flores, misalnya, Petrus Kanisius, mantan Kepala Desa Runut, Kabupaten Sikka, dipenjara 3 tahun karena melakukan korupsi sekitar Rp 379 juta dari dana desa pada 2017. Selain itu, menurut seorang kontraktor di Flores, seorang kontraktor proyek selalu diminta memberikan 10 persen dari total nilai proyek, entah kepada bupati, Ketua DPRD, atau kepala dinas, sebelum mendapat kontrak proyek infrastruktur tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa pejabat politik dan birokrat berbeda sama-sama menuntut pembayaran 10 persen dari total nilai satu proyek.

Dampaknya, banyak pembangunan infrastruktur yang bermutu buruk. Sebuah gedung perkantoran di Kecamatan Boawae, Flores, misalnya, tidak digunakan setelah pembangunannya selesai dua tahun lalu. Para pegawai mengaku takut menggunakannya karena kualitas gedung yang buruk. Sementara itu, di Borong, Flores, jalan yang menghubungkan Desa Lehong dan Peot, yang dibangun dengan biaya Rp 9 miliar, hanya digunakan selama satu tahun, lalu rusak oleh hujan deras pada 2017. Demikian pula, pada Desember 2018, jalan yang menghubungkan Desa Bugis, Cambir, dan Sola di Kabupaten Manggarai Timur sudah dalam kondisi buruk setelah digunakan selama satu bulan saja.

Banyak contoh proyek infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang sengaja dibangun selama atau dekat musim hujan agar jika bangunannya rusak, yang dipersalahkan adalah alam, seperti hujan dan banjir. Pemerintah daerah kemudian memiliki alasan untuk meminta dana pembangunan baru ke pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan yang rusak itu. Biasanya, anggaran baru ini lebih tinggi dari sebelumnya. Di Kabupaten Lembata, misalnya, pemerintah daerah membangun jembatan di Waima dengan biaya Rp 1,6 miliar. Ketika jembatan runtuh karena banjir, pemerintah daerah meminta dana Rp 30 miliar untuk membangunnya kembali.

Mengapa korupsi proyek infrastruktur merajalela di Indonesia timur? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pers yang tidak kritis, media sosial digital yang kurang berkembang, dan masih kentalnya budaya permisif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sana, tidak sulit untuk membeli pengaruh di media. Media lokal jarang mengkritik pemerintah. Namun masyarakat pun tidak dapat mengandalkan media nasional, yang sangat Jakarta-sentris. Sebab, media nasional, seperti yang ditulis Ross Tapsell (2018: 119) dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, hanya memberikan 10-20 persen konten lokal dalam liputannya. Akibatnya, lembaga pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, cenderung tidak mengetahui kasus korupsi di Indonesia timur.

Media sosial digital juga belum berkembang dengan baik. Penetrasi Internet, menurut Tapsell (2018), hanya 25 persen di Indonesia timur. Di banyak wilayah, satu-satunya koneksi Internet yang dapat diandalkan adalah Telkomsel, yang jauh lebih mahal daripada provider lain di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak semua orang di Indonesia timur bisa mengakses layanan Internet. Selain itu, ada banyak orang yang juga tidak memiliki ponsel. Akibatnya, masyarakat tak dapat secara maksimal menggunakan media digital yang sedang berkembang hari ini untuk mengontrol politikus dan birokrat korup.

Korupsi juga disebabkan oleh norma budaya yang masih permisif terhadap korupsi. Ada kecenderungan umum di masyarakat untuk tidak melaporkan kasus korupsi. Seorang pejabat Badan Pengawas Pemilu di Flores mengatakan kepada saya bahwa lembaganya sangat menyadari permainan politik uang yang terjadi di kabupatennya. Namun, walaupun lembaganya mengetahui terjadi kecurangan seperti ini, mereka hanya akan membawa tindakan kecurangan itu ke ranah hukum jika media terus menekan mereka untuk melakukannya. Padahal politik uang adalah akar dari budaya korupsi di Indonesia timur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024