Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tata Kelola ala Kadarnya

Oleh

image-gnews
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 September 2018. ANTARA
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 28 September 2018. ANTARA
Iklan

PENETAPAN Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan indikasi kuat buruknya tata kelola badan usaha milik negara. Sofyan disangka menerima janji mendapat besel dalam tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Status tersangka ini menambah panjang daftar petinggi perusahaan negara yang tersangkut perkara korupsi.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance (GCG) merupakan keharusan yang tidak boleh ditawar. Namun saat ini masih banyak direksi BUMN yang ogah-ogahan menjalankannya. Praktik lancung itulah yang ditengarai dilakukan Sofyan.

Komisi antikorupsi menjadikan Sofyan pesakitan setelah menjebloskan bekas Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, ke penjara. Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo telah pula divonis pengadilan.

Sofyan tampaknya akan sulit berkelit dari urusan dugaan penerimaan rasuah dalam pemilihan BlackGold Natural Resources sebagai kontraktor PLTU Riau-1. Sejumlah kesaksian tersangka lain serta bukti-bukti dalam persidangan Eni, Idrus, dan Kotjo memperkuat indikasi keterlibatan Sofyan dalam pusaran perkara. Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia ini ditengarai terlibat aktif dalam penunjukan BlackGold Natural Resources-yang sahamnya dimiliki Johannes Kotjo.

Sofyan juga disebut-sebut menerima janji pemberian uang semir sebesar Rp 4,75 miliar nilai yang sama besar dengan rasuah yang diterima Eni dan Idrus. Mengantongi sejumlah alat bukti, KPK menyiapkan pasal berlapis buat Sofyan, di antaranya aturan tentang penerimaan suap sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tindak kejahatan secara bersama-sama.

Bukan kali ini saja Sofyan ditengarai mengabaikan tata kelola dalam menakhodai perusahaan setrum dengan aset mencapai Rp 1.300 triliun tersebut. Sebelumnya, dalam tender pembangunan PLTU Jawa 5 pada April 2016, ia mengambil kebijakan yang memantik curiga. Tender pembangunan pembangkit berkapasitas 2 x 1.000 megawatt itu-merupakan bagian program listrik 35 ribu megawatt-dihentikan Sofyan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.

Padahal proses yang dimulai dua tahun sebelumnya, dengan mengundang sejumlah investor asing, sudah melalui tahap standar pengadaan proyek bertaraf internasional. Panitia lelang yang ditunjuk sudah pula memilih pemenang dengan harga penawaran yang paling murah. Alih-alih meneken kontrak untuk memulai pekerjaan, Sofyan membatalkan tender secara sepihak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua perkara yang terjadi di PLN tersebut merupakan contoh diterabasnya lima prinsip GCG-keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Menerima suap atau mengabaikan proses standar dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis jelas merupakan praktik yang tidak wajar.

Buruknya pelaksanaan tata kelola di perusahaan negara semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Sebelum penetapan tersangka Sofyan Basir, komisi antikorupsi menangkap direktur PT Krakatau Steel (Persero) dan karyawan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam urusan suap. KPK menyebutkan, sepanjang 2004-2018, terdapat 56 BUMN/BUMD yang tersangkut korupsi.

Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan BUMN diperburuk oleh regulasi yang longgar perihal pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Instruksi GCG hanya diatur lewat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Isinya cuma berupa imbauan, tanpa kejelasan sanksi bagi pelanggarnya.

Apa yang terjadi di PLN sepatutnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Tidak tertutup kemungkinan berbagai proyek infrastruktur sepanjang 2014-2019 mengabaikan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Menelan biaya Rp 4.197 triliun, umumnya proyek infrastruktur dikerjakan badan usaha milik negara. Proyek kereta ringan (LRT) Cibubur-Jakarta-Bekasi, misalnya, disebut-sebut dijalankan tanpa skema pendanaan dan landasan hukum yang jelas.

Tanpa upaya serius menjalankan prinsip tata kelola, akan banyak petinggi perusahaan negara kembali terperosok. Kita tak ingin daftar KPK bertambah panjang: banyak petinggi BUMN menjadi pesakitan, lalu masuk penjara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024