Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mempersoalkan Laporan Keuangan Garuda

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Garuda Indonesia harus terbuka mengenai proses penyusunan laporan keuangan tahun buku 2018 yang diduga tidak sesuai dengan pendapatan riil perusahaan pelat merah tersebut. Jangan sampai laporan tersebut malah membebani perseroan di masa depan.

Garuda diketahui memasukkan pendapatan 15 tahun ke depan sebagai pendapatan 2018. Nilainya amat besar, bahkan untuk Garuda, sekitar US$ 239,9 juta atau Rp 3,47 triliun (kurs dalam laporan keuangan 14.481 per dolar AS). Pendapatan tersebut berasal dari kerja sama layanan tambahan antara PT Mahata Aero Teknologi dan anak usaha Garuda, PT Citilink Indonesia, yang diteken pada Oktober 2018 dan berlaku selama 15 tahun. Garuda, yang hingga triwulan ketiga tekor sekitar Rp 1,64 triliun, mendadak untung hampir Rp 72,6 miliar pada akhir 2018.

Memang sah-sah saja Garuda mengklaim transaksinya dengan Mahata sebagai pendapatan. Praktik semacam ini lazim dilakukan oleh perusahaan. Akuntansi mengenalnya sebagai metode akrual, yakni ketika penerimaan dan pengeluaran dicatatkan saat transaksi terjadi, bukan ketika uangnya diterima atau dikeluarkan.

Garuda baru mendapat pembayaran dari Mahata sebesar Rp 96,56 miliar. Ini cuma 2,8 persen dari total kesepakatan. Adapun sisa pembayarannya dimasukkan dalam pendapatan 2018 sebagai piutang lain-lain. Hal ini berpotensi memicu masalah neraca keuangan di masa depan, karena pendapatan dari Mahata sudah tak bisa lagi dibukukan pada tahun-tahun berikutnya, sementara pengeluaran terus berlangsung.

Garuda lebih baik meningkatkan kinerja. Tak bakal gampang, memang. Industri penerbangan sedang menghadapi masa sulit, bahkan untuk maskapai terbaik dunia sekalipun, seperti Cathay Pacific. Maskapai Hong Kong ini mengalami kerugian hampir setengah triliun rupiah pada semester pertama tahun lalu. Penyebabnya di antaranya adalah peningkatan biaya operasional akibat kenaikan biaya perawatan dan harga bahan bakar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Garuda, ada problem kronis lainnya. Maskapai ini terus menghadapi krisis kepemimpinan. Sejak Emirsyah Satar mengundurkan diri pada Desember 2014, maskapai pelat merah ini telah berganti direktur utama tiga kali. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Emirsyah sebagai tersangka dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda.

Sebenarnya tren kinerja Garuda membaik. Pada triwulan pertama 2019, pendapatan Garuda dilaporkan naik 36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Maka, sungguh disayangkan upaya keras itu dirusak. Gara-gara skandal ini, harga saham Garuda di Bursa Efek Indonesia merosot 7,6 persen, menjadi Rp 462 per lembar, pada penutupan Jumat lalu.

Karena itu, langkah Badan Pemeriksa Keuangan dan BEI memeriksa kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda patut didukung. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan juga menelusuri kasus ini, termasuk menemukan motifnya, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab meloloskan laporan keuangan sebuah perusahaan terbuka.

Garuda Indonesia juga harus segera memberi klarifikasi kepada publik, mengingat statusnya sebagai perusahaan terbuka. Jangan sampai publik menganggap Garuda mengarang angka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.