Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saatnya Bersihkan BUMN

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Dirut PLN, Sofyan Basyir. TEMPO/Charisma Adristy
Dirut PLN, Sofyan Basyir. TEMPO/Charisma Adristy
Iklan

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap merupakan peringatan keras untuk atasannya: Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Presiden Joko Widodo. Sudah saatnya pemerintah membersihkan PLN dan semua badan usaha milik negara (BUMN) lainnya dari praktik korupsi.

KPK menjerat Sofyan dalam kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Penyidik menemukan bukti kuat dia menerima suap sebesar Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Jumlah fulus yang sama diterima oleh eks Menteri Sosial Idrus Marham dan politikus Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi Energi di Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Saragih.

Ketiganya menerima imbalan atas penunjukan perusahaan Johannes, BlackGold Natural Resources, sebagai kontraktor PLTU Riau-1. Sulit buat Sofyan berkelit karena pengadilan sudah menyatakan Johannes, Idrus, dan Eni terbukti bersalah. Ketiganya divonis dengan hukuman bervariasi 3-6 tahun penjara.

Penetapan status tersangka untuk Sofyan adalah kasus ketiga yang menjerat direksi BUMN dalam satu bulan terakhir. Pada akhir Maret lalu, direksi PT Pupuk Indonesia dicokok setelah menyuap anggota Fraksi Golkar di DPR, Bowo Sidik Pangarso. Sepekan sebelumnya, direksi PT Krakatau Steel juga ditangkap ketika menerima suap dari rekanan perusahaannya. Sepanjang 2004-2018, KPK telah menyidik berbagai kasus korupsi di 56 BUMN/BUMD di seluruh Indonesia.

Kenyataan pahit ini menandakan amburadulnya penerapan good corporate governance (GCG) di perusahaan milik negara. Ketika direksi terlibat korupsi, jelas perusahaan itu mengabaikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Praktik suap merusak semua prosedur standar pengambilan keputusan yang profesional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kritik atas buruknya tata kelola publik kita sebenarnya bukan hal baru. Pada Oktober 2016, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah menyatakan keprihatinannya soal ini. Organisasi ini menilai mutu tata kelola pemerintahan di Indonesia lebih buruk dibanding di negara berkembang lainnya.

Tak tegasnya komitmen pemerintah juga tecermin dari lemahnya dasar hukum pelaksanaan GCG di lingkungan BUMN. Perkara penting ini hanya diatur lewat Peraturan Menteri Negara BUMN No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Isinya pun lebih mengedepankan imbauan, tanpa sanksi jelas jika ada pelanggaran.

Apa yang terjadi sekarang adalah buah ketidaktegasan itu. Meski BUMN kerap digadang-gadang sebagai lokomotif pembangunan nasional, pemerintah abai memperkuat hal paling fundamental untuk menjamin profesionalisme mereka. Tanpa tata kelola yang memenuhi standar internasional, perusahaan milik negara terancam menjadi sapi perah dan bagian dari transaksi politik belaka. Ini tentu kerugian buat kita semua.

Setelah mandatnya sebagai kepala pemerintahan diperbarui, pembersihan BUMN seharusnya menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Indonesia tak akan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi jika gagal memperbaiki tata kelola perusahaan negaranya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.