Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sofyan End Game

image-profil

image-gnews
Direktur Utama PLN Sofyan Basir saat hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Utama PLN Sofyan Basir saat hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Saat ini film Avengers: Endgame, seri terakhir dari kisah superhero Avengers, sedang diputar di bioskop. Film ini menceritakan para superhero yang menentang keserakahan. Kisah Avengers: Endgame sangat mirip dengan situasi di Indonesia yang tergambar dalam film dokumenter Sexy Killers.

Film Sexy Killers, yang diproduksi oleh rumah produksi Watchdoc, menggambarkan pengelolaan energi, khususnya listrik; pembangkit listrik tenaga uap; dan tambang batu bara yang dipenuhi dengan persekongkolan koruptif sehingga pengelolaannya justru membuat rakyat banyak menderita dan keuntungannya hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, yang digambarkan sebagai masyarakat kelas atas. Film ini sedikit-banyak dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan instansi pemerintah tentang fakta empiris pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Bukti bahwa Sexy Killers menggambarkan fakta empiris adalah terungkapnya konspirasi koruptif antara Eni Saragih, Johannes Kotjo, Idrus Marham, dan Sofyan Basyir dalam kasus PLTU Riau 1. Konspirasi yang pada akhirnya membawa Sofyan Basyir, Direktur Utama PLN, menjadi tersangka ini menggambarkan apa yang ada dalam Sexy Killers benar-benar terjadi dan (masih) terjadi.

Ada kesamaan plot peran Eni, Johannes, Idrus, dan Sofyan sebagaimana diuraikan dan dibuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan apa yang tergambar dalam Sexy Killers. Bahaya sebenarnya adalah kekayaan alam yang semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi secara koruptif oleh pejabat korup dan pengusaha hitam.

Kasus korupsi PLTU Riau 1 merupakan contoh empiris bahwa tata kelola energi masih sarat akan konspirasi koruptif dan mendesak untuk diselesaikan hingga akar masalahnya. KPK sebenarnya telah memiliki tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Film Sexy Killers dan kasus korupsi PLTU Riau 1 dapat menjadi modal bagi tim itu untuk mengurai dan menuntaskan kasus korupsi sejenis, bahkan hingga menjangkau "ikan kakap" yang selama ini belum tersentuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun tim GNPSDA juga perlu berperan dalam pencegahan korupsi. Tim harus fokus menciptakan sistem untuk melakukan langkah antisipasi. Penelitian Widjojo (2000) menunjukkan bahwa yang lebih diperlukan untuk menyelesaikan persoalan konspirasi koruptif di bidang sumber daya alam adalah penciptaan sistem sebagai langkah intercept (antisipasi).

Ini sejalan dengan yang disampaikan Nitibaskara (1996), yakni pencegahan adalah upaya pemberantasan terbaik. Dalam hal ini, menyelesaikan persoalan korupsi di bidang energi dan sumber daya alam tidak cukup hanya dengan menangkap dan memenjarakan para pelakunya. Sistem dan regulasi yang kuat adalah jalan keluar untuk mengakhiri konspirasi koruptif di bidang energi dan sumber daya alam.

Kriminolog spesialis kejahatan konspirasi Jaqueline (2002) menyatakan "trust is good but system is better". Selain harus menempatkan pejabat yang dapat dipercaya secara integritas, pemerintah perlu membangun sistem yang sulit dieksploitasi. Adakah sistem yang tidak bisa dieksploitasi? Jawabannya, dengan fungsi pengawasan yang kuat, seperti audit dan inspektorat yang berfungsi optimal, hal ini akan membuat sistem sempurna dan tidak dapat dieksploitasi.

Masyarakat harus mengapresiasi kinerja KPK menuju "end game" tersebut, tapi akhir ini tidak dapat dicapai tanpa peta jalan, implementasi sistem, dan pengawasan yang kuat. Melindungi kepentingan rakyat tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tapi dengan membangun sistem dan pengawasan yang kuat (preventif). Dengan demikian, hal ini akan memenuhi esensi negara hadir untuk melindungi segenap tumpah darah dan mewujudkan keadilan yang merata.

Guna memperkuat kinerja tim GNPSDA, tim nasional pencegahan korupsi yang telah dibentuk presiden dapat memperkuat kinerja tim GNPSDA, baik yang berkaitan dengan fungsi koordinatif dan preventif maupun penegakan hukum. Esensi negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang harus menjaga kepentingan rakyat dengan mengelola sumber daya alam yang terkandung di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat harus dikembalikan. Dengan demikian, amanat konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945 dapat dilaksanakan untuk menuju kesejahteraan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.