Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membenahi Pemilu Serentak

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghitung surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Karang Panjang, Ambon, Maluku, Sabtu, 20 April 2019. ANTARA/ Atika Fauziyyah
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghitung surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Karang Panjang, Ambon, Maluku, Sabtu, 20 April 2019. ANTARA/ Atika Fauziyyah
Iklan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pemungutan suara 2019 dengan relatif lancar dan aman. Tidak ada konflik fisik, kerusuhan, serta belum ditemukan kecurangan secara masif sejauh ini. Hanya, muncul masalah manajemen perhelatan yang perlu dievaluasi demi perbaikan pemilu di masa mendatang.

Perbaikan manajemen itu amat diperlukan karena pemilu semakin kompleks dan rumit. Jenis surat suara semakin banyak karena pemilu legislatif dan presiden dilakukan serentak. Jumlah pemilih pun meningkat. Calon pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 92,8 juta jiwa yang mencoblos di 810 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

Panitia pencoblosan menanggung tugas cukup berat dalam proses pemilu. Mereka harus memastikan ketersediaan logistik pemilu hingga menghitung perolehan suara. Sebanyak 119 anggota panitia pencoblosan di seluruh Indonesia sampai meninggal setelah hari pemungutan suara. Meski beban tugas pemilu belum tentu menjadi penyebab utama kematian mereka, hal tersebut tetap perlu dijadikan bahan evaluasi oleh KPU.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dan KPU untuk memperbaiki pemilu. Pertama, membenahi urusan penyiapan logistik, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Semua proses itu akan lebih mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital. Tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika pemerintah bersama KPU menyiapkan manajemen pemilu yang lebih canggih.

Kedua, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera mengkaji pelaksanaan pemilu secara elektronik. Dengan pemilu elektronik, proses pencoblosan dan penghitungan suara bisa dilakukan lebih cepat dibanding sistem manual. Beberapa negara, seperti Australia, Brasil, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, sudah menerapkan pemilu elektronik. Bahkan Filipina telah menggelar pemilu elektronik sejak 2010.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebetulnya telah mengembangkan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting). Pencoblosan secara elektronik itu sudah diuji coba dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Bali, pada 2009. Hasilnya, e-voting menghemat anggaran pemilu sekitar 60 persen. Sembilan tahun lalu, Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan bahwa e-voting adalah konstitusional dan dapat diterapkan dalam skala lebih luas.

Ketiga, KPU perlu memperbaiki manajemen kampanye agar semua kontestan pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, mendapat panggung. Perhatian publik selama masa kampanye Pemilu 2019 lebih banyak tertuju pada calon presiden dan wakil presiden. Padahal peranan legislator dan senator Dewan Perwakilan Daerah juga tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara.

Pemilu serentak akan lebih mudah dilaksanakan jika KPU menyiapkan manajemen perhelatan ini secara lebih baik. Pemilih umumnya tidak terlalu kesulitan mencoblos berbagai jenis surat suara. Urusan manajemen pemilulah yang menjadi masalah dan perlu dibenahi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.