Membenahi Pemilu Serentak

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghitung surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Karang Panjang, Ambon, Maluku, Sabtu, 20 April 2019. ANTARA/ Atika Fauziyyah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pemungutan suara 2019 dengan relatif lancar dan aman. Tidak ada konflik fisik, kerusuhan, serta belum ditemukan kecurangan secara masif sejauh ini. Hanya, muncul masalah manajemen perhelatan yang perlu dievaluasi demi perbaikan pemilu di masa mendatang.

Perbaikan manajemen itu amat diperlukan karena pemilu semakin kompleks dan rumit. Jenis surat suara semakin banyak karena pemilu legislatif dan presiden dilakukan serentak. Jumlah pemilih pun meningkat. Calon pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 92,8 juta jiwa yang mencoblos di 810 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

Panitia pencoblosan menanggung tugas cukup berat dalam proses pemilu. Mereka harus memastikan ketersediaan logistik pemilu hingga menghitung perolehan suara. Sebanyak 119 anggota panitia pencoblosan di seluruh Indonesia sampai meninggal setelah hari pemungutan suara. Meski beban tugas pemilu belum tentu menjadi penyebab utama kematian mereka, hal tersebut tetap perlu dijadikan bahan evaluasi oleh KPU.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dan KPU untuk memperbaiki pemilu. Pertama, membenahi urusan penyiapan logistik, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Semua proses itu akan lebih mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital. Tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika pemerintah bersama KPU menyiapkan manajemen pemilu yang lebih canggih.

Kedua, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera mengkaji pelaksanaan pemilu secara elektronik. Dengan pemilu elektronik, proses pencoblosan dan penghitungan suara bisa dilakukan lebih cepat dibanding sistem manual. Beberapa negara, seperti Australia, Brasil, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, sudah menerapkan pemilu elektronik. Bahkan Filipina telah menggelar pemilu elektronik sejak 2010.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebetulnya telah mengembangkan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting). Pencoblosan secara elektronik itu sudah diuji coba dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Bali, pada 2009. Hasilnya, e-voting menghemat anggaran pemilu sekitar 60 persen. Sembilan tahun lalu, Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan bahwa e-voting adalah konstitusional dan dapat diterapkan dalam skala lebih luas.

Ketiga, KPU perlu memperbaiki manajemen kampanye agar semua kontestan pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, mendapat panggung. Perhatian publik selama masa kampanye Pemilu 2019 lebih banyak tertuju pada calon presiden dan wakil presiden. Padahal peranan legislator dan senator Dewan Perwakilan Daerah juga tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara.

Pemilu serentak akan lebih mudah dilaksanakan jika KPU menyiapkan manajemen perhelatan ini secara lebih baik. Pemilih umumnya tidak terlalu kesulitan mencoblos berbagai jenis surat suara. Urusan manajemen pemilulah yang menjadi masalah dan perlu dibenahi.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

8 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

28 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.