Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menimbang Pemilu Elektronik

image-profil

image-gnews
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kanan) Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting Manik, Viryan, dan Sekjen Arif Rahman, memberikan keterangan kepada awak media dalam acara Coffee Morning, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2 Mei 2017. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa pada 2019, pemilu di Indonesia belum dapat menerapkan e-voting (pemungutan suara elektronik). TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kanan) Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting Manik, Viryan, dan Sekjen Arif Rahman, memberikan keterangan kepada awak media dalam acara Coffee Morning, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2 Mei 2017. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa pada 2019, pemilu di Indonesia belum dapat menerapkan e-voting (pemungutan suara elektronik). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Ikhsan Darmawan
Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI

Setelah proses pemberian suara dilakukan rakyat Indonesia pada 17 April lalu, kegaduhan muncul terkait dengan proses penghitungan dan rekap suara Pemilihan Umum 2019. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi catatan penting: penghitungan yang memakan waktu dan melelahkan, adanya suara tidak sah, akurasi hasil penghitungan, dan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan. Apa sebabnya dan apa alternatif solusinya?

Proses penghitungan suara pemilu tahun ini masih manual dan dilakukan untuk lima jabatan (kecuali DKI Jakarta), yaitu Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika satu tempat pemungutan suara (TPS) terdiri atas 300 pemilih dan semua pemilih menggunakan hak suaranya, ada 1.200-1.500 suara yang harus dihitung mulai pukul 13.00.

Dengan kondisi seperti itu, menjadi sulit dielakkan jika proses penghitungan suara di TPS selesai lewat dari pukul 06.00 esok harinya. Pasalnya, semua harus dihitung dengan cermat dan hati-hati satu per satu, dan itu pun belum termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya suara di antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi. Penghitungan selama berjam-jam juga sangat rawan menurunkan konsentrasi, yang berpotensi mengurangi akurasi penghitungan.

Satu hal lagi yang tak kalah krusialnya adalah kekhawatiran terjadinya kecurangan. Meskipun ini sifatnya belum pasti terjadi, kemungkinan kecurangan terjadi menjadi lebih besar karena hasil penghitungan direkap berjenjang, dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat.

Situasi semakin rumit lagi karena Komisi Pemilihan Umum terlihat kewalahan dengan aplikasi Situng. Masyarakat yang ingin mengetahui hasil real count versi KPU makin dibuat "penasaran" karena kecepatan KPU mengelola real count kalah cepat dibandingkan dengan kelompok sukarelawan Kawalpemilu.org.

Lantas, apa alternatif solusinya? Menurut saya, kita perlu serius memikirkan pentingnya pemilu elektronik. Pemilu elektronik yang seperti apa dan bagaimana wujudnya? Salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah model pemilu Filipina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Mei 2016, saya berkesempatan melihat langsung bagaimana Filipina menggelar pemilu secara elektronik. Mereka melakukan pemilu serentak untuk presiden, parlemen, bahkan untuk sebagian jabatan setingkat bupati/wali kota di Indonesia. Filipina juga masih menggunakan model kertas suara, tapi penghitungan dan rekapitulasinya dilakukan secara elektronik.

Pemilih yang hadir ke TPS diberi kertas suara yang berisikan nama-nama calon untuk semua jabatan di satu kertas yang ukurannya jauh lebih kecil daripada surat suara di Indonesia. Pemilih tinggal mengarsir dengan pensil pilihan mereka. Setelah diarsir, surat suara dimasukkan ke mesin penghitung. Setiap kali surat suara dimasukkan pemilih, mesin sudah otomatis menghitung suara. Pemilih juga dapat mengecek akurasi pilihannya karena mesin mengeluarkan paper trail yang dapat dilihat pemilih dan setelah itu dimasukkan kembali ke kotak audit.

Setelah TPS ditutup, panitia TPS bersama saksi (dan pemantau) bersama-sama menyaksikan hasil penghitungan yang dirilis oleh mesin penghitung. Hasil penghitungan sudah mencakup semua jabatan yang diperebutkan dalam bentuk kertas hasil penghitungan, yang dapat diperoleh panitia dan saksi untuk dijadikan rujukan.

Panitia dan saksi kemudian menandatangani hasil penghitungan suara, dan mesin penghitung dapat langsung mengirimkan hasil penghitungan ke KPU Pusat Filipina di Manila. Mesin tersebut memiliki sinyal transmisi "jalur khusus" yang, menurut KPU Filipina, tidak dapat "dimasuki" oleh pihak yang mau mencoba-coba mengubah hasil.

Apabila terdapat kesulitan sinyal, panitia dapat segera mengirimkan chip khusus yang berisi data hasil penghitungan ke kantor panitia pemilu tingkat kota terdekat. Chip itu tidak bisa dibaca sembarangan oleh publik meskipun bentuknya mirip dengan flashdisk. Setelah data diterima panitia tingkat kota, panitia di KPU akan menerima data yang dikirim itu dan merekapnya, sehingga pada pukul 21.00-22.00 pada hari yang sama, KPU dapat memperoleh hasil real count yang dapat dipercaya oleh publik.

Penghitungan dan rekap manual dalam pemilu Indonesia selalu mengulang siklus potensi empat masalah yang disebutkan sebelumnya. Sudah saatnya pembuat kebijakan memikirkan dan menimbang pelaksanaan pemilu secara elektronik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024