Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekonsiliasi Pasca-Pemilu 2019

image-profil

image-gnews
Relawan Emak-emak Pro Demokrasi membawa poster bertuliskan KPU jangan curang dalam aksi di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.Relawan ini juga merupakan pendukung Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Relawan Emak-emak Pro Demokrasi membawa poster bertuliskan KPU jangan curang dalam aksi di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.Relawan ini juga merupakan pendukung Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Nova Riyanti Yusuf
Anggota Komisi IX DPR RI

Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80 persen dalam Pemilihan Umum 2019, jelaslah mengapa terjadi beberapa perubahan suasana bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Antusiasme tersebut menunjukkan pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Pendewasaan itu ditandai dengan pemahaman tentang hak pilih dan ikut menentukan hasil pemilu. Namun ada interpretasi lain bahwa sesungguhnya masyarakat yang begitu antusias mencoblos adalah bentuk mekanisme pertahanan diri untuk mencegah potensi chaos, konflik, atau bentuk-bentuk "mengerikan" lainnya, yang dikhawatirkan bisa menimpa Indonesia jika mereka berdiam diri di rumah.

Mekanisme pertahanan diri ini bertumbuh selama masa kampanye akibat fear-mongering atau kampanye menjual ketakutan yang dilakukan oleh "oknum-oknum" tim sukses yang terus meningkat sampai menjelang masa tenang. Akibatnya, masyarakat pun memberdayakan diri dan berbondong-bondong mencoblos untuk melindungi dirinya agar ancaman tersebut tidak menjadi kenyataan. Fear-mongering, yang kemudian diikuti oleh surat dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menanggapi cara-cara kampanye yang berpotensi memecah-belah bangsa alih-alih berfokus pada sosialisasi visi-misi, ikut menyadarkan masyarakat bahwa hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi.

Polarisasi itu begitu ekstrem sehingga harus ada sebuah rencana rekonsiliasi pasca-pemilu. Gesekan-gesekan antara kubu pendukung Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur terjadi begitu keras, terutama di media sosial, yang telah tumbuh subur menjadi ladang hoaks yang miskin fakta, segregatif, dan primordial. Gesekan semacam ini terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta bekerja sama dengan sebuah platform media sosial melakukan survei kecemasan terhadap 700 pengguna dengan 107 partisipan aktif. Instrumen yang digunakan adalah Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). Mayoritas partisipan adalah milenial berusia 19-27 tahun. Salah satu hasil menunjukkan bahwa kecemasan pada partisipan pengguna media sosial dan aktif mencari berita ihwal pemilihan Gubernur DKI adalah 57,4 persen, dan kecemasan pada partisipan pengguna media sosial tapi tidak aktif mencari berita mengenai pemilihan Gubernur DKI adalah 56,4 persen. Hal ini wajar karena mudahnya informasi menyebar tanpa harus aktif mencari berita terkait.

Survei ini bersifat pendahuluan tapi minimal memberi gambaran bahwa kesehatan jiwa masyarakat dapat menjadi korban manuver politik. Sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi, seharusnya rencana rekonsiliasi mulai dirintis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesungguhnya, sebuah kontestasi pemilihan presiden di sebuah negara yang besar seperti Indonesia akan tetap menempatkan pihak yang kalah pada posisi terhormat. Namun unjuk kekuatan yang berlangsung selama masa kampanye harus berhenti. Kedua kubu harus menanggalkan seragam atau atributnya. Siapa pun kubu yang kalah harus siap bertransformasi menjadi peran lain, misalnya menjadi oposisi di parlemen.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak pada tahun ini juga membuat rentang perhatian masyarakat tersedot kepada pasangan calon presiden-wakil presiden dan melupakan pemilu legislatif. Pemahaman calon pemilih tentang calon presiden dan wakil presiden sudah sangat memadai tapi masih kurang pada calon legislator.

Tak sedikit Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mengimbau masyarakat untuk mencoblos partainya saja jika tidak mengenal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politiklah yang kemudian menentukan suara itu diberikan kepada calon legislator yang mana. Akibatnya, hasil pemilu legislatif tetap menjadi preferensi partai politik, bukan suara rakyat yang diwakili.

Tidak sedikit pula pemilih yang asal mencoblos calon legislator, padahal tanggung jawab, privilege, dan fasilitas yang mereka dapat akan dimiliki selama lima tahun. Hal ini sangatlah mubazir. Ditambah lagi dengan berbagai kasus para kandidat yang menyiapkan amplop berisi uang untuk "serangan fajar". Hal ini bisa dilihat sebagai upaya frustrasi kandidat untuk memperkenalkan dirinya kepada konstituen.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia saat ini karena peran mereka bisa dikatakan telah selesai saat mencoblos. Saat ini sampai pengumuman resmi hasil penghitungan suara adalah tugas penting dan utama KPU. Masyarakat harus mampu kembali ke jati diri masing-masing, melepaskan fanatisme atas pilihannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalaupun pilihannya menang, mereka tidak boleh lengah dan tetap kritis terhadap kinerja pilihannya. Sesungguhnya, masyarakat bisa menjadi pihak yang lebih dewasa dan mengajari para elite untuk segera melakukan rekonsiliasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024