Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekonsiliasi Pasca-Pemilu 2019

image-profil

image-gnews
Relawan Emak-emak Pro Demokrasi membawa poster bertuliskan KPU jangan curang dalam aksi di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.Relawan ini juga merupakan pendukung Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Relawan Emak-emak Pro Demokrasi membawa poster bertuliskan KPU jangan curang dalam aksi di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.Relawan ini juga merupakan pendukung Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Nova Riyanti Yusuf
Anggota Komisi IX DPR RI

Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80 persen dalam Pemilihan Umum 2019, jelaslah mengapa terjadi beberapa perubahan suasana bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Antusiasme tersebut menunjukkan pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Pendewasaan itu ditandai dengan pemahaman tentang hak pilih dan ikut menentukan hasil pemilu. Namun ada interpretasi lain bahwa sesungguhnya masyarakat yang begitu antusias mencoblos adalah bentuk mekanisme pertahanan diri untuk mencegah potensi chaos, konflik, atau bentuk-bentuk "mengerikan" lainnya, yang dikhawatirkan bisa menimpa Indonesia jika mereka berdiam diri di rumah.

Mekanisme pertahanan diri ini bertumbuh selama masa kampanye akibat fear-mongering atau kampanye menjual ketakutan yang dilakukan oleh "oknum-oknum" tim sukses yang terus meningkat sampai menjelang masa tenang. Akibatnya, masyarakat pun memberdayakan diri dan berbondong-bondong mencoblos untuk melindungi dirinya agar ancaman tersebut tidak menjadi kenyataan. Fear-mongering, yang kemudian diikuti oleh surat dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menanggapi cara-cara kampanye yang berpotensi memecah-belah bangsa alih-alih berfokus pada sosialisasi visi-misi, ikut menyadarkan masyarakat bahwa hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi.

Polarisasi itu begitu ekstrem sehingga harus ada sebuah rencana rekonsiliasi pasca-pemilu. Gesekan-gesekan antara kubu pendukung Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur terjadi begitu keras, terutama di media sosial, yang telah tumbuh subur menjadi ladang hoaks yang miskin fakta, segregatif, dan primordial. Gesekan semacam ini terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta bekerja sama dengan sebuah platform media sosial melakukan survei kecemasan terhadap 700 pengguna dengan 107 partisipan aktif. Instrumen yang digunakan adalah Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). Mayoritas partisipan adalah milenial berusia 19-27 tahun. Salah satu hasil menunjukkan bahwa kecemasan pada partisipan pengguna media sosial dan aktif mencari berita ihwal pemilihan Gubernur DKI adalah 57,4 persen, dan kecemasan pada partisipan pengguna media sosial tapi tidak aktif mencari berita mengenai pemilihan Gubernur DKI adalah 56,4 persen. Hal ini wajar karena mudahnya informasi menyebar tanpa harus aktif mencari berita terkait.

Survei ini bersifat pendahuluan tapi minimal memberi gambaran bahwa kesehatan jiwa masyarakat dapat menjadi korban manuver politik. Sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi, seharusnya rencana rekonsiliasi mulai dirintis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesungguhnya, sebuah kontestasi pemilihan presiden di sebuah negara yang besar seperti Indonesia akan tetap menempatkan pihak yang kalah pada posisi terhormat. Namun unjuk kekuatan yang berlangsung selama masa kampanye harus berhenti. Kedua kubu harus menanggalkan seragam atau atributnya. Siapa pun kubu yang kalah harus siap bertransformasi menjadi peran lain, misalnya menjadi oposisi di parlemen.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak pada tahun ini juga membuat rentang perhatian masyarakat tersedot kepada pasangan calon presiden-wakil presiden dan melupakan pemilu legislatif. Pemahaman calon pemilih tentang calon presiden dan wakil presiden sudah sangat memadai tapi masih kurang pada calon legislator.

Tak sedikit Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mengimbau masyarakat untuk mencoblos partainya saja jika tidak mengenal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politiklah yang kemudian menentukan suara itu diberikan kepada calon legislator yang mana. Akibatnya, hasil pemilu legislatif tetap menjadi preferensi partai politik, bukan suara rakyat yang diwakili.

Tidak sedikit pula pemilih yang asal mencoblos calon legislator, padahal tanggung jawab, privilege, dan fasilitas yang mereka dapat akan dimiliki selama lima tahun. Hal ini sangatlah mubazir. Ditambah lagi dengan berbagai kasus para kandidat yang menyiapkan amplop berisi uang untuk "serangan fajar". Hal ini bisa dilihat sebagai upaya frustrasi kandidat untuk memperkenalkan dirinya kepada konstituen.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia saat ini karena peran mereka bisa dikatakan telah selesai saat mencoblos. Saat ini sampai pengumuman resmi hasil penghitungan suara adalah tugas penting dan utama KPU. Masyarakat harus mampu kembali ke jati diri masing-masing, melepaskan fanatisme atas pilihannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalaupun pilihannya menang, mereka tidak boleh lengah dan tetap kritis terhadap kinerja pilihannya. Sesungguhnya, masyarakat bisa menjadi pihak yang lebih dewasa dan mengajari para elite untuk segera melakukan rekonsiliasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.