Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aroma Korupsi di Kabinet Jokowi

Oleh

image-gnews
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp 10.000-11.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp 10.000-11.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

PENGAKUAN tersangka suap pengangkutan pupuk, Bowo Sidik Pangarso, makin memperlihatkan praktik kotor di kalangan menteri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengungkap bahwa sebagian duit miliaran rupiah yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Suap itu diduga berkaitan dengan kebijakan perdagangan gula.

Bowo Sidik diciduk KPK lewat operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Politikus Golkar ini diduga menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Bowo berperan membantu perusahaan ini mendapat kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Dalam penangkapan itu, komisi antikorupsi menyita bukti uang Rp 8 miliar. Uang yang sudah dipecah dalam 400 ribu amplop itu diduga akan dibagikan kepada masyarakat di Jawa Tengah untuk memenangi pemilihan umum.

Rupanya, bukan hanya dari PT Humpuss, duit yang disita komisi antikorupsi tersebut diduga juga berasal Menteri Enggar. Pengakuan ini disampaikan dalam pemeriksaan KPK. Anggota Komisi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR ini dikenal cukup dekat dengan Enggar. Aliran duit dari Menteri Perdagangan tersebut berkaitan dengan peran Bowo mengamankan kebijakan perdagangan gula. Tersangka ditengarai pula mendapatkan jatah kuota impor daging.

Komisi antikorupsi semestinya segera membongkar tuntas dugaan suap Enggar. Patgulipat di balik kebijakan jelas menimbulkan mudarat. Dalam kasus impor gula dan daging, suap akan menimbulkan tambahan biaya bagi pengusaha. Akhirnya masyarakat yang menanggungnya karena harga bahan kebutuhan sehari-hari ini menjadi mahal. Pada era kepemimpinan Enggar, Kementerian Perdagangan cukup banyak mengeluarkan izin impor. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai impor semester pertama 2018, misalnya, mencapai US$ 89,05 miliar atau meningkat 23,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tanpa harus menunggu langkah KPK, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera memanggil Menteri Enggar. Jokowi tak perlu ragu memintanya mundur atau memecat menteri dari Partai NasDem ini. Sikap tegas amat penting buat membersihkan kabinet dari korupsi. Bukan cuma Enggar, ada menteri lain yang kerap disebut terlibat dalam kasus yang tengah ditangani KPK. Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut hingga membusukkan kabinet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden perlu menyadari bahwa peluang korupsi selalu muncul pada setiap program pemerintah. Hal ini terjadi sebelumnya dalam kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. KPK akhirnya menangkap Menteri Sosial Idrus Marham karena ia terlibat suap proyek ini. Saat menjadi anggota DPR, Idrus dituduh membantu rekannya, Eni Maulani Saragih, mendapatkan fee dari investor pelaksana proyek Johannes B. Kotjo.

Jokowi, yang hampir dipastikan memenangi Pemilu 2019, semestinya tidak mengulangi kesalahan serupa dalam menyusun kabinet mendatang. Realitasnya, memang sulit bagi Presiden untuk tidak mengakomodasi keinginan partai politik pendukung dalam memilih menteri. Tapi Jokowi seharusnya hanya memilih calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik.

Presiden perlu pula mencegah kementerian penting atau pengurusan bidang teknis dipegang politikus. Lebih baik pos-pos seperti ini dipegang figur profesional dan berintegritas yang jauh dari kepentingan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.