PENGAKUAN tersangka suap pengangkutan pupuk, Bowo Sidik Pangarso, makin memperlihatkan praktik kotor di kalangan menteri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengungkap bahwa sebagian duit miliaran rupiah yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Suap itu diduga berkaitan dengan kebijakan perdagangan gula.
Bowo Sidik diciduk KPK lewat operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Politikus Golkar ini diduga menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Bowo berperan membantu perusahaan ini mendapat kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Dalam penangkapan itu, komisi antikorupsi menyita bukti uang Rp 8 miliar. Uang yang sudah dipecah dalam 400 ribu amplop itu diduga akan dibagikan kepada masyarakat di Jawa Tengah untuk memenangi pemilihan umum.
Rupanya, bukan hanya dari PT Humpuss, duit yang disita komisi antikorupsi tersebut diduga juga berasal Menteri Enggar. Pengakuan ini disampaikan dalam pemeriksaan KPK. Anggota Komisi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR ini dikenal cukup dekat dengan Enggar. Aliran duit dari Menteri Perdagangan tersebut berkaitan dengan peran Bowo mengamankan kebijakan perdagangan gula. Tersangka ditengarai pula mendapatkan jatah kuota impor daging.
Komisi antikorupsi semestinya segera membongkar tuntas dugaan suap Enggar. Patgulipat di balik kebijakan jelas menimbulkan mudarat. Dalam kasus impor gula dan daging, suap akan menimbulkan tambahan biaya bagi pengusaha. Akhirnya masyarakat yang menanggungnya karena harga bahan kebutuhan sehari-hari ini menjadi mahal. Pada era kepemimpinan Enggar, Kementerian Perdagangan cukup banyak mengeluarkan izin impor. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai impor semester pertama 2018, misalnya, mencapai US$ 89,05 miliar atau meningkat 23,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Tanpa harus menunggu langkah KPK, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera memanggil Menteri Enggar. Jokowi tak perlu ragu memintanya mundur atau memecat menteri dari Partai NasDem ini. Sikap tegas amat penting buat membersihkan kabinet dari korupsi. Bukan cuma Enggar, ada menteri lain yang kerap disebut terlibat dalam kasus yang tengah ditangani KPK. Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut hingga membusukkan kabinet.
Presiden perlu menyadari bahwa peluang korupsi selalu muncul pada setiap program pemerintah. Hal ini terjadi sebelumnya dalam kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. KPK akhirnya menangkap Menteri Sosial Idrus Marham karena ia terlibat suap proyek ini. Saat menjadi anggota DPR, Idrus dituduh membantu rekannya, Eni Maulani Saragih, mendapatkan fee dari investor pelaksana proyek Johannes B. Kotjo.
Jokowi, yang hampir dipastikan memenangi Pemilu 2019, semestinya tidak mengulangi kesalahan serupa dalam menyusun kabinet mendatang. Realitasnya, memang sulit bagi Presiden untuk tidak mengakomodasi keinginan partai politik pendukung dalam memilih menteri. Tapi Jokowi seharusnya hanya memilih calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik.
Presiden perlu pula mencegah kementerian penting atau pengurusan bidang teknis dipegang politikus. Lebih baik pos-pos seperti ini dipegang figur profesional dan berintegritas yang jauh dari kepentingan politik.
