Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aroma Korupsi di Kabinet Jokowi

Oleh

image-gnews
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp 10.000-11.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp 10.000-11.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

PENGAKUAN tersangka suap pengangkutan pupuk, Bowo Sidik Pangarso, makin memperlihatkan praktik kotor di kalangan menteri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengungkap bahwa sebagian duit miliaran rupiah yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Suap itu diduga berkaitan dengan kebijakan perdagangan gula.

Bowo Sidik diciduk KPK lewat operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Politikus Golkar ini diduga menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Bowo berperan membantu perusahaan ini mendapat kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Dalam penangkapan itu, komisi antikorupsi menyita bukti uang Rp 8 miliar. Uang yang sudah dipecah dalam 400 ribu amplop itu diduga akan dibagikan kepada masyarakat di Jawa Tengah untuk memenangi pemilihan umum.

Rupanya, bukan hanya dari PT Humpuss, duit yang disita komisi antikorupsi tersebut diduga juga berasal Menteri Enggar. Pengakuan ini disampaikan dalam pemeriksaan KPK. Anggota Komisi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR ini dikenal cukup dekat dengan Enggar. Aliran duit dari Menteri Perdagangan tersebut berkaitan dengan peran Bowo mengamankan kebijakan perdagangan gula. Tersangka ditengarai pula mendapatkan jatah kuota impor daging.

Komisi antikorupsi semestinya segera membongkar tuntas dugaan suap Enggar. Patgulipat di balik kebijakan jelas menimbulkan mudarat. Dalam kasus impor gula dan daging, suap akan menimbulkan tambahan biaya bagi pengusaha. Akhirnya masyarakat yang menanggungnya karena harga bahan kebutuhan sehari-hari ini menjadi mahal. Pada era kepemimpinan Enggar, Kementerian Perdagangan cukup banyak mengeluarkan izin impor. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai impor semester pertama 2018, misalnya, mencapai US$ 89,05 miliar atau meningkat 23,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tanpa harus menunggu langkah KPK, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera memanggil Menteri Enggar. Jokowi tak perlu ragu memintanya mundur atau memecat menteri dari Partai NasDem ini. Sikap tegas amat penting buat membersihkan kabinet dari korupsi. Bukan cuma Enggar, ada menteri lain yang kerap disebut terlibat dalam kasus yang tengah ditangani KPK. Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan masalah seperti ini berlarut-larut hingga membusukkan kabinet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden perlu menyadari bahwa peluang korupsi selalu muncul pada setiap program pemerintah. Hal ini terjadi sebelumnya dalam kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. KPK akhirnya menangkap Menteri Sosial Idrus Marham karena ia terlibat suap proyek ini. Saat menjadi anggota DPR, Idrus dituduh membantu rekannya, Eni Maulani Saragih, mendapatkan fee dari investor pelaksana proyek Johannes B. Kotjo.

Jokowi, yang hampir dipastikan memenangi Pemilu 2019, semestinya tidak mengulangi kesalahan serupa dalam menyusun kabinet mendatang. Realitasnya, memang sulit bagi Presiden untuk tidak mengakomodasi keinginan partai politik pendukung dalam memilih menteri. Tapi Jokowi seharusnya hanya memilih calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik.

Presiden perlu pula mencegah kementerian penting atau pengurusan bidang teknis dipegang politikus. Lebih baik pos-pos seperti ini dipegang figur profesional dan berintegritas yang jauh dari kepentingan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024