Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Serentak Jauh Lebih Baik

Oleh

image-gnews
Anggota PPLN Beijing melakukan penghitungan surat suara Pemilu 2019 yang dikirimkan oleh para pemilih WNI  dari berbagai daerah di China melalui pos di KBRI Beijing, Rabu, 17 April 2019. Pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 1.458 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 327 suara. ANTARA
Anggota PPLN Beijing melakukan penghitungan surat suara Pemilu 2019 yang dikirimkan oleh para pemilih WNI dari berbagai daerah di China melalui pos di KBRI Beijing, Rabu, 17 April 2019. Pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 1.458 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 327 suara. ANTARA
Iklan

KITA perlu angkat topi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum. KPU cukup berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif dan presiden secara serentak untuk pertama kali. Meski ada masalah di sejumlah tempat, efeknya tak membesar, apalagi sampai mengganggu pelaksanaan pemilu secara nasional.

Sebanyak 2.249 tempat pemungutan suara di 18 kabupaten/kota memang tak bisa menggelar pemungutan suara pada 17 April lalu karena keterlambatan distribusi logistik. Ada pula faktor bencana alam, seperti banjir di Kota Jambi. Hanya, jumlah tempat pemungutan suara yang mesti mengadakan pemilu susulan itu cuma 0,28 persen dari 810 ribu TPS di seluruh Indonesia.

Insiden lain adalah pencoblosan ilegal surat suara di Malaysia. Ada pula para pemilih di Sydney, Australia, yang tak bisa mencoblos karena petugas terburu-buru menutup TPS. Semua ini harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU.

Tak mudah memang menyelenggarakan pemilu untuk 192 juta pemilih di negeri ini. Dengan sistem lima surat suara-kecuali DKI Jakarta, yang tak memiliki DPRD kabupaten/kota-pemilihan harus digelar serentak selama satu hari. Di India, yang memiliki 930 juta pemilih, misalnya, pemilu memakan waktu enam pekan. Toh, dengan segala keruwetan pemilu di negara kita-kerap dianggap paling rumit sedunia-pelaksanaannya jauh dari konflik fisik.

Pemilu serentak merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi lima tahun lalu. Mahkamah menyatakan pemilu yang terpisah tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatkan transaksi politis antara calon presiden-wakil presiden dan partai. Dalam pemilu kali ini, transaksi tersebut masih terjadi, tapi sedikit berkurang dibanding pemilu sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan serentak juga menghemat duit negara. Dengan penambahan sekitar 4 juta pemilih, anggaran pemilu hanya naik Rp 800 miliar dibanding pada 2014, yang nilainya Rp 24,1 triliun. Pemilu yang terpisah membuat KPU harus dua kali membayar honor petugas serta logistik dan distribusinya.

Maka niat sejumlah partai memisahkan lagi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden patut ditolak. Alasan pecahnya konsentrasi partai dalam memenangi pemilu bisa diatasi lewat pengaturan kampanye secara lebih baik. Coattail effect atau efek ekor jas pemilihan presiden terhadap partai asal calon presiden ternyata juga tak sebesar yang dicemaskan kalangan partai politik. Perolehan suara PDI Perjuangan dan Gerindra memang naik, tapi sejumlah partai lain juga berhasil meraih suara yang cukup bagus.

Yang amat mendesak untuk direvisi adalah aturan presidential threshold. Selama ini, kandidat presiden harus dicalonkan partai-partai yang menguasai minimal 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu. Aturan ini menyebabkan pemilihan presiden jadi kurang menarik karena terlalu sedikit kandidat. Revisi aturan ambang batas diperlukan agar makin banyak tokoh yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Publik pun akan diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan.

Demi meningkatkan mutu dan kelancaran pemilihan umum, pemerintah sebaiknya pula segera menyiapkan pemilu secara elektronik. Voting elektronik akan jauh lebih simpel dan cepat ketimbang pencoblosan konvensional. Pemantauannya pun akan lebih efisien. Sistem ini bisa mempermudah KPU menyelenggarakan Pemilu 2024, yang lebih rumit karena pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah akan dilakukan serentak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024