Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Kemenangan

Oleh

image-gnews
Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

HASIL hitung cepat pemilihan presiden 2019 memang menunjukkan kekalahan Prabowo Subianto, tapi Joko Widodo tidak bisa disebut unggul meyakinkan. Jika hasil pemungutan suara resmi kelak tak bergeser jauh dari angka hitung cepat lembaga survei, sang inkumben hanya unggul dengan selisih 1-2 persen dari kemenangannya lima tahun lalu.

Dengan demikian, hasil pemilihan 17 April 2019 tak hanya berarti pemberian mandat rakyat kepada Jokowi untuk menjadi presiden lima tahun lagi, tapi juga peringatan yang benderang agar dia mengubah kebijakan dan prioritas pemerintahan. Sebagai petahana yang punya kesempatan menyodorkan bukti kinerja ketimbang janji-janji belaka, persentase kemenangan Jokowi jauh dari mengesankan.

Hasil sigi lembaga survei menunjukkan Jokowi kalah di lebih banyak provinsi ketimbang lima tahun lalu. Untungnya, dia unggul di provinsi dengan jumlah pemilih besar, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini lagi-lagi menunjukkan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi untuk masa pemerintahannya yang kedua.

Isu pertama yang mesti diperhatikan sang pemenang adalah perbaikan tata kelola ekonomi. Salah satu hal yang paling mendesak adalah subsidi energi yang terus memberatkan keuangan Pertamina dan PLN. Keengganan pemerintah melepas harga Premium sepenuhnya kepada mekanisme pasar, misalnya, jelas tak konsisten dengan janji kampanye Jokowi. Jika tak diubah, kebijakan subsidi energi seperti sekarang amat membebani neraca transaksi berjalan.

Pada periode kedua ini, Jokowi punya kesempatan mengesampingkan pertimbangan politis dalam pengelolaan ekonomi. Transparansi dan konsistensi akan membantu pelaku pasar merencanakan strategi. Sikap plinplan seperti yang ditunjukkan pemerintah dalam pengumuman kenaikan harga Premium dan penetapan daftar negatif investasi, misalnya, tak boleh lagi terjadi. Selain itu, badan usaha milik negara tak bisa terus dipaksa mengejar target pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pertimbangan pasar dan kondisi keuangannya sendiri.

Pembenahan juga harus dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penundaan kenaikan premi iuran tanpa alasan yang kuat-meski semua kalkulasi aktuaria menunjukkan perusahaan telah didera defisit-sangat berbahaya bagi masa depan program asuransi kesehatan universal ini. Setelah pemilu usai, pemerintah selayaknya bertindak lebih rasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isu berikutnya adalah soal penegakan hukum. Pemerintah harus menjamin independensi lembaga penegak hukum, dari polisi, jaksa, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesan bahwa pengusutan kasus pidana di kepolisian bisa dipesan sesuai dengan kehendak pemerintah memberikan sinyal amat buruk kepada orang banyak. Figur-figur yang memimpin lembaga penegak hukum seharusnya nonpartisan dan profesional. Jokowi tak boleh lagi menempatkan politikus sebagai jaksa agung.

Komitmen Jokowi soal pemberantasan korupsi juga harus diperkuat. Rongrongan terhadap efektivitas KPK lima tahun terakhir bisa terjadi karena Presiden tidak tegas melindungi lembaga itu. Dilakukan unsur polisi di dalam KPK, intervensi semacam itu mencederai integritas Komisi. Membiarkan KPK dilemahkan secara sistematis dari dalam berisiko memukul mundur gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Isu ketiga, yang tak kalah penting, adalah soal perlindungan hak asasi manusia kaum minoritas. Persekusi atas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transeksual, pemeluk kepercayaan yang dinilai menyimpang seperti Ahmadiyah dan Syiah, serta kelompok marginal lain tak boleh lagi terjadi. Apalagi kelompok ini jelas menitipkan aspirasi mereka kepada Jokowi, bukan penantangnya.

Dominannya suara partai nasionalis pluralis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam pemilu legislatif menunjukkan tren serupa. Kemenangan Jokowi dan partai-partai ini bisa ditafsirkan sebagai penolakan pemilih atas maraknya politik identitas yang mencoba membelah Indonesia selama masa kampanye. Jokowi harus menangkap tren elektoral ini dan berdiri paling depan memastikan perilaku intoleran dengan dalih apa pun tak punya tempat lagi.

Pengumuman resmi hasil pemilihan presiden jelas masih menunggu hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Namun tak ada salahnya jika Presiden Joko Widodo dan barisan pendukungnya mulai memilah-milah prioritas kerja dan figur-figur yang bisa membantu di kabinet. Lima tahun kedua ini harus lebih baik daripada yang pertama. Tak selayaknya Jokowi menyia-nyiakan kepercayaan orang ramai ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024