Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu dalam Bayang-bayang Ketimpangan

image-profil

image-gnews
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto (kiri) dan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution (tengah) memperlihatkan barang bukti kasus dugaan politik uang di kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, di Riau, Selasa, 16 April 2019. Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pekanbaru menangkap empat orang dalam kasus dugaan serangan fajar di salah satu hotel di Pekanbaru dengan barang bukti uang Rp506 juta.  ANTARA
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto (kiri) dan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution (tengah) memperlihatkan barang bukti kasus dugaan politik uang di kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, di Riau, Selasa, 16 April 2019. Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pekanbaru menangkap empat orang dalam kasus dugaan serangan fajar di salah satu hotel di Pekanbaru dengan barang bukti uang Rp506 juta. ANTARA
Iklan

Egi Primayogha
Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch

Perhelatan pemilihan umum kita masih dicemari oleh praktik politik uang. Lebarnya jurang ketimpangan ekonomi akan memicu praktik politik uang. Praktik ini semakin marak oleh kehadiran elite kaya sebagai pemberi materi dan pemilih yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai penerima.

Ketimpangan di Indonesia terus berada pada titik mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik menyatakan, per September 2018, rasio Gini berada pada angka 0,384. Semakin dekat pada angka 1, ketimpangan semakin lebar. Kendati mengalami penurunan dari 0,389 pada Maret 2018, kenyataan bahwa tingkat ketimpangan begitu tinggi tak bisa ditutupi.

Rasio Palma, alternatif pengukuran yang berangkat dari kritik atas rasio Gini, memberikan angka 1,8 kepada Indonesia. Ketimpangan semakin lebar ketika menjauhi angka 0. Angka ini didapat dari pengukuran pada 2010-2017. Rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya dengan 40 persen penduduk termiskin.

Kedua pengukuran ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan inilah yang turut menyuburkan praktik-praktik koruptif dalam kontestasi elektoral yang makin marak setelah pemilihan umum langsung pertama kali digelar pada 2004.

Mulanya para kandidat mencoba merayu pemilih untuk memilih mereka dengan memberikan sejumlah uang. Praktik tersebut kemudian terus dilakukan pada hampir setiap pemilu hingga tak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi permintaan para pemilih. Ia menjadi sesuatu yang wajib disediakan oleh kandidat dan dinanti-nanti oleh pemilih. Hal inilah yang membuat pemilu kita menjadi berbiaya mahal. Praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa konsekuensi logis dari pemilu langsung adalah maraknya politik uang.

Politik uang sendiri belum memiliki definisi yang jelas. Daniel Bumke (Ade Irawan, 2018) menyebutkan bahwa politik uang berkenaan dengan segala jenis praktik korupsi dalam pemilu, dari korupsi politik hingga klientelisme, dari jual-beli suara hingga kecurangan. Edward Aspinall menyebutkan praktik-praktik politik uang yang sering muncul di antaranya adalah pemberian hadiah, donasi kepada kelompok sosial, dan jual-beli suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilu berbiaya mahal membutuhkan sumber daya pemenangan dalam jumlah yang besar. Mesti ada pihak yang memiliki kekayaan luar biasa untuk menutupi kebutuhan tersebut. Di sinilah ketimpangan ekonomi menjadi relevan dengan pemilu. Ketimpangan yang ekstrem melahirkan elite-elite kaya atau ultra-rich yang dapat unjuk taring dalam pemilu. Elite-elite itu disebut ilmuwan politik Jeffrey A. Winters sebagai oligark.

Winters mendefinisikan oligark sebagai aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar atas sumber daya material (wealth concentration). Sedangkan oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh aktor dengan kekayaan material tersebut. Kehendak oligark untuk mempertahankan kekayaan (wealth defense) menjadi pemicu mereka menggunakan instrumen demokrasi.

Dalam pemilu berbiaya mahal, oligark dapat memberi pengaruh signifikan. Dengan kekayaan yang berlimpah, ia dapat menjawab kebutuhan kandidat dan partai politik. Bagi partai, masalah pendanaan sampai pemenangan pemilu dapat diatasi dengan limpahan sumber daya dari oligark. Pada titik ini, campur tangan oligark dalam pemilu menjadi tak terhindarkan.

Praktik yang serupa terjadi pada candidacy buying, yakni pemberian mahar kepada partai politik agar seseorang dapat maju menjadi kandidat dalam pemilu, juga dapat dilakukan oleh oligark. Oligark yang telah memberikan sumbangsih sumber daya melimpah kepada partai politik dapat menentukan pilihan siapa kandidat yang akan dipilih oleh publik.

Praktik jual-beli suara dilanggengkan oleh oligark melalui sumbangsih kekayaannya. Praktik ini membutuhkan sumber daya yang tak sedikit. Pemberian uang atau barang, baik melalui individu maupun organisasi tertentu, menjadi sesuatu yang lazim. Dalam praktik ini, pemilih miskin akan mudah memberikan suara guna mendapatkan uang. Praktik ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi berujung pada ketidaksetaraan politik.

Dalam ketimpangan ekonomi yang ekstrem, politik uang dalam pemilu akan terus langgeng. Ia lantas membentuk sistem pemilu yang oligarkis. Praktik politik uang perlu dihentikan dengan turut memikirkan ketimpangan sebagai faktor signifikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.