Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seusai Pemilihan Umum

image-profil

image-gnews
Anggota KPPS melakukan penghitungan surat suara di TPS 09 Kelurahan Mangkukusuman, Tegal, Jawa Tengah, Rabu malam, 17 April 2019. Pada Pemilu kali ini, setiap warga memilih presiden, anggota legislatif (Pileg) dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah. ANTARA/Oky Lukmansyah
Anggota KPPS melakukan penghitungan surat suara di TPS 09 Kelurahan Mangkukusuman, Tegal, Jawa Tengah, Rabu malam, 17 April 2019. Pada Pemilu kali ini, setiap warga memilih presiden, anggota legislatif (Pileg) dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah. ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

Arif Susanto
Analis politik Exposit Strategic

Seusai pemilihan umum, lalu apa? Masalah ini relevan karena proses politik berikutnya menuntut partisipasi cerdas pemilih untuk mempertanggungjawabkan pilihan mereka saat pemilihan. Demikian pula para wakil rakyat yang terbebani obligasi untuk mempertanggungjawabkan mandat mereka.

Tidak sekadar mengejar kekuasaan, seorang politikus berkewajiban mengidentifikasi kepentingan publik dan mengupayakan perwujudannya. Sebaliknya, sebagian besar warga negara tidak terlibat secara intensif mencurahkan sumber daya mereka untuk menangani persoalan yang dimaksud.

Keterkaitan keduanya mencegah suatu proses yang elitis, sehingga politik tidak lantas terjerembap menjadi sekadar strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Manakala proses politik mempertemukan agenda elite dan massa, di situ permusyawaratan rakyat menghidupi keberlangsungan demokrasi.

Dalam politik nasional, hubungan timbal balik belum menjadi ciri penting relasi antara politikus dan publik pemilihnya. Cenderung timpang, proses politik lebih dominan mengakomodasi kepentingan politikus. Secara umum, karakter dasar relasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama, menguat menjelang pemilu dan melemah drastis setelahnya. Selama masa kampanye, para politikus berlomba-lomba untuk meyakinkan publik pemilih tentang kelayakan mereka sebagai wakil rakyat. Seusai pemilu, intensitas komunikasi merosot dan politikus sibuk mengorganisasi kekuasaan sendiri.

Kedua, cenderung strategis ketimbang komunikatif. Kalkulasi dalam relasi ini lebih ditentukan oleh egosentrisme politikus dibanding tercapainya kesepahaman dengan publik. Seusai pemilu, dengan kekuasaan dalam genggaman, laku lajak banyak politikus mengekspresikan demagoguery.

Ketiga, cenderung eksklusif ketimbang kooperatif. Demokrasi mengandaikan kerja sama dengan manfaat timbal balik. Namun, ketika relasi cenderung asimetris, proses tersebut banyak mengakomodasi kepentingan eksklusif para politikus yang mendominasi kepentingan publik.

Keempat, cenderung bermuatan monolog ketimbang dialog. Sementara komunikasi membutuhkan suatu dialog, dominasi mengedepankan suatu monolog. Banyak politikus lebih ingin didengarkan ketimbang mendengarkan. Di sini publik pemilih cenderung menjadi obyek penguasaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Skeptisisme publik mengiringi pemilu karena menimbang beberapa catatan buruk Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rendahnya tingkat kehadiran, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta minimnya realisasi legislasi. Tanpa perubahan berarti, DPR mendatang hanya akan mengulang keburukan-keburukan tersebut.

Meskipun pemilu selalu melahirkan harapan baru, mengandaikan politikus DPR berubah sendiri tanpa tekanan publik hampir merupakan suatu kemustahilan. Seusai pemilu sesungguhnya merupakan suatu momen bagi publik untuk menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Rakyat berkuasa untuk menentukan kehidupan negara, rakyat bertanggung jawab pula atas perbuatannya,” demikian Hatta (1946) menjelaskan kedaulatan rakyat. Namun hanya dengan keinsyafan politiklah dapat timbul tanggung jawab yang menjadi tiang pemerintahan rakyat.

Hatta membebankan tanggung jawab atas berjalan baiknya kehidupan negara kepada rakyat, lebih daripada kepada para wakil mereka. Kini, dalam menciptakan tatanan politik demokratis, kita menghendaki suatu relasi resiprokal antara politikus dan publik pemilihnya.

Agar dapat mengambil keputusan-keputusan rasional dan mengontrol kekuasaan, rakyat dituntut untuk memiliki kesadaran dan pemahaman politik memadai. Dengan itu, semua aktor politik sesungguhnya berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik demi mendorong publik berdaya.

Publik yang berdaya mampu memegang kendali pengelolaan suatu negara. Tidak hanya karena mandat mereka dapat menghasilkan kekuasaan politik, tapi juga terutama karena kontrol mereka atas kekuasaan dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan dengan kemanfaatan besar bagi publik.

Sementara kini para politikus sibuk melakukan konsolidasi kekuasaan, publik pemilih yang berkesadaran semestinya juga sibuk memastikan agar mandat mereka tidak diselewengkan. Publik pemilih perlu pula memikirkan bagaimana prinsip keadilan selalu memandu penyelenggaraan kekuasaan.

Lebih berat dibanding saat memilih, seusai pemilu, publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan rasionalitas pilihan-pilihan mereka. Ukuran pokok rasionalitas tersebut adalah seberapa jauh kekuasaan itu akomodatif terhadap kepentingan publik. Lewat kontrol atas kekuasaan, publik pemilih dapat mengusahakan perwujudan kedaulatan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024