Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsolidasi Demokrasi dalam Pemilu 2019

image-profil

image-gnews
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Iklan

Agus Riewanto
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Pemilihan presiden pada 17 April mendatang adalah pemilihan presiden secara langsung keempat dalam sejarah suksesi kepemimpinan politik nasional setelah pada 2004, 2009, dan 2014. Pemilihan kali ini diharapkan mampu mengantarkan Indonesia mengakhiri transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Berdasarkan pengalaman empiris di banyak negara demokrasi, tiga kali pemilihan presiden secara langsung telah dapat menjadi pijakan bagi hadirnya konsolidasi demokrasi, yakni praktik demokrasi yang kian matang dan stabil. Karena itu, perwujudan konsolidasi demokrasi melalui pemilihan presiden 2019 bukan sebuah mimpi, melainkan harus menjadi keniscayaan. Salah satu syaratnya adalah menjadikan pemilihan ini demokratis dengan menjaga, mengawal, dan mengawasi agar dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Pemilihan presiden kali ini adalah momentum berharga bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong era konsolidasi demokrasi. Meminjam gagasan Adam Przeworski (1991) dalam Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern and Latin America, ini dicapai melalui stabilisasi, institusionalisasi, dan legitimasi demokrasi serta keyakinan yang tumbuh dari semua elite politik dan masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya cara dalam mengelola dan mengakhiri aneka masalah kebangsaan dan kenegaraan di sebuah negara (the only game in town).

Ciri lain dari negara yang telah mengkonsolidasikan demokrasi (full democracy), menurut Laurence Whitehead (1989) dalam "The Consolidation of Fragile Democracies", adalah ketika sistem politik di sebuah negara dapat memenuhi kriteria hadirnya kompetisi yang sehat; partisipasi publik yang meluas; serta kebebasan dalam mengekspresikan gagasan, ide, dan pikirannya tanpa terdiskriminasi dan terintimidasi. Adapun menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1996), konsolidasi demokrasi memerlukan kesinambungan di antara berbagai faktor, antara lain (1) masyarakat sipil (civil society) yang kuat; (2) masyarakat politik (political society): partai politik, institusi pemilu, regulasi pemilu, pemilih, dan elite politik yang kian dapat mematuhi prosedur serta aturan kompetisi yang telah disepakati; dan (3) supremasi hukum (rule of law), ketika semua institusi politik-demokrasi dan masyarakatnya menempatkan hukum sebagai panglima.

Tugas semua komponen bangsa adalah menjaga dan memastikan agar Pemilu 2019 dapat berlangsung demokratis: transparan, akuntabel, jujur, dan adil. Dalam pemilihan yang demokratis ini akan melahirkan model kompetisi dalam merebut kursi presiden secara beradab dan bermartabat, bukan menghalalkan segala cara. Tujuannya agar kita dapat segera menyongsong konsolidasi demokrasi sebagaimana teori sejumlah ahli tersebut. Karena itulah, praktik kecurangan dalam pemilihan sekecil apa pun harus dapat dihindari oleh dua pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi-Ma'ruf Amien dan Prabowo-Sandiaga Uno, serta segenap partai politik pendukung dan simpatisan.

Partisipasi politik dan kebebasan dalam memilih presiden wajib dijaga agar tak ada lagi warga negara Indonesia yang terdiskriminasi oleh sistem sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Adalah kewajiban penyelenggara pemilu untuk membangun sistem yang memungkinkan semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya di mana pun dan dalam kondisi apa pun. Siapa pun juga tak boleh menghalangi, mengintimidasi, dan mengintervensi pemilih untuk bebas memilih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itulah sebabnya institusi non-politik, seperti bintara pembina desa (babinsa) dan intelijen TNI/Polri, yang belakangan diduga ikut bermain curang dalam mengintimidasi dan mengganggu kebebasan memilih, harus terus diawasi. Aparat sipil negara dan para kepala daerah haruslah bersikap netral dan dilarang keras memanfaatkan jabatan politik serta fasilitas negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu.

Penyelenggara pemilu wajib berintegritas tinggi, yakni bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus berani dan tegas dalam menegakkan aturan main, baik dari aspek hukum administrasi maupun pidana, sehingga tak ada ruang negosiasi dan transaksi politik dalam menegakkan mekanisme pemilihan yang disepakati bersama.

Yang tak kalah penting, pemilu ini akan dapat mengakhiri transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi jika semua elite politik, terutama para calon presiden-wakil presiden maupun partai politik, dapat bersikap layaknya seorang demokrat. Mereka juga harus berkompetisi secara baik dan halal.

Lebih dari itu, para elite politik harus mau dan mampu menerima hasil dari pemilu, baik menang maupun kalah. Kesediaan menerimanya adalah cermin dari seorang negarawan. Jika kerelaan dalam menerima kemenangan maupun kekalahan ini kuat tertanam dalam jiwa setiap calon presiden-wakil presiden dan partai politik, akan dapat memperkuat kembali jalinan kohesi sosial dan menyudahi aura sentimen politik selama masa kampanye.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024