Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi Kita Tidak Mati

image-profil

image-gnews
WNI di Malaysia mencelupkan jarinya ke dalam tinta usai menggunakan hak suaranya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 14 April 2019. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
WNI di Malaysia mencelupkan jarinya ke dalam tinta usai menggunakan hak suaranya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 14 April 2019. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
Iklan

M. Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

Menjelang pemilihan umum serentak 17 April 2019, saya merasakan lonjakan antusiasme masyarakat berpemilu di luar negeri begitu mengagumkan. Di Malaysia, kertas-kertas suara ditemukan telah tercoblos di sebuah ruko. Masalah ini terus diselidiki dan tak mempengaruhi proses pemilu. Di dalam negeri, antusiasme juga begitu tinggi. Ini semua potret demokrasi optimistis.

Di tengah suasana demikian, saya terngiang fenomena demokrasi pesimistis pada pengalaman Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump dan Inggris pasca-Brexit. Saya baca kembali Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Dies (2018), dan David Runciman, How Democracy Ends (2018). Di Amerika, demokrasi terluka ketika semangat konstitusinya yang inklusif tengah terbajak sehingga, bagi Levitsky dan Ziblatt, demokrasinya harus diselamatkan. Di sisi lain, Runciman membayangkan, ketika benturan manusia dan kecerdasan mesin semakin tak terelakkan dalam praktik politik ke depan, kebaikan-kebaikan demokratis harus tetap menjadi referensi.

Levitsky dan Ziblatt maupun Runciman sesungguhnya tak bermaksud membuat pendukung demokrasi pesimistis. Namun ada pekerjaan besar yang sangat menantang ketika demokrasi harus diselamatkan dari ancaman alamiahnya pada era digital, yakni munculnya tendensi neo-fasis dan variannya. Demokrasi harus dicegah agar tidak merosot ke kondisi yang didominasi sentimen eksklusif-primordial. Demokrasi tetap harus inklusif dan berwarna, kendati kontestasi populer tidak serta-merta mampu menjawabnya karena ia tetap memberi tempat bagi hadirnya politisasi identitas. Kecenderungan demikian bahkan bisa hadir di negara-negara maju.

Merujuk refleksi Levitsky dan Ziblatt maupun Runciman, kita justru optimistis terhadap demokrasi kita yang tidak mati dan belum berakhir. Di Indonesia, proses pemilu serentak berlangsung untuk pertama kali dalam sejarah. Tahun 2019 merupakan pertaruhan demokrasi yang disambut gegap gempita. Kemajuan teknologi informasi nyaris membuat semua rakyat berpartisipasi secara ekspresif dalam politik. Apalagi ketika pola kontestasi pemilihan presiden 2019 mengulangi 2014, ketika dua kandidat bertarung ulang. Jokowi kembali melawan Prabowo dengan calon wakil presiden masing-masing yang berbeda. Formasi partai pendukung berubah, kendati cenderung serupa.

Melalui peranti teknologi informasi yang canggih, benturan politik lazim terjadi secara terbuka dalam masyarakat. Suasana rusak ketika hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya turut mengemuka. Dalam proses literasi digital yang masih terbatas, banyak yang terjebak dalam situasi konflik "menyakitkan" karena terbawa perasaan. Penajaman konflik mengemuka ketika elite aktif mendinamisasi. Ikhtiar penegakan hukum terhadap ujaran kebencian memang segera meninggalkan pelajaran penting di tengah nuansa kontestasi politik yang tajam. Secara umum, dapat dicatat, meskipun selama ini "kekerasan-kekerasan verbal" marak di media sosial, di ranah nyata, kontestasi berjalan nirkekerasan fisik yang meluas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak adanya kekerasan fisik yang meluas dalam dinamika demokrasi semakin menunjukkan indikator keberhasilannya. Selama dalam bingkai nirkekerasan, dinamika apa pun lazim saja dalam demokrasi. Dinamika justru mampu mendorong maraknya partisipasi segenap lapisan masyarakat yang bersemangat pemilu. Otomatis pula mereka semakin berkepentingan terhadap pemilu yang berjalan damai, jujur, adil, dan demokratis.

Semangat saling serang di media sosial dan ekspresi kampanye yang saling jorjoran secara masif sebagai unjuk kekuatan sesungguhnya menyisakan pula semangat saling menjaga keberhasilan pemilu. Setelah konsistensi berdemokrasi ditunjukkan melalui debat-debat antarkandidat yang disimak luas masyarakat, hadir kepentingan kolektif bahwa tidak ada yang boleh mencurangi pemilu. Masyarakat juga semakin waspada untuk tak mudah diadu domba hoaks.

Di tengah iklim ejek-mengejek di media sosial, di dunia nyata terasa semangat persatuan "cebong" dan "kampret" menggelora. Ini modal penting bagi normalisasi pasca-pemilu. Yang utama, pemilu harus diselamatkan dari kegagalannya. Politik harus berjalan normal kembali pasca-pemilu. Di ranah elite dan kelembagaan, niscaya cepat tertata ulang konstelasinya dalam bingkai sistem pemerintahan presidensial. Namun masalah dampak residu konflik di level menengah dan bawah tetap tanggung jawab utama mereka. Pihak petahana kelak tetap harus mendapat kritik proporsional dari "kelompok pengimbang".

Perbaikan demokrasi terjadi sejak Pemilu 1999 hingga dewasa ini setelah terbenam hampir setengah abad sejak pemilu demokratis 1955. Dalam tinjuan perilaku pemilih, merujuk Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi dalam Kaum Demokrat Kritis, Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi (2019), pemilih Indonesia semakin berpengalaman sebagai warga negara kritis. Mereka percaya pada demokrasi sebagai bentuk ideal, namun tetap sangat kritis menilai jalannya demokrasi. Dalam pemilu kali ini, semua optimistis sukses seraya menjaga demokrasi agar tidak mati dan berakhir di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.