Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Serangan Fajar

Oleh

image-gnews
Bowo Sidik Pangarso jadi tersangka perkara dugaan suap pelaksanaan kerjasama antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.
Bowo Sidik Pangarso jadi tersangka perkara dugaan suap pelaksanaan kerjasama antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.
Iklan

BADAN Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekerja sama mencegah berbagai bentuk politik uang yang umum dilakukan calon legislator menjelang hari pemungutan suara. Pembagian amplop berisi uang dan bahan kebutuhan pokok untuk mempengaruhi pilihan rakyat tidak hanya merupakan perilaku lancung yang melanggar aturan pemilu, tapi juga bibit korupsi yang berbahaya.

Tengok saja ulah politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso, yang dicokok KPK pada akhir Maret lalu. Berbekal uang Rp 8 miliar yang ditengarai merupakan suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berencana mencurangi pemilu dengan menyebarkan 400 ribu amplop berisi duit untuk warga di daerah pemilihan II Jawa Tengah, yang meliputi Demak, Kudus, dan Jepara. Serangan fajar Bowo adalah contoh sempurna daya rusak politik uang: dia melakukan korupsi agar bisa terus melakukan korupsi.

Lingkaran setan inilah yang harus diputus untuk membersihkan pemilu. Jangan lagi ada politikus yang lolos ke Senayan tanpa basis pemilih yang jelas. Meski petahana, Bowo jelas tak punya modal politik di DPR. Hampir lima tahun menjadi wakil rakyat, tak sekali pun namanya pernah muncul di media. Jangankan meraih prestasi legislasi, ikatan dengan konstituen pun tak dia bangun. Itulah yang terjadi jika seseorang menang pemilu berkat politik uang. Hubungannya dengan pemilih hanya transaksional.

Ironisnya, hampir semua politikus di negeri ini masih merasa perlu menebar uang untuk meraup dukungan. Padahal banyak studi yang menemukan bahwa politik uang sebenarnya tak terlampau efektif buat menjaring suara. Riset Centre for Strategic and International Studies tahun lalu menemukan bahwa 52 persen responden sekarang menyatakan akan menolak politik uang. Dari riset yang sama, sebanyak 56 persen responden juga menyatakan tak bakal memilih calon yang memberikan uang atau barang.

Ancaman pidana untuk pelaku politik uang juga tak main-main. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan sesuatu agar seseorang memilih calon tertentu adalah perbuatan pidana yang bisa diganjar tiga tahun penjara. Ke depan, pemerintah dan DPR perlu memperberat hukuman bagi pelaku. Itu bisa menimbulkan efek jera.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Elemen lain dalam pencegahan politik uang adalah pembenahan partai politik. Riset Burhanuddin Muhtadi pada 2013 menemukan kaitan antara identitas kepartaian dan politik uang. Makin tak dikenali identitas partai itu di kalangan pemilih, makin dibutuhkan serangan fajar untuk menggeser perilaku pemilih. Fenomena serupa menurun pada komunitas yang memiliki pemahaman yang kuat soal partai yang mereka dukung.

Masalahnya, kedekatan psikologis antara pemilih dan partai hanya bisa dibangun bila partai benar-benar berfungsi. Politikus harus bisa menjembatani kepentingan pemilih dengan pengambilan keputusan politik di parlemen. Jika kinerja para wakil rakyat buruk, identitas kepartaiannya juga tak bakal menguat. Walhasil, untuk menang lagi ke Senayan, mereka perlu menebar fulus bermiliar-miliar.

Karena itulah, setelah Bowo ditangkap, belum ada jaminan praktik politik uang bakal mereda. Politikus yang tak punya identitas kepartaian dan basis pemilih yang kuat pasti berusaha melakukan “serangan fajar”. Untuk pemilih, ini yang bisa dilakukan: tolak duitnya, lalu laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, pemilihan umum jadi lebih berkualitas dan politikus durjana pun ramai-ramai masuk bui.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.