Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surat Suara di Malaysia

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Tumpukan kardus yang diduga berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos diberi garis pembatas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di sebuah toko di Taman Kajang Utama, Kajang, Selangor.
Tumpukan kardus yang diduga berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos diberi garis pembatas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di sebuah toko di Taman Kajang Utama, Kajang, Selangor.
Iklan

"Temuan" surat suara yang telah tercoblos di Malaysia perlu diteliti kebenarannya. Bekerja sama dengan kepolisian negara itu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sepatutnya memastikan duduk persoalan yang sebenarnya. Proses ini perlu dilakukan cepat agar tidak ada yang memanfaatkannya untuk menggugat keabsahan pemungutan suara.

Malaysia merupakan wilayah di luar negeri yang memiliki jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu 2019. Hampir 560 ribu orangumumnya pekerja migrantersebar di sejumlah kota di negara itu. Bersama suara dari negara-negara lain dengan total dua juta lebih, suara dari Malaysia ini akan diperhitungkan untuk daerah pemilihan DKI 2tempat Davin Kirana, putra Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, menjadi calon legislator dari Partai Nasional Demokrat.

Di sinilah tuduhan konspirasi muncul. Dalam video yang beredar di media sosial, surat-surat suara yang dicoblos ditengarai diarahkan untuk putra sang duta besar. Adapun surat suara pemilihan presiden dicoblos, konon, untuk pasangan nomor urut 01. Segera saja kubu pasangan 02 dan partai-partai pendukungnya, yang selama ini menyuarakan kemungkinan pelaksanaan pemilu curang, seolah-olah mendapat konfirmasi. Karena itu, penyelidikan yang cepat dan akurat dalam kasus ini perlu dilakukan.

Yang pertama bisa dilakukan adalah mengecek pelaksanaan prosedur baku distribusi surat suara. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum selalu melibatkan aparat keamanan sejak pencetakan hingga pembagian dokumen negara itu. Berita acara penyerahan pasti dibuat, dan dengan demikian bisa dengan mudah diurutkan jumlah surat suara pada setiap titik. Hal ini dilakukan sembari menunggu kepolisian Malaysia memberikan izin kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengecek langsung barang bukti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua lembaga tersebut hingga kemarin belum berhasil melihat dan memeriksa langsung surat suara yang tercoblos itu. Mereka belum mendapat akses dari kepolisian Malaysia. Keterangan dari relawan Prabowo-Sandi di Malaysia, Parlaungan, yang melaporkan pertama kali adanya surat suara tercoblos, pun sepatutnya digali lebih dalam. Ia menyampaikan "temuannya" itu kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyana.

Semua langkah itu perlu dilakukan secara cepat. Jika memungkinkan, hasil penyelidikannya sudah harus bisa diketahui sebelum hasil pemungutan suara mulai dihitung. Dengan demikian, simpang-siur surat suara tercoblos di Malaysia ini tidak semakin memperbanyak beredarnya informasi palsu, berita bohong, juga tindakan pembusukan terhadap penyelenggara pemilu.

Kabar soal surat suara tercoblos di luar negeri bukan baru kali ini terjadi. Pada Pemilu 2014 pun beredar informasi tentang surat tercoblos dan surat suara yang berisi hanya satu pasangan calon di luar negeri. Kasus surat suara dalam kondisi tercoblos ditemukan di Taiwan. Adapun surat suara yang hanya bergambar satu pasangan ditemukan di Hong Kong. Namun KPU dapat dengan cepat memastikan bahwa itu hanyalah kabar kibul alias hoaks. Klarifikasi segera itu sangat diperlukan untuk masyarakat luas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.