Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menimbang Pemilihan Legislatif 2019

image-profil

image-gnews
Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Iklan

Bawono Kumoro
Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center

Sebentar lagi hajatan demokrasi terbesar bagi bangsa Indonesia akan berlangsung, yaitu Pemilihan Umum 2019. Salah satu agenda penting yang patut mendapat perhatian publik secara luas adalah pemilihan anggota legislatif.

Sejak September 2018, saat masa kampanye resmi dimulai, hingga kini, pemberitaan di media massa serta perbincangan di media sosial sampai warung kopi didominasi oleh pembicaraan mengenai pemilihan presiden ketimbang pemilihan legislatif. Apa boleh buat, jabatan presiden memang sangat sentral.

Di samping itu, pemilihan presiden menampilkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, sehingga fokus perhatian pemilih terarah kepada keduanya. Pendukung pun terbagi dalam dua kelompok besar pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Bandingkan dengan pemilihan legislatif. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 mencapai 16 partai politik, kecuali di Provinsi Aceh, yang terdapat tambahan empat partai politik lokal. Jumlah tersebut masih ditambah dengan jumlah calon legislator.

Sebelum pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden digabungkan, pemilihan anggota legislatif juga sudah sangat kurang gereget. Partai-partai politik lebih berpusat pada figur, bukan program, apalagi ideologi dan platform. Begitu sang figur andalan surut pamor, surut pula pamor partai politik tersebut. Dalam konteks situasi seperti itu, dan kini ditambah lagi dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serentak, partai-partai politik menjadi semakin tidak bergaung.

Akibatnya, pemilih akan memilih secara asal-asalan. Bahkan bukan tidak mungkin terbuka kemungkinan mereka memilih atas dorongan imbalan pemberian uang atau barang. Desain pemilihan anggota legislatif yang sangat rumit itu membuat para pemilih berpotensi menentukan pilihan kepada orang-orang yang hadir di hadapan mereka dengan membawa kebutuhan-kebutuhan jangka pendek.

Implikasi seriusnya, besar kemungkinan pada periode mendatang kita akan mendapatkan anggota-anggota legislatif dengan kualitas yang sama saja dengan anggota-anggota DPR saat ini. Atau bahkan lebih buruk?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, serta politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, belum lama ini menggambarkan bagaimana kondisi parlemen kita hari ini yang masih dilingkupi oleh perilaku korup para anggotanya. Persoalan representasi para anggota Dewan juga dinilai tidak berjalan baik.

Dalam pemilihan anggota DPR RI kali ini, salah satu hal paling mencolok adalah berbagai pergeseran daerah pemilihan dan migrasi calon legislator inkumben dengan meninggalkan partai politik asal mereka dan berpindah ke partai politik lain. Faktor paling menentukan pergeseran dan migrasi tersebut adalah kebutuhan untuk tetap terpilih di parlemen pada periode mendatang dan eksperimen partai akibat perubahan regulasi pemilihan, seperti ambang batas parlemen yang naik menjadi 4 persen dan perubahan metode konversi suara, dari metode kuota Hare menjadi sainte lague.

Migrasi calon legislator ini terjadi melalui pembajakan kader partai politik lain. Pola ini dilakukan secara masif oleh Partai NasDem. Para calon legislator tersebut secara umum kembali maju di daerah pemilihan yang sama seperti dalam pemilu terdahulu. Beberapa calon legislator itu antara lain Rita Zahara, yang pindah dari Partai Gerindra ke Partai NasDem tapi tetap maju di daerah pemilihan Riau 1. Hal serupa juga dilakukan oleh Lucky Hakim. Mantan artis ini pindah dari Partai Amanat Nasional ke Partai NasDem dan tetap maju di dapil Jawa Barat 6. Nama lain yang juga melakukan hal serupa adalah Dadang Rusdiana, yang pindah dari Partai Hanura ke Partai NasDem dan tetap maju di dapil Jawa Barat 2.

Hal lain yang juga menarik adalah pergeseran daerah pemilihan. Calon legislator tidak berpindah partai politik, melainkan ditugaskan partai untuk pindah ke daerah pemilihan baru. Kebijakan partai tersebut terutama didorong oleh realitas politik lima tahun lalu bahwa partai bersangkutan tidak mendapat kursi DPR dalam Pemilu 2014 dari daerah pemilihan tersebut. Motif lain adalah memperbesar kursi atau mengganggu basis politik partai lain.

Beberapa calon legislator yang bergeser daerah pemilihan ini antara lain Budiman Sudjatmiko dari PDI Perjuangan. Mantan aktivis demokrasi pada era Orde Baru ini lima tahun lalu maju melalui dapil Jawa Tengah 8 dan kini maju di dapil Jawa Timur 7. Teuku Taufiqulhadi dari Partai NasDem pindah dari dapil Jawa Timur 4 ke Jawa Barat 5. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional bergeser dari dapil Jawa Timur 8 ke DKI Jakarta 1 demi memenuhi target partai besutan Zulkifli Hasan itu "pecah telor" di daerah pemilihan DKI Jakarta 1.

Pergeseran ini tentu menjadi kabar buruk bagi pemilih. Mengapa? Pemilih tidak bisa mengevaluasi kinerja dan memberikan reward and punishment kepada para calon legislator bila tahun ini mereka tidak mencalonkan diri lagi dari daerah pemilihan yang sama dengan Pemilu 2014. Persoalan representasi pun mengemuka di titik ini. Isu representasi menjadi semakin terabaikan sebagai akibat pergeseran daerah pemilihan, buah kebijakan elite partai politik yang bersangkutan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024