Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Uang Pemilu

image-profil

image-gnews
Aktivis Forum Demokrasi Gema 77-78 usai beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Senin 1 April 2019. Para aktivis menolak terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilpres & Pileg 2019. TEMPO/Subekti.
Aktivis Forum Demokrasi Gema 77-78 usai beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Senin 1 April 2019. Para aktivis menolak terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilpres & Pileg 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

Oce Madril
Ketua Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM

Jual-beli jabatan wakil rakyat adalah ancaman serius. Ada ribuan kursi jabatan anggota parlemen yang diperebutkan dan berpotensi diperjualbelikan. Transaksi koruptif terjadi dalam bentuk politik uang. Potensi masifnya politik uang itu semakin menguat ketika KPK membongkar ratusan ribu amplop yang disiapkan untuk "serangan fajar". Apakah Undang-Undang Pemilu mengantisipasinya?

Politik uang adalah persoalan hilir yang hulunya adalah soal dana kampanye. Buruknya pengaturan dan tata kelola dana kampanye akan berimbas tingginya praktik politik uang. Setidaknya pandangan ini terlihat dari berbagai kritik terhadap regulasi pemilu dan sejumlah kasus politik uang yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Beberapa kelemahan aturan dana kampanye, misalnya, berkaitan dengan sumber dana kampanye. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sumbangan dana kampanye dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah dengan batasan nilai tertentu. Untuk perseorangan sejumlah Rp 2,5 miliar dan non-perseorangan Rp 25 miliar. Terlihat ada pembedaan antara penyumbang perseorangan dan badan usaha.

Namun apa yang disebut "kelompok"? Tidak ada definisi kelompok dalam undang-undang itu. Tidak jelas juga mengapa harus ada kelompok karena semestinya sudah cukup dengan kategori penyumbang individu dan badan usaha supaya lebih mudah dan jelas mengidentifikasi siapa saja penyumbang dana kampanye.

Ketentuan mengenai identitas yang jelas (meliputi nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, serta keterangan tidak menunggak pajak dan tidak dalam keadaan pailit) juga sulit diterapkan untuk kelompok. Pada akhirnya, identitas kelompok diwakili oleh pimpinannya. Dengan pengaturan yang demikian, kelompok dapat digunakan untuk menyamarkan sumber dana kampanye. Dana-dana koruptif dapat disalurkan melalui jalur ini.

Pembatasan nilai maksimal sumbangan antara perseorangan dan badan usaha juga tidak ada artinya karena individu yang ingin menyumbang melebihi batas nilai maksimal dapat menggunakan jalur kelompok. Bahkan mereka dapat menyembunyikan identitasnya dengan mengatasnamakan kelompok.

Selain itu, sumbangan kampanye untuk partai politik peserta pemilu legislatif yang berasal dari calon legislator tidak dibatasi sama sekali. Dengan demikian, calon legislator dapat mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dan dapat menjadi sarana menyamarkan dana sumbangan kampanye dari dana-dana gelap dan koruptif. Terwujudnya dana kampanye yang transparan dan akuntabel tidak akan tercapai dengan pengaturan seperti ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu, terdapat indikasi politik uang sebanyak 535 kasus dalam pemilihan kepala daerah 2018. Tingginya angka ini menjadi ancaman nyata bagi Pemilu 2019. Apalagi setelah operasi KPK yang menemukan 84 kardus berisi 400 ribu amplop berisi uang yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar.

Sayangnya, kekhawatiran akan terjadinya politik uang ini tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Berdasarkan data yang dilansir Bawaslu, hanya ada sembilan perkara politik uang yang telah diputus pengadilan. Perinciannya, tujuh perkara dihukum (dua perkara dengan hukuman percobaan) dan dua perkara tidak terbukti. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan maksimal hanya 6 bulan penjara. Dengan potret penegakan hukum yang demikian, sulit diharapkan ada efek jera terhadap pelaku kejahatan politik uang.

Lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang juga disebabkan oleh lemahnya pengaturan politik uang. Undang-Undang Pemilu tidak memberikan perhatian serius terhadap kejahatan politik uang. Walaupun ada beberapa pasal yang dianggap sebagai bentuk politik uang, itu pun mengandung kelemahan mendasar.

Pertama, ihwal subyek pelaku. Undang-undang hanya melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye (yang didaftarkan ke KPU). Aturan ini tidak akan dapat menjangkau pihak lain yang melakukan politik uang untuk dan atas nama pasangan calon presiden atau partai politik tertentu. Dengan begitu, politik uang yang dilakukan oleh pihak lain akan lepas dari jeratan hukum.

Kedua, sulitnya pembuktian unsur-unsur politik uang. Bagi-bagi uang yang dilakukan oleh calon legislator, partai, atau tim pendukungnya belum tentu termasuk politik uang, walaupun hal itu jelas-jelas ditujukan dalam rangka mempengaruhi pemilih. Waktu untuk memeriksa laporan politik uang juga sangat sempit.

Ketiga, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu, rentan tidak efektif akibat perbedaan pandangan setiap institusi dalam menilai kasus politik uang.

Dengan gambaran demikian, tidak mengherankan bila politik uang sulit diberantas. Sekarang harapan terbesar ada pada masyarakat pemilih yang harus tegas menolak segala bentuk politik uang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024