Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lampu Merah Krakatau Steel

Oleh

image-gnews
2013, Krakatau Steel Rugi Rp 160 Miliar
2013, Krakatau Steel Rugi Rp 160 Miliar
Iklan

PEPATAH bahasa Latin corruptio optimi pessima-jika yang terbaik di antara kamu korup, itu yang terburuk bagi semua-tak cukup menggambarkan kebobrokan di PT Krakatau Steel Tbk. Apa yang terjadi di perusahaan baja negara ini jauh lebih buruk. Pimpinan Krakatau Steel selama ini terlihat kurang kompeten karena membawa perusahaan menuju bangkrut. Salah satu anggota direksinya bahkan tersangkut kasus korupsi karena diduga menerima hadiah dari perusahaan rekanan.

Utang Krakatau Steel hampir Rp 31 triliun, sementara arus kasnya per September 2018 hanya Rp 2,5 triliun. Angka itu setara dengan 12 kali pendapatan sebelum dipotong pajak, bunga, dan penyusutan (EBITDA). Para bankir paham, mereka akan cemas jika utang dibanding arus kas lima kali lebih besar karena hal itu menunjukkan tak imbangnya kecukupan biaya operasional dengan beban yang harus ditanggung perusahaan.

Pada Krakatau Steel, kondisinya jauh lebih parah. Utangnya macet ke sejumlah bank negara dan bank swasta. Sejumlah investasinya mangkrak karena tak ada perencanaan matang. Kita baru tahu hari ini, perusahaan sebesar Krakatau Steel yang berusia hampir setengah abad dan mempekerjakan 7.000 lebih karyawan itu tak punya departemen penelitian dan pengembangan. Setiap orang yang belajar manajemen tahu bahwa perusahaan dan organisasi yang berhasil selalu berinvestasi lebih di departemen ini.

Tugas membereskan pelbagai persoalan itu kini harus dihadapi Silmy Karim, yang diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel pada September tahun lalu. Tak cuma mengurus utang, ia juga perlu mengevaluasi investasi perusahaan ini, yang mandek karena kurang akurat menghitung perubahan pasar dan kemajuan teknologi. Bayangkan, salah satu anak perusahaan Krakatau Steel bergerak di bidang teknologi, tapi tak punya divisi yang meneliti dan mengembangkan produk yang menjadi bisnis utamanya. Yang terjadi bisa ditebak: banyak proyek mubazir karena produknya tak lagi sesuai dengan laju zaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mismanajemen Krakatau Steel selama bertahun-tahun juga menunjukkan tak berjalannya pengawasan pemegang saham, yakni pemerintah, yang diwakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Audit rutin pemegang saham tak menelisik jauh ke pokok masalah perusahaan ini sehingga penyakit menahun itu kadung merembet ke organ-organ pokoknya. Kasus Krakatau Steel mirip Asuransi Jiwasraya, yang baru terdeteksi tak bisa bayar premi setelah jumlahnya menggunung hingga puluhan triliun.

Upaya restrukturisasi utang dan jual aset Krakatau Steel yang dilakukan sekarang harus dilihat sebagai solusi jangka pendek dan perlu dihitung secara cermat. Penundaan bayar utang kepada bank negara mungkin bisa dilakukan karena pemegang sahamnya sama, tapi utang kepada bank swasta mesti ditinjau hati-hati karena bisa menimbulkan problem sistemis yang bisa merembet ke mana-mana. Menjual aset-aset penting Krakatau Steel juga akan meninggalkan problem lain yang serius: makin kolapsnya perusahaan ini karena tak punya sumber pendapatan.

Krakatau Steel adalah perusahaan besar yang punya aset strategis karena menjadi penopang utama pembangunan infrastruktur. Privatisasi Krakatau Steel mungkin jalan terbaik untuk mengembalikan nyawanya yang hampir melayang itu. Sebab, tak hanya mengembalikan utang, perusahaan ini perlu manajemen yang kuat dengan strategi bisnis yang mumpuni di tengah persaingan keras industri baja dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.