Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memutus Siklus Intoleransi

Oleh

image-gnews
Kasus Intoleransi di Yogya
Kasus Intoleransi di Yogya
Iklan

Seolah-olah tak ada habisnya, untuk kesekian kalinya kasus intoleransi terjadi di Yogyakarta. Belum hilang dari ingatan kasus pemotongan nisan salib di Purbayan pada Desember tahun lalu, kini muncul kasus penolakan masyarakat Desa Karet, Bantul, terhadap seorang pendatang nonmuslim. Ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan konstitusi.

Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik, ditolak aparat Desa Karet ketika hendak bermukim di sebuah rumah yang sudah dikontraknya di sana. Aparat pemerintah setempat beralasan bahwa penduduk keberatan menerima pendatang nonmuslim. Bahkan pelarangan itu telah disepakati menjadi aturan yang disahkan Lembaga Pemasyarakatan Desa Kelompok Kegiatan Dusun Karet dan berlaku sejak 2015.

Pelarangan semacam itu, apalagi diformalkan dalam aturan tertulis, adalah pelanggaran ganda terhadap hak asasi manusia. Pertama, kebijakan desa itu melanggar hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal di mana pun di wilayah Indonesia. Hak itu dilindungi dengan tegas oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Aparat desa, sebagai bagian dari aparatur sipil negara, seharusnya justru menjamin hak itu terpenuhi.

Kedua, penolakan terhadap Slamet juga melanggar jaminan negara atas hak bagi setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya. Aparat Desa Karet lupa bahwa konstitusi menjamin hak tersebut. Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahkan menetapkan bahwa hak untuk beragama itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Dengan parameter apa pun, keputusan Lembaga Pemasyarakatan Desa Karet, yang disahkan kepala desa, merupakan tindakan sewenang-wenang. Apalagi peraturan itu menetapkan, jika diizinkan tinggal di sana, setiap pendatang wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 1 juta. Mereka yang tak bisa membayar juga diusir dari desa. Ini jelas bentuk pungutan liar yang harus diberantas. Keputusan itu tak hanya zalim, tapi juga jauh melampaui kewenangan pemerintah desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbeda dengan kasus-kasus intoleransi sebelumnya, kali ini Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak cepat. Selain mencabut aturan diskriminatif di Desa Karet, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merilis Instruksi Nomor 1/Inst/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial. Meski isinya masih sangat umum, setidaknya kini ada pedoman jelas bagi aparat pemerintah untuk melarang segala jenis tindakan intoleransi di Yogyakarta.

Tapi itu saja tak cukup. Sri Sultan juga perlu menjatuhkan sanksi yang tegas bagi Kepala Desa Karet dan semua aparat desa yang terlibat dalam melahirkan aturan yang diskriminatif di wilayahnya. Hal ini diperlukan agar ada efek jera dan tak muncul kebijakan serupa. Pembiaran akan menyuburkan kesewenang-wenangan dan sikap intoleran yang berpotensi ditiru aparat di wilayah lain. Semua warga negeri ini berhak hidup tanpa diskriminasi.

Semoga saja kasus ini merupakan peristiwa intoleransi terakhir di Yogyakarta. Publik sudah lelah mendengar kabar buruk, dari pembubaran misa pagi di Gereja Santa Lidwina Bedog, pembubaran bakti sosial yang digelar Gereja Santo Paulus di Banguntapan, hingga pemotongan nisan salib di Purbayan. Saatnya Yogyakarta kembali menjadi daerah yang menghormati keberagaman dan melindungi warganya yang minoritas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024