Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tantangan Komisi Menyentuh Petinggi

Oleh

image-gnews
Ketua MPR Zulkifli Hasan berada diruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 11 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua MPR Zulkifli Hasan berada diruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 11 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

MEMILIKI wewenang besar, Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya sanggup membongkar kasus yang diduga melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini ditengarai menyalahgunakan wewenang saat menjabat Menteri Kehutanan.

Nama Zulkifli-saat ini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat-mencuat dalam perkara adiknya, Zainudin Hasan. Sang adik, yang menjabat Bupati Lampung Selatan, sedang diadili dalam kasus suap dan pencucian uang puluhan miliar rupiah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung, terungkaplah sumber duit Zainudin, yang dituntut 15 tahun penjara.

Aliran uang itu antara lain berasal dari korporasi yang mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Zulkifli pada 2011. Menurut jaksa, salah satu sumber gratifikasi itu berasal dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Jhonlin milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Pengusaha batu bara ini mendapatkan izin pinjam pakai lahan hutan produksi seluas 490,56 hektare di Kalimantan Selatan.

Dalam tuntutan, jaksa mengungkapkan penerimaan duit dari dua perusahaan itu adalah on behalf atau mewakili Menteri Zulkifli Hasan. Dari penelusuran Tempo, Zainudin diduga "menguasai" sebagian saham perusahaan Haji Isam lewat perusahaan yang dibentuknya. Direksi dan komisaris perusahaan itu diisi orang-orang kepercayaannya, tapi mereka tidak menikmati gaji. Soalnya, kartu anjungan tunai mandiri (ATM) penampung gaji pengurus perusahaan itu dipegang Zainudin.

Tak hanya menjerat Zainudin Hasan, komisi antikorupsi semestinya segera mengusut Zulkifli Hasan. Pemberian izin pakai lahan hutan yang ia dikeluarkan perlu diselidiki serius. Komisi seharusnya juga membongkar praktik tidak elok yang dilakukan perusahaan Haji Isam. Suap oleh perusahaan bisa dijerat dengan pasal kejahatan korporasi, seperti yang telah diterapkan KPK dalam sejumlah kasus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi antikorupsi perlu meningkatkan mutu penanganan kasus dengan menyentuh aktor utama. Ada sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkesan dibiarkan mengambang. Selain kasus Haji Isam, ada kasus suap pengusaha batu bara Samin Tan kepada Eni Maulani Saragih. Saat itu Eni menjadi anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat.

Samin diduga memberikan besel Rp 5 miliar kepada politikus Partai Golkar itu untuk mengurus konsesi tambang batu bara di Kalimantan Tengah ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Samin telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasus ini seperti berjalan di tempat. KPK semestinya segera mengusutnya secara tuntas karena telah punya daftar nama orang yang diduga terlibat.

Dari dokumen pemeriksaan perkara, terungkap pula peran Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng. Eni mengaku diperintahkan Mekeng membantu Samin Tan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan juga disebut dalam perkara pernah bertemu dengan Samin, Eni, dan Mekeng membahas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Eni terlihat bukan aktor utama, melainkan perantara.

Komisi antikorupsi tak perlu gentar membongkar skandal suap yang melibatkan tokoh penting. Lembaga ini memiliki kemampuan mengungkap korupsi yang pelik sekalipun. Jangan sampai muncul kesan KPK sengaja menelantarkan kasus tertentu atau melakukan tebang pilih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024