Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lamban Membagi Lahan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo menghitung jumlah penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 14 Maret 2019. Presiden menyerahkan 2500 sertifikat tanah meliputi wilayah Pangkal Pinang, Bangka Tengah dan Bangka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

Pemerintah perlu mempercepat pembagian lahan demi mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Sasaran utama kebijakan reforma agraria ini justru terabaikan. Sejauh ini pemerintah baru menggencarkan legalisasi tanah lewat pembagian sertifikat.

Legalisasi tanah memang menjadi salah satu program reforma agraria. Hanya, sertifikasi menjadi kurang esensial lantaran tidak terjadi redistribusi aset. Sertifikasi tanah sudah lama pula menjadi program pemerintah yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional. Urusan yang jauh lebih penting adalah membagikan tanah negara yang telantar kepada rakyat. Tujuannya supaya tanah itu bisa menjadi produktif dan penerima lahan menjadi lebih sejahtera.

Pemerintah terkesan tidak siap melaksanakan reforma agraria. Padahal pembagian tanah merupakan program andalan Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden 2014. Janji kampanye ini sulit diwujudkan karena Presiden Jokowi pun telat menyiapkan landasan hukum. Setelah empat tahun memerintah, ia baru menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada September lalu.

Perpres itu mengatur secara rinci konsep pembagian lahan. Tapi pelaksanaannya tentu tidak bisa dalam hitungan bulan. Jangan heran jika kebijakan reforma agraria selama ini masih amburadul. Menurut lembaga nirlaba Konsorsium Pembaruan Agraria, selama empat tahun pemerintahan Jokowi baru 785 ribu hektare lahan yang sudah diredistribusi. Angka ini jauh dari target redistribusi lahan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 seluas 4,5 juta hektare.

Redistribusi pun hanya berasal dari lahan hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan ditelantarkan perusahaan. Ihwal pembagian lahan dari pelepasan kawasan hutan yang direncanakan 4,1 juta hektare, realisasinya masih nol.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah perlu memastikan konsep yang telah dituangkan dalam perpres itu bisa terlaksana dan tepat sasaran. Pembagian tanah amat penting demi menolong petani yang memiliki sedikit lahan atau tidak punya sama sekali. Sesuai dengan Perpres Reforma Agraria, tak cuma buruh tani dan petani penggarap yang menjadi sasaran kebijakan ini, tapi juga nelayan miskin dan para petambak kecil. Mereka pun akan diberi akses untuk mendapatkan modal dan pelatihan supaya bisa memanfaatkan lahan secara maksimal.

Kebijakan yang mulia itu memerlukan koordinasi banyak kementerian untuk menyediakan lahan yang bisa dibagikan. Proses pelepasan tanah bekas hutan perlu dipercepat. Pemerintah pun harus mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan tanah bekas HGU.

Persediaan tanah bekas HGU amat terbatas karena pengusaha selama ini bisa memperpanjang masa berlaku hak ini berkali-kali. Pemerintah perlu menyiapkan aturan yang jelas mengenai luas maksimum HGU dan jangka waktu pemakaian lahan, agar ada kepastian hukum, dan kalangan pengusaha juga tidak dirugikan.

Hanya dengan persiapan yang lebih matang, urusan pembagian lahan yang menjadi program reforma agraria bisa dilaksanakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024