Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Abaikan Pemilihan Legislatif

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah siswa membuka lembar surat suara saat simulasi pencoblosan  surat suara pemilihan legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (20/3). Puluhan siswa dari SD Muhammadiyah 18 Mulyorejo melakukan kunjungan untuk mengetahui tata cara melakukan pencoblosan sampai proses melipat juga memasukkannya kekotak suara. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah siswa membuka lembar surat suara saat simulasi pencoblosan surat suara pemilihan legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (20/3). Puluhan siswa dari SD Muhammadiyah 18 Mulyorejo melakukan kunjungan untuk mengetahui tata cara melakukan pencoblosan sampai proses melipat juga memasukkannya kekotak suara. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

Hiruk-pikuk pemilihan presiden 17 April mendatang semestinya tidak membuat kita mengabaikan pentingnya pemilihan calon anggota legislatif. Tanpa pengecekan rekam jejak yang teliti, buruknya kualitas wakil rakyat yang mengisi Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan daerah akan terjadi kembali.

Padahal fungsi legislatif tak kalah krusial dibanding eksekutif. Tak cuma berperan mengawasi jalannya roda pemerintahan sehari-hari, lembaga legislatif memiliki kekuasaan dalam mengawal fungsi legislasi serta menetapkan anggaran. Ironisnya, prestasi itu tidak tampak pada wakil rakyat periode 2014-2019.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses legislasi. Sepanjang tahun lalu, DPR hanya mampu mengesahkan lima undang-undang dari 50 rancangan yang masuk program legislasi nasional prioritas. Selebihnya, undang-undang harus dibahas pada masa sidang berikutnya.

Minimnya undang-undang yang disahkan mengulang kegagalan pada tahun sebelumnya. Sejak 2015, politikus Senayan selalu menargetkan lebih dari 40 rancangan undang-undang masuk program legislasi nasional prioritas. Namun, sepanjang 2015-2018, rancangan yang berhasil disahkan menjadi undang-undang tak lebih dari 25. Capaian tertinggi DPR terjadi pada 2016 dengan mengesahkan 10 undang-undang dari 50 target yang ditetapkan.

Rendahnya capaian tersebut tak lepas dari perilaku anggota Dewan yang mengulur-ulur pembahasan. Ada 17 rancangan undang-undang yang dibahas hingga lima kali masa sidang. Padahal batas waktu untuk mengesahkan undang-undang adalah maksimal tiga kali masa sidang. Tak mengherankan bila iktikad mereka dalam menyelesaikan undang-undang banyak dipertanyakan.

Rendahnya penyelesaian undang-undang bukan satu-satunya penyakit wakil rakyat. Tingkat kehadiran pada setiap masa sidang juga tak lebih dari 50 persen. Kalaupun mereka mengisi formulir kehadiran, yang benar-benar duduk di ruang sidang tak lebih dari 100 orang dari 559 anggota DPR secara keseluruhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang paling mengenaskan tentu saja kasus korupsi yang membelit anggota Dewan. KPK, sejak berdiri pada 2004, telah menangkap 72 politikus Senayan. Mayoritas mereka ditangkap karena menerima suap. Lembaga antirasuah bahkan pernah menetapkan serombongan anggota DPRD Kota Malang, 41 orang, sebagai tersangka korupsi.

Seperti tak pernah jera, korupsi yang melibatkan anggota Dewan terus berulang. Penangkapan Bowo Sidik Pangarso pada Rabu 27 Maret lalu merupakan contoh paling konkret bagaimana suap dan politik uang berkelindan dalam satu napas. Bowo diduga akan membagi-bagikan uang hasil suap sebesar Rp 8 miliar kepada warga Demak, Jepara, dan Kudus-tempat ia maju sebagai calon legislator dari Partai Golkar.

Agar calon anggota legislatif seperti Bowo tidak terpilih lagi, kita harus benar-benar mencermati integritas, rekam jejak, serta kepedulian mereka terhadap persoalan penting di masyarakat. Saringan awal yang paling mudah adalah mengeliminasi calon yang menolak profil dan rekam jejaknya diketahui publik. Kehadiran sejumlah situs, seperti Jari Ungu, Pintar Memilih, dan Rekam Jejak, harus disebarluaskan agar publik lebih mengenali calon wakil rakyat.

Urusan mencari "orang baik" memang sulit. Tapi ikhtiar tanpa henti tak boleh putus untuk memilih wakil rakyat yang baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024