Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik-Ulur Tarif Kereta Ratangga

Oleh

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuliskan pesan di nama baru kereta MRT Jakarta Ratangga di Depo Lebak Bulus, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuliskan pesan di nama baru kereta MRT Jakarta Ratangga di Depo Lebak Bulus, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana
Iklan

ADA yang tak beres dalam tarik-ulur pembahasan tarif mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Dirancang sejak dua dekade lalu, MRT sebetulnya sudah siap beroperasi. Hanya, pengoperasian kereta bernama Ratangga ini bisa terganjal sikap politikus yang terus-menerus mempersoalkan harga tiket dan subsidi.

Anggota Dewan seperti tak peduli bahwa, tanpa kepastian soal tarif, jadwal pengoperasian penuh MRT fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia pada 1 April 2019 bisa berantakan. Padahal itu bisa "mempermalukan" Presiden Joko Widodo, yang meresmikan proyek bernilai Rp 16,7 triliun tersebut pada Ahad, 24 Maret 2019.

Pemerintah Jakarta mengusulkan tarif tiket MRT berdasarkan jarak perjalanan, dari Rp 3.000 sampai Rp 14.000. Usul tarif dan perhitungan subsidinya, sekitar Rp 21.659 per penumpang, mendarat di meja anggota Dewan pada 6 Maret lalu. Semula sikap anggota Dewan terlihat wajar. Mereka mempertanyakan komponen biaya operasional, besaran tarif, dan subsidi daerah.

DPRD memang harus memastikan subsidi Rp 572 miliar dari anggaran DKI Jakarta tepat sasaran. Masalahnya, anggota Dewan tak pernah mengungkapkan argumen yang meyakinkan dan hasil perhitungan tarif versi mereka. Dengan sikap yang berubah-ubah dan "asal beda", anggota DPRD terkesan hanya mencari panggung menjelang Pemilihan Umum 2019.

Dalam menentukan tarif dan subsidi tiket MRT, pemerintah DKI dan DPRD tak bisa semata-mata memakai rumus untung dan rugi. Di kota-kota lain di dunia, pemerintah selalu mengucurkan subsidi besar untuk transportasi publik yang aman dan nyaman.

Tak realistis mengharapkan pengembalian modal pembangunan MRT dari pendapatan tiket semata. Karena itu, pemerintah DKI harus mendorong agar MRT bisa menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan penduduk Ibu Kota. Dengan begitu, proyek MRT secara tidak langsung bisa segera "balik modal".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penentuan tarif dan subsidi angkutan umum hendaknya memperhitungkan dua hal secara paralel. Pertama, "keterjangkauan" tarif transportasi oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, "kelangsungan" hidup angkutan umum itu.

Di satu sisi, angkutan umum massal tak boleh diskriminatif terhadap orang yang tak mampu membayar tarif tertentu. Karena itu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Agar subsidi tepat sasaran, skemanya bisa dibuat beragam: berdasarkan golongan penghasilan, jenis pekerjaan, atau wilayah tempat tinggal. Di sisi lain, penentuan tarif dan subsidi juga harus memperhitungkan kelangsungan pengelolaan angkutan umum serta standar pelayanan yang optimal. Bila operator tak mendapat insentif untuk menjaga mutu pelayanan, jaringan transportasi umum yang mahal seperti MRT bisa sia-sia.

Penataan transportasi Ibu Kota juga tak bisa parsial dan sektoral. Dalam konteks ini, patut disayangkan masih ada anggota DPRD yang mempersoalkan bahwa subsidi tarif MRT bakal dinikmati warga luar Jakarta. Bagaimanapun, para "pelaju" dari luar Jakarta tak boleh dipandang sebagai parasit. Sebab, mereka pun berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Ibu Kota.

Transportasi Ibu Kota justru harus terintegrasi dengan wilayah penyangga. Pembangunan MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia merupakan langkah awal yang positif menuju integrasi itu. Kepentingan yang lebih sempit, seperti politik elektoral, semestinya tidak menyandera penetapan tarif dan pengoperasian kereta Ratangga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024