Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Bukan untuk Pekerja Migran

image-profil

image-gnews
Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO
Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum serentak 2019 terus dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik peserta pemilu, maupun organisasi masyarakat sipil yang peduli pemilu dan demokrasi. Partisipasi pemilih di luar negeri dalam pemilu juga selalu menjadi perhatian serius karena hingga saat ini partisipasinya sangat rendah. Menurut kajian Migrant CARE, meskipun ada peningkatan partisipasi pasca-Orde Baru, angkanya masih di bawah 50 persen. Sementara pada 2004 partisipasi pemilih hanya berkisar 13 persen, pada 2009 meningkat menjadi 23 persen dan pada 2014 meningkat lagi menjadi 22,9 persen.

Menurut catatan IDEA, organisasi global pemantau pemilu, Indonesia termasuk negara yang mengakomodasi partisipasi pemilih di luar negeri untuk menjalankan hak politiknya. Secara teknis penyelenggaraan, Indonesia memiliki kemajuan dengan menetapkan aturan tata cara pemilihan di luar negeri dan penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan melalui Peraturan KPU. Meski demikian, aturan yang lebih maju dimiliki oleh Filipina, yang didasari Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Menurut catatan Migrant CARE, yang sejak 2009 melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri, masalah partisipasi pemilih memang selalu dikeluhkan oleh penyelenggara. Dalam Pemilu 2004, daftar pemilih tetap (DPT) untuk warga negara Indonesia di luar negeri sebesar 1,9 juta pemilih. Jumlah ini merosot pada 2009 dengan 1,5 juta pemilih. Pada 2014 ada sedikit peningkatan menjadi 2.038.711 pemilih. Kemudian pada pemilu tahun ini tidak ada peningkatan pemilih yang signifikan, hanya berjumlah 2.058.191 orang.

Kita patut mempertanyakan keseriusan penyelenggara pemilu dalam memastikan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri, yang mayoritas pekerja migran. Jika dibandingkan dengan jumlah riil pekerja migran Indonesia, yang menurut data Bank Dunia sudah mencapai 9 juta orang, baru sekitar 20 persen yang berpartisipasi.

Masalah lain adalah teknis pemungutan suara dan metode pengawasan agar prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetap terpenuhi. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018, ada tiga cara untuk memilih, yaitu di tempat pemungutan suara (TPS), melalui kotak suara keliling (KSK), dan via pos. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu pada 2004, 2009, dan 2014, belum ada mekanisme pengawasan yang akurat untuk metode KSK dan pos.

Hal lain yang selama ini diabaikan adalah kualitas representasi politik bagi pemilih. Sementara hak politik warga negara diejawantahkan dalam pemenuhan hak memilih dan dipilih, sekarang ini baru hak memilih yang diberikan, sedangkan hak dipilih belum sepenuhnya diberikan. Dalam pembagian wilayah elektoral, pemilih luar negeri digabungkan dengan pemilih Jakarta Selatan dan pusat melalui daerah pemilihan DKI II, yang menyediakan tujuh kursi parlemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari Pemilu 2004 hingga 2014, daerah pemilihan ini menjadi ajang pertarungan elite-elite partai dan pesohor yang menguasai nomor jadi. Kalaupun ada kandidat yang berasal dari unsur pekerja migran/diaspora, mereka menempati urutan nomor sepatu dengan tingkat keterpilihan yang rendah. Selain itu, di sepanjang masa tugasnya, mayoritas anggota DPR yang terpilih mewakili daerah pemilihan ini sering kali absen dan abai terhadap kepentingan salah satu konstituen mereka, yaitu agenda perlindungan pekerja migran.

Dengan alasan itulah, menjelang Pemilu 2014, beberapa eksponen diaspora, termasuk pekerja migran, mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR sekaligus mengusulkan daerah pemilihan khusus yang terpisah dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Argumentasinya, aspirasi mereka selama ini tidak terwakili oleh anggota DPR yang terpilih dan mereka membutuhkan representasi politik autentik yang mampu mengartikulasikan kepentingan politik mereka, seperti perlindungan pekerja migran atau gagasan tentang dwikewarganegaraan bagi diaspora. Sayangnya, uji materi di Mahkamah Konstitusi ini kandas, tapi gagasan ini masih terus diperjuangkan.

Sebagai perbandingan, setidaknya ada 11 negara yang memberikan representasi migran di parlemen. Negara-negara tersebut sebagian besar adalah negara yang banyak warga negaranya bekerja di luar negeri, seperti Aljazair, Angola, Cape Verde, Kolombia, Kroasia, Ekuador, Mozambik, dan Panama. Sisanya adalah negara yang memiliki diaspora dan kematangan politik yang tinggi, yaitu Prancis, Italia, dan Portugal.

Filipina mengakomodasi kepentingan sektoral dalam kepartaian (party-list system) yang memungkinkan aspirasi politik pekerja migran disalurkan melalui partai politik buruh migran atau partai politik sekawan yang memiliki kedekatan isu dengan pekerja migran. Dalam pemilu Filipina pada 2016, setidaknya ada lima partai sektoral yang memperjuangkan secara khusus aspirasi pekerja migran, yaitu Acts OFW Party-list, Amepa OFW-Party-list, Gabriela Party-list, Migrante Party-list, dan OFWFC Party-list. Mereka berhasil mengirimkan tiga wakilnya menduduki kursi parlemen, yakni dari Acts OFW Party-list dan Gabriela Party-list.

Maka harus terus ada desakan bagi peningkatan kualitas partisipasi dan representasi politik pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Hal tersebut harus diperjuangkan dengan pembaruan sistem pemilu, seperti kemudahan pendaftaran; mekanisme pemungutan suara yang aman, mudah, dan terjamin (e-voting bisa menjadi pilihan); serta pembaruan sistem kepartaian dan keterwakilan elektoral.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024