Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menangkal Serangan Fajar

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (dua dari kiri) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti OTT KPK pengangkutan pupuk, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Terdapat 84 kardus berisi amplop-amplop uang yang diduga dipersiapkan untuk
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (dua dari kiri) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti OTT KPK pengangkutan pupuk, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Terdapat 84 kardus berisi amplop-amplop uang yang diduga dipersiapkan untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019 nanti. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

POLITIK uang dalam pemilihan umum tampaknya belum berkurang. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dengan nilai total Rp 8 miliar, milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bowo Sidik Pangarso. Politikus Partai Golkar itu disinyalir menyiapkan dana tersebut untuk menyogok pemilih pada hari pemilihan alias "serangan fajar". Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan aparat mesti mengetatkan pengawasan pada pemilu mendatang.

Bowo adalah anggota parlemen dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2, yang mencakup wilayah Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak, yang kembali mencalonkan diri. Dia ditangkap KPK dalam kaitan dugaan suap dalam kerja sama penyewaan kapal antara PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Logistik Indonesia-anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

Patut diduga Bowo bukan satu-satunya politikus yang berniat membeli suara rakyat pada pemilihan mendatang. Berdasarkan penelitian, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan 25–33 persen calon pemilih legislator pada 2014 pernah ditawari uang, barang, atau jasa.

Penelitian itu menyimpulkan politik uang dapat meningkatkan elektabilitas seorang calon legislator sebanyak 10–13 persen. Dalam banyak kasus, itu sangat cukup karena rata-rata calon legislator hanya membutuhkan selisih suara 1,65 persen untuk mengalahkan rekan separtai.

Karena itu, pencegahan harus secepatnya dilakukan. Masih ada waktu untuk berbagai upaya pencegahan menjelang pemilihan pada 17 April nanti. Kalau perlu, Bawaslu secepatnya mengaktifkan tim patroli pencegahan politik uang, tidak menunggu hingga masa tenang. Patroli bisa dikonsentrasikan pada daerah-daerah yang rawan politik uang seturut indeks kerawanan pemilu. Adapun polisi dapat membantu mempercepat sosialiasi dan melakukan penegakan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dapat dijadikan petunjuk awal. Menurut ICW, modus politik uang dalam pemilu lalu kebanyakan berupa pemberian uang, makanan, pakaian, barang elektronik, voucher, sepeda motor, bahkan bangunan. Ada calon yang menjanjikan jasa tertentu kalau terpilih.

Perlu diingat pula, efek jera sulit didapatkan jika yang dijerat hanya pelaku lapangan. KPU, Bawaslu, dan polisi juga mesti berupaya menjerat pemilik uang. Kerja sama dengan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat membantu Bawaslu menelusuri pengiriman uang dalam jumlah besar, yang mungkin akan dipakai dalam aksi politik uang.

Selanjutnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memperbaiki aturan-aturan yang berkaitan dengan politik uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai contoh, hanya mengatur politik uang oleh tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. Seharusnya, pelaku di luar kelompok itu yang membantu calon juga dijerat. Seperti yang diduga terjadi pada Bowo, pihak lainlah yang menyediakan uang untuk rencananya melakukan "serangan fajar".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.