Efek Bradley dalam Survei Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019. Kunjungannya itu untuk menyaksikan secara langsung proses cetak perdana surat suara Pemilu 2019. ANTARA

Ikhsan Darmawan
Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI

Istilah "efek Bradley" telah lama dikenal dalam studi pemilihan umum. Efek Bradley dapat didefinisikan sebagai kondisi saat hasil survei tidak akurat karena ada bias identitas sosial (persoalan ras) dan umumnya terjadi dalam pemilu yang berlangsung sengit (Solem, 2008).

Efek Bradley terjadi ketika ada ketidakakuratan hasil survei karena pemilih yang menjadi responden, terutama yang berkulit putih, tidak jujur akan kemungkinan pilihannya karena khawatir dikritik berpikiran rasial (Aurelio, 2008). Hopkins (2008) meragukan efek Bradley itu benar-benar ada ketika dia menganalisis 180 kasus pemilihan gubernur dan anggota Senat Amerika Serikat dari 1989 sampai 2006.

Riset-riset sebelumnya tentang efek Bradley didominasi oleh studi yang berusaha mengukur sejauh mana eksistensi efek itu dalam pemilu (Hopkins, 2008; Jeffries and Ransford, 1972; Stromberg, 2008; serta Stout and Kline, 2008). Adapun studi lain ingin melihat lebih detail sejarah "teori" efek Bradley (Payne, 2010).

Studi tentang efek Bradley di Indonesia pernah dilakukan oleh Djayadi Hanan (2016), yang melihat adanya kemungkinan efek Bradley dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Artikel ini mengisi celah terbatasnya studi tentang efek Bradley dalam kasus pemilihan presiden di Indonesia.

Artikel ini ingin melihat efek Bradley dari kacamata yang lebih luas (selanjutnya menggunakan istilah efek Bradley). Efek Bradley dalam artikel ini adalah ketidaksesuaian hasil survei dengan kenyataan sebenarnya karena ketidakjujuran responden survei yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah pemilihan yang kompetitif. Faktor kedua adalah problem identitas sosial, seperti masalah pelabelan terhadap kandidat, yang juga berdampak terhadap pemilih. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah efek Bradley dapat terjadi di Indonesia?

Saya berpendapat bahwa efek Bradley dapat terjadi di sini. Saya akan menunjukkan indikasi pernah adanya efek Bradley di Indonesia sekaligus merefleksikan hal itu untuk pemilihan presiden pada April 2019.

Dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2017 putaran kedua, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei menjelang hari-H. Mereka menyimpulkan bahwa pada saat survei dilakukan, Anies Baswedan akan kalah atau unggul tipis, tapi ternyata Anies menang dengan selisih relatif signifikan. Hasil pemilihan putaran kedua adalah Anies meraih 57,96 persen suara, sementara Basuki Tjahaja Purnama meraih 42,04 persen.

Charta Politika merilis hasil surveinya dan menyebutkan bahwa elektabilitas Anies adalah 44,8 persen atau lebih rendah daripada Basuki yang 47,3 persen (margin of error 3,5 persen). Empat lembaga survei lain, yaitu SMRC, LSI, Median, dan Indikator Politik Indonesia, menyebutkan elektabilitas Anies berada di kisaran 47,9 persen sampai 51,4 persen (rentang margin of error 4,2-3,8 persen).

Menurut empat lembaga itu, Basuki memperoleh suara di rentang 42,7-47, 4 persen. Apa artinya? Bila dihitung dengan menambah atau mengurangi hasil yang mereka peroleh dengan margin of error, masih terdapat selisih yang cukup jauh (6-13 persen), terutama pada hasil yang diperoleh Anies. Saya meyakini bahwa selisih signifikan itu dapat dijelaskan oleh efek Bradley.

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada awalnya diikuti tiga pasangan calon, dan pada putaran kedua diikuti dua pasangan calon. Kompetisi yang ketat itu juga diwarnai menghangatnya situasi masyarakat, terutama di media sosial, tentang pelabelan yang melekat pada kedua calon.

Contohnya, Anies saat itu disebut-sebut oleh pendukung Basuki sebagai kandidat yang didukung kelompok Islam radikal. Adapun Basuki diberi label sosok yang keras dan sulit berbicara santun. Dalam situasi seperti itu, calon pemilih yang kebetulan menjadi responden survei sangat mungkin menjawab berbeda dengan pilihan dia sebenarnya pada hari-H karena khawatir akan dampak dari kejujurannya menjawab dilihat berbeda dengan pilihan yang "baik" menurut kondisi saat itu.

Dalam konteks pemilu presiden 2019, terdapat dua prakondisi, yakni pemilihan diikuti oleh dua kandidat dan pelabelan terhadap keduanya. Berangkat dari situ, saya memperkirakan kemungkinan adanya efek Bradley dalam pemilihan nanti bukanlah hal yang mustahil. Maka semua pihak, baik masyarakat, tim sukses, maupun pasangan calon presiden-wakil presiden, perlu hati-hati dalam menyikapi hasil survei yang dirilis semua lembaga survei. Bisa jadi hasil survei itu tidak sejalan dengan kondisi aktual di masyarakat. Sebab, lembaga survei tidak bisa sepenuhnya menghilangkan adanya kemungkinan bias yang terjadi akibat kondisi yang ada saat ini sehingga menyebabkan para responden tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan secara jujur.

Sebagai penutup, semua pihak perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya efek Bradley dalam pemilihan presiden 2019 karena adanya persaingan yang ketat dan pelabelan terhadap para kandidat presiden. Berhati-hati lebih baik daripada terkejut karena efek Bradley terjadi untuk kedua kalinya.






Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

12 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.


Kecelakaan Truk Jangan Jadi Statistik Belaka

25 hari lalu

Kecelakaan Truk Jangan Jadi Statistik Belaka

Kecelakaan truk terus berulang, tapi belum ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah maupun kepolisian untuk mengatasinya.