Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bila Masjid Dicemari Kampanye

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ilustrasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Iklan

PENYALAHGUNAAN masjid untuk kampanye merupakan fenomena yang mencemaskan. Politisasi tempat ibadah mengundang banyak mudarat karena akan memicu konflik umat Islam yang memiliki aspirasi politik berbedabeda. Kampanye lewat masjid juga menghambat peningkatan mutu pemilihan umum: masyarakat tidak makin cerdas dan rasional dalam menyokong kontestan.

Tren penggunaan masjid sebagai ajang mengarahkan pilihan politik menjelang pemungutan suara 17 April mendatang itu mendorong tumbuhnya sejumlah gerakan. Belum lama ini, misalnya, muncul Forum Silaturahmi Takmir Masjid Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang bertujuan menjaga netralitas masjid. Ada juga organisasi Masyarakat Cinta Masjid yang mengklaim punya jaringan di 24 provinsi. Sebelumnya, telah bergerak Satuan Tugas Nusantara yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia dengan tujuan serupa.

Tujuan semua gerakan itu tentu bagus. Hanya, upaya itu bisa mengundang kecurigaan jika didalangi oleh salah satu kontestan pemilu. Agar gerakan efektif, sebaiknya dilakukan oleh institusi yang benarbenar independen, seperti Dewan Masjid Indonesia. Lembaga ini jelas bertujuan mewujudkan masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat. Organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, semestinya juga bisa menjadi motor untuk menjaga netralitas masjid.

Politik sebenarnya bukan barang tabu dibicarakan di dalam masjid. Urusan yang substantif, seperti pemerintahan yang bersih, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan perlakuan hukum, boleh saja dibahas di tempat ibadah karena semua itu juga merupakan nilainilai ajaran agama. Tapi mudarat akan muncul apabila masjid digunakan untuk kampanye partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden.

Kampanye secara terangterangan ataupun terselubung di masjid mudah memicu konflik. Problem ini bahkan mencuat pada 1955 ketika muncul banyak partai Islam. Walaupun beribadah di masjid yang sama, orang bisa mendukung partai politik berbeda. Hal ini pun sekarang terjadi, bahkan perbedaan pilihan politik tak hanya menyangkut partai, tapi juga calon presiden. Keteduhan dan kesucian masjid terusik oleh politik elektoral yang cenderung kotor: diwarnai propaganda, penyebaran kabar bohong, bahkan fitnah, untuk menyerang lawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

UndangUndang Pemilihan Umum sebetulnya melarang penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Tapi aturan ini hanya akan bisa menjangkau kontestan pemilu atau anggota tim sukses yang berkampanye di masjid. Seorang tokoh agama yang menyelipkan dukungan politiknya dalam ceramah atau khotbah akan sulit dijerat aturan kampanye pemilu itu.

Urusan menjaga netralitas dan kesucian masjid sebaiknya memang menjadi tugas organisasi keagamaan. Pemerintah bisa saja mengeluarkan ramburambu dan hal ini sudah dilakukan seperti yang dijalankan Kementerian Agama lewat maklumat keagamaan, dua tahun lalu. Salah satu dari sembilan butir maklumat itu adalah materi ceramah di tempat ibadah tidak boleh bermuatan kampanye politik atau promosi bisnis. Yang berperan besar menegakkan seruan ini tentu saja para ulama, ustad, dan kiai.

Kalangan ulama semestinya menyadari mudarat mencampur­adukkan ibadah dan demokrasi di masjid. Keduaduanya justru akan menanggung dampak buruk. Ibadah dikotori kepentingan politik elektoral. Sementara itu, kecerdasan masyarakat dalam berdemokrasi terhambat: orang tidak makin rasional dalam menentukan pilihan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024