Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Tuntas Perkara Romy

Oleh

image-gnews
Iklan

LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy, sudah seharusnya mendapat dukungan. Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah semestinya menjamin pengusutan perkara rasuah ini tuntas tanpa gangguan pihak mana pun.

Guna membuktikan dukungan tersebut, Lukman selayaknya nonaktif dari jabatan. Langkah ini diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan komisi antikorupsi yang sudah menemukan bukti praktik lancung jualbeli jabatan di kementerian yang dipimpinnya. Dalam sorotan publik dan investigasi KPK, sulit berharap Lukman bekerja optimal.

Romahurmuziy ditangkap petugas KPK sesaat setelah menerima suap di sebuah hotel di Surabaya pada Jumat, 15 Maret lalu. Selain menangkap Romydemikian Romahurmuziy disapaKPK mencokok Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, yang baru beberapa bulan dilantik. Operasi tangkap tangan ini berlanjut: menyegel sejumlah ruangan di Kementerian Agama, KPK menemukan uang Rp 600 juta di ruang kerja Lukman. Menurut Komisi, uang dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat itu terkait dengan perkara suap Romy.

Indikasi keterlibatan Lukman sebetulnya sudah terlihat jauh sebelum Romy diciduk. Lukman diketahui melantik Haris Hasanudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, penyogok Romy, meski ia tidak direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara karena pernah mendapat sanksi disiplin.

Tidak hanya di Jawa Timur, praktik serupa terjadi pada penunjukan kepala kantor wilayah di sejumlah daerah, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Lukman dicurigai mengambil jalan pintas dengan memilih pejabat yang tidak direkomendasikan panitia seleksi. Tidak melulu penetapan kepala kantor Kementerian Agama, pemilihan rektor universitas Islam negeri dan kepala sekolah tinggi agama di sejumlah daerah diduga juga diwarnai aksi kongkalikong.

Peluang itu sangat besar mengingat kewenangan Menteri Agama sangat besar dalam pemilihan rektor. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan dinyatakan bahwa penetapan dan pengangkatan rektor dilakukan sepenuhnya oleh Menteri Agama. Cara ini berbeda dengan aturan penetapan rektor universitas negeri lainnya: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai wakil pemerintah hanya memiliki 35 persen suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tandatanda lemahnya pengawasan di Kementerian Agama juga terlihat ketika Lukman tidak segera mengisi posisi inspektur jenderal yang sebelumnya ditempati mantan komisioner KPK, M. Jasin. Belakangan. Nur Kholis Setiawan, yang ditunjuk menggantikan Jasin, malah diminta juga menjadi sekretaris jenderal.

Rangkap jabatan yang berbahaya: dua bidang yang dipegang Nur Kholis sejatinya bertolak belakang. Yang satu melaksanakan program, sedangkan yang lain mengawasi pelaksanaan program. Kita tahu, pejabat inspektorat jenderal semestinya independen karena menjalankan fungsi kontrol internal. Apalagi Kementerian Agama banyak menjalankan tugas dengan uang besar, seperti pengelolaan haji dan penyelenggaraan pendidikan agama dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Praktik lancung di Kementerian Agama boleh jadi telah berlangsung lama. Karena itu, KPK harus memeriksa semua pengangkatan pejabat di era Menteri Lukman. Aliran dana rasuah juga harus ditelisik. Penelusuran ini sangat penting karena praktik jualbeli jabatan di instansi pemerintah memiliki daya rusak yang lebih berat ketimbang praktik korupsi lain. Rasuah dalam penempatan pejabat mengakibatkan terjadinya korupsi berkelanjutan: pejabat yang membayar akan melakukan korupsi lagi agar kembali modal. Kepentingan publik pun dikorbankan. Pejabat yang terpilih bisa dipastikan tidak kompeten. Setelah menjabat, mereka akan membuat pelbagai keputusan lancung dan transaksionalbukan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan orang ramai.

Komisi harus memastikan apakah duit suap berhenti pada individu atau masuk kas Partai Persatuan Pembangunanorganisasi sosial politik tempat Romy dan Lukman berasal. Untuk menuntaskan perkara, pasal pencucian uang selayaknya dipakai. Partai harus dihukum jika, untuk menjalankan roda organisasi, terbukti menerima duit haram.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024