Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lahan Sawit Siluman

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Lahan Pekerjaan Baru di Kebun Sawit
Lahan Pekerjaan Baru di Kebun Sawit
Iklan

TEKNOLOGI di tangan lembaga yang tepat bisa membongkar praktik curang industri sawit dalam menghindari kewajiban pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan hal itu ketika mengumumkan hilangnya potensi penerimaan negara akibat ketidaksesuaian data lapangan dengan laporan pelaku industri sektor ini. Temuan tersebut semestinya dilanjutkan dengan tindakan terhadap mereka yang terbukti melakukan kejahatan pajak, sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk mencegah terus berulangnya praktik serupa di masa depan.

Komisi antikorupsi mengungkapkan temuannya, pekan lalu, setelah menganalisis pemetaan tutupan sawit menggunakan citra satelit resolusi tinggi milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sepanjang 2014-2016. Analisis ini menemukan jutaan hektare lahan sawit yang tak terdata sehingga pemiliknya tidak dikenai pajak. Membandingkan data citra satelit itu dengan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Statistik Perkebunan Indonesia pada 2016, KPK menyimpulkan ada 5,5 juta hektare lahan sawit siluman di 25 provinsi. Sebagian di antaranya bahkan berada di dalam kawasan hutan.

Temuan tersebut memberikan konfirmasi tentang praktik penghindaran pajak oleh banyak perusahaan sawit. Selama ini, lonjakan produksi dan ekspor produk sawit tak sebanding dengan penerimaan negara dari industri ini. Harga sawit di pasar internasional memang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menurun dalam beberapa tahun ini. Namun rasio penerimaan pajak sektor ini jelas jauh dari optimal. Tax ratio industri sawit hanya 6-7 persen dari PDB sektor yang samalebih rendah daripada tax ratio nasional 11-12 persen dari PDB. Artinya, kepatuhan pajak sektor ini rendah. KPK juga menemukan banyak korporasi sawit yang tak punya nomor pokok wajib pajak. Data juga mencantumkan, pemilik 1,5 juta hektare industri sawit di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau tak tercatat dalam data Direktorat Jenderal Pajak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah menindaklanjuti temuan KPK itu dengan menerbitkan sekitar 67 ribu surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Langkah ini disebut telah menambah penerimaan pajak dari industri sawit. Namun investigasi lanjutan semestinya bisa dilakukan untuk memproses kekurangan pajak dari banyak perusahaan. Data komisi antirasuah jelas mengungkapkan kembali borok sistem perizinan perkebunan sawit. Temuan tutupan sawit di atas kawasan hutan mengindikasikan adanya penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur. Untuk mencegah terulangnya hal yang sama, validasi dan integrasi data lintas kementerian dan lembaga tentang lahan perkebunan mendesak dilakukan.

Moratorium perizinan lahan sawit yang diputuskan pemerintahan Joko Widodo perlu dilanjutkan, sembari menyusun sistem terintegrasi untuk mencegah kecurangan terus berlanjut. Penggunaan teknologi, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebaiknya juga diterapkan. Masa moratorium menjadi kesempatan untuk melakukan sinkronisasi data, demi mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini juga penting untuk memastikan pembukaan lahan sawit bisa dikontrol, dan pada gilirannya menurunkan laju deforestasi yang selama ini menjadi isu penting dalam diplomasi internasional Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.