Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Romy dan Efektivitas Sistem Lelang Jabatan

image-profil

image-gnews
Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.  Romahurmuziy dikabarkan ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Jumat, 15 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. Romahurmuziy dikabarkan ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Jumat, 15 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Mahmudi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Masyarakat dikejutkan oleh operasi tang-kap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap M. Romahurmuziy alias Romy, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik. Ia diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di kantor-kantor Kementerian Agama di Jawa Timur.

Kasus ini memalukan dan mengkhawatirkan karena beberapa alasan. Pertama, kasus ini melibatkan ketua umum partai politik Islam, yaitu PPP, yang tidak kurang dari 50 tahun berkiprah dalam perpolitikan bangsa. Kedua, kasus ini melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Kasus ini bisa dianalisis dari berbagai perspektif dengan penjelasan yang berbeda. Dari perspektif politik, kasus jual-beli jabatan bisa dikaitkan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dan pengaruh terhadap institusi negara. Dari perspektif ekonomi, ini terjadi karena adanya nilai ekonomi dari sebuah jabatan. Jadi, menyuap merupakan suatu bentuk investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi setelah menjabat. Sementara itu, bagi pejabat penerima suap, ia bisa berperan sebagai penjual langsung jabatan yang diperjualbelikan dalam bentuk pemberian surat ketetapan atau hanya sebagai makelar.

Dari perspektif psikososial, masyarakat menyuap untuk menjadi aparat sipil negara karena pesimistis, frustrasi, dan tidak yakin bahwa jalur resmi tanpa suap benar-benar dilaksanakan sepenuhnya. Kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus penerimaan aparat sipil negara dan pengisian jabatan tinggi melalui jalur koneksi, kroni, nepotisme, dan suap. Adapun dari perspektif budaya, praktik suap jabatan kepegawaian ini merupakan warisan budaya feodal dan kolonial yang telah berlaku di masyarakat selama berabad-abad sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar.

Kasus Romahurmuziy ini memunculkan pertanyaan seberapa efisien dan efektifkah sistem rekrutmen aparat sipil negara dan pejabat tinggi. Untuk rekrutmen aparat sipil negara, pemerintah telah melakukan seleksi melalui ujian nasional secara serentak. Adapun pengisian jabatan publik yang lebih tinggi dilakukan dengan sistem lelang jabatan. Ide lelang jabatan mengacu pada sistem lelang pengadaan barang dan jasa yang lebih dulu diterapkan di lembaga pemerintah.

Tujuan lelang pada prinsipnya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks lelang jabatan, efisiensi dan efektivitas dicapai apabila pemerintah dapat merekrut calon pejabat terbaik dari sisi kompetensi dan integritas moral dengan biaya terendah atau dengan anggaran yang ada mampu memperoleh calon pejabat terbaik. Sistem lelang jabatan menjadi sangat efisien dan efektif apabila dengan sistem tersebut mampu diperoleh pejabat publik yang terbaik dalam hal kompetensi dan integritas moral dengan anggaran terendah tanpa ada suap sepeser pun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus Romahurmuziy mendorong kita untuk menimbang kembali sistem lelang jabatan ini. Dalam kasus Romy, Kementerian Agama sebenarnya sudah melakukan seleksi melalui sistem layanan lelang jabatan. Namun ada kejanggalan yang ditemukan KPK. Dalam kasus ini, Haris, yang mengincar jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan Muafaq, yang membidik kursi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, juga mengikuti proses lelang jabatan melalui sistem tersebut. Hasilnya: keduanya tidak lolos seleksi. Nama Haris awalnya tidak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan ke Menteri Agama karena ia sempat mendapat sanksi administrasi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Namun, aneh bin ajaib, nama Haris tetap bisa muncul lagi dan diloloskan hingga akhirnya menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan dilantik oleh Menteri Agama pada 5 Maret 2019.

Mengapa orang yang tidak lulus tes melalui sistem layanan lelang jabatan tetap bisa lolos sebagai pejabat tinggi? Masih efektifkah sistem lelang jabatan?

Kelemahan sistem layanan lelang jabatan yang utama adalah bahwa sistem ini hanya menggantikan prosedur administrasi pengadaan aparat sipil negara dan calon pejabat instansi pemerintahan yang tadinya bersifat manual menjadi komputerisasi. Namun sistem ini kurang mampu mendeteksi dan mencegah unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses seleksi. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem lelang jabatan yang saat ini ada dan perumusan ulang sistem seleksi jabatan.

Sistem lelang jabatan semestinya diikuti dengan sistem pengawasan dan audit untuk mencegah terjadinya seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sistem pengawasan perlu dilakukan, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan seleksi hingga penetapan calon pegawai. Saat ini, pengawasan sudah dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun pengawasan dari KASN saja belum cukup. Perlu dilakukan juga probity audit sehingga apabila ada kejanggalan dan ketidakberesan dalam proses seleksi, dapat segera dicegah sebelum pejabat yang diduga tidak layak itu dinyatakan lolos tes.

Probity audit menjamin bahwa proses pengadaan ASN dan pejabat tinggi negara telah dilakukan secara wajar, obyektif, jujur, transparan, akuntabel, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya probity audit dalam pengadaan pejabat tinggi sangat mendesak dilakukan untuk menghindari kejadian seorang pejabat sudah telanjur dilantik padahal proses seleksinya bermasalah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024