Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahalnya Tarif Jalan Tol Trans Jawa

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Pemerintah terus mengupayakan pembangunan jalan tol sebagai salah satu andalan dalam kebijakan infrastruktur Presiden Joko Widodo. Semua proyek jalan tol tersebut diprakarsai oleh badan usaha, baik swasta maupun pelat merah, dan bukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasalnya, investasi jalan tol bukanlah investasi murah, dan fiskal pemerintah jauh dari cukup untuk menutupinya. Total nilai investasi yang dibutuhkan cukup fantastis, sekitar Rp 137,74 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada 2019.

Mahalnya biaya itu akhirnya memicu polemik karena sering kali dana yang digunakan berasal dari utang pemerintah atau badan usaha milik negara. Untuk menutupi utang tersebut, mau tak mau jalan tol yang sudah selesai dibangun dijual atau didivestasikan ke swasta. Pada kuartal pertama tahun ini saja, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum sudah menargetkan akan melelang enam proyek jalan tol, yang sebagian besar berada di Jawa. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, misalnya, menargetkan bakal melego lima ruas jalan tol agar arus kas perusahaan bisa lancar.

Jika dilihat secara komparatif, konsep dan pendekatan pembangunan infrastruktur dengan sistem "bangun-jual" sudah biasa diterapkan di Cina. Negeri Tirai Bambu sukses membangun 131 ribu kilometer jalan tol. Pencapaian Cina itu kemudian dicoba diadopsi dalam proyek jalan tol Trans Sumatera melalui konsorsium Hutama Karya pada era Menteri BUMN Dahlan Iskan. Divestasi atau melepas aset perseroan atas jalan tol juga dapat mengurangi rasio pinjaman terhadap modal sehingga keuangan perusahaan bisa tetap sehat ketika menjalankan proyek-proyek lain.

Selain itu, pemerintah membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran pemerintah, baik yang bersifat dari swasta murni, BUMN, maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (PPP) dengan jaminan non-anggaran pemerintah. Istilah PPP sempat menjadi formula pemerintahan sebelum Jokowi untuk membiayai pembangunan, seperti proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang 1.000 MW, Jawa Tengah. Namun skema tersebut mengalami kendala karena pembebasan lahan. Saat uang ada, lahan tak beres. Proyek pun akhirnya mandek bertahun-tahun.

Maka skema baru pembiayaan infrastruktur bernama skema konsesi aset terbatas (LCS) diperkenalkan. Investor tak disodorkan proyek "mentah", tapi yang sudah jadi. Investor bisa meneruskan pengelolaan atau konsesi dengan menyetorkan uang sejak awal. Sebenarnya, logikanya sama saja: ketika proyek selesai dibangun oleh pemerintah atau BUMN, konsesinya bisa dijual ke investor lain untuk meneruskan pengelolaan. Skema pembiayaan infrastruktur semacam ini merupakan upaya baru pemerintah untuk menarik minat dan dana dari para investor. Konon, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyelesaikan rancangan peraturan presiden mengenai skema ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena proyek jalan tol dibiayai dengan cara yang sangat berorientasi bisnis, penetapan tarif yang disesuaikan dengan penghitungan bisnis para investor tak bisa dihindari. Akhirnya polemik lain pun muncul, yakni keluhan atas tarif tol Trans Jawa yang dianggap sangat mahal. Walhasil, keluhan para sopir truk ihwal mahalnya tarif tol Trans Jawa mendadak menjadi bahan kritik bagi lawan petahana menjelang pemilihan presiden. Bahkan tarif tol di Indonesia, khususnya Trans Jawa, dianggap yang paling mahal di kawasan ASEAN. Mahalnya tarif tol berdampak signifikan terhadap pengeluaran harian pengusaha truk. Setidaknya dibutuhkan biaya di atas Rp 1 juta untuk melewati jalan tol Trans Jawa, terutama untuk jenis kendaraan golongan V atau truk besar. Akibatnya, banyak pengusaha justru menghindari jalan tol dan beralih ke jalur jalan nasional Pantura.

Berdasarkan penghitungan kasar, rata-rata tarif tol Trans Jawa adalah Rp 2.264,6 per kilometer. Angka tersebut merujuk pada BPJT, yaitu total panjang jalan tol Trans Jawa sejauh 706,09 km, yang mencakup ruas Jakarta-Cikampek. Namun tarif tersebut masih berada di bawah tarif tol Pan Island Expressway (PIE) Singapura, yaitu Rp 2.890,8 perkm untuk kendaraan berat saat jam sibuk pada hari kerja. Itu adalah harga yang paling tinggi untuk setiap rute jalan tol di ASEAN.

Meskipun demikian, tarif tersebut menunjukkan bahwa tarif tol di Indonesia, khususnya rata-rata tarif di Trans Jawa, memang termasuk salah satu yang termahal di ASEAN. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mahalnya tarif tol Trans Jawa berdasarkan pertimbangan investor. Beberapa ruas dibangun menggunakan dana investor swasta, sehingga penerapan tarif mempertimbangkan pengembalian modal investor dari waktu konsesi yang diberikan pemerintah, yang biasanya 40 tahun sejak penandatangan kontrak.

Pendek kata, tarif tol yang relatif mahal adalah konsekuensi dari pembangunan infrastruktur yang mengandalkan pemodal ditambah dengan proses pembangunannya yang terlambat. Maka pemerintah sangat perlu berhitung ulang, terutama ihwal keterkaitan langsung jalan tol dengan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya kemaslahatan pemilik modal dan pengusaha. Jika pemerintah ingin menjadikan jalan tol yang dibangun secara masif sebagai bagian dari prestasi, pemerintah harus membuktikan bahwa penetapan tarif tol tidak hanya berdasarkan pertimbangan pemodal, tapi juga pertimbangan hajat hidup pengguna dan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tol tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.